Sosialisasi Penerbitan Paspor Bagi Calon Jemaah Haji 1436H/2015M

website

Bekasi – (13/04/2015) Kegiatan Sosialisasi Proses Penerbitan Paspor bagi Calon Jemaah Haji menjelaskan kebijakan – kebijakan dan sistem baru dalam pembuatan paspor bagi Calon Jemaah Haji 1436H/2015M khususnya di Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi.

Sambutan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi, beliau menyampaikan bahwa ibadah haji tahun 2015 akan segera dilaksanakan, agar dapat terlaksana dengan baik maka kami merasa perlu adanya koordinasi antara pihak – pihak yang terkait. Paspor merupakan syarat penting dalam hal pengurusan ibadah haji setiap tahunnya, kerena setiap orang yang akan berpergian keluar negeri harus memiliki paspor sebagai identitas saat yang bersangkutan berada diluar negeri termasuk calon jemaah haji. Sosialisasi ini juga dimaksudkan guna menyebarkan informasi terkait dengan adanya kebijakan baru perihal penerbitan paspor calon jemaah haji. Dalam sosialisasi ini kami mengundang narasumber yang  berasal dari Imigrasi dan Kementerian Agama dimana saling terkait dalam persyaratan pembuatan paspor.

Sambutan sekaligus Pembukaan oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Beliau menyampaikan Perlu diketahui bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi, senantiasa dan berupaya terus menerus untuk menyempurnakan sistem pelayanan publik, terutama pelayanan pembuatan dokumen keimigrasian baik paspor maupun dokumen lain melalui sistem yang dikembangkan yaitu Sistem Pembuatan Paspor Terpadu (SPPT) One Stop Service yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Managemen Keimigrasian yang telah berjalan saat ini. Mudah-mudahan dengan telah berjalannya sistem tersebut, percepatan, ketepatan, kemudahan, kenyamanan dan keterjangkauan dalam pengurusan dokumen keimigrasian,kepuasan masyarakat akan terpenuhi. Namun untuk optimalisasi sistem pelayanan ini, diperlukan dukungan masyarakat sebagai pengguna pelayanan, karena dengan diberlakukannya sistem tersebut dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan dalam pembuatan paspor, harus sesuai dengan ketentuan pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana persyaratan pembuatan paspor baik untuk Calon Jemaah Haji  (CJH) maupun untuk umum, berlaku sama, bahkan Direktur Jenderal Imigrasi menyarankan agar paspor dapat dijadikan salah satu persyaratan dalam pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH), sehingga sudah dari awal CJH mempersiapkan paspornya, karena sekarang surat keterangan dari Kementerian Agama sudah tidak dipersyaratkan lagi didalam pembuatan paspor.

Dukungan masyarakat dimaksud yang paling penting adalah sebelum mengajukan permohonan pembuatan paspor diharapkan CJH untuk mempersiapkan persyaratan dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, biaya penerbitan paspor dibebankan pada masing-masing CJH dan penulisan nama biodata pada paspor minimal 2 (dua) kata dan maksimal 4 (empat) kata.

Perubahan kebijakan ini pada dasarnya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam hal ini CJH, dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan, pemberangkatan dan kepulangan dari menjalankan ibadah Haji. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh para narasumber yang telah hadir pada saat ini.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Proses Penerbitan Paspor bagi Calon Jemaah Haji yang diprakarsai oleh Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi, adalah langkah yang bijaksana apabila kita merujuk pada beberapa perubahan terkait dengan pembuatan paspor untuk CJH dan diberlakukannya Sistem Informasi Managemen Keimigrasian yang diimplementasikan pada SPPT/One Stop Service, sehingga masyarakat bisa memahami dan mengerti bagaimana seharusnya mempersiapkan diri sebelum melaksanakan Ibadah Haji.

Untuk itu kami atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, senantiasa mendorong kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan pelayanan public dan mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya kegiatan ini, mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat sedikit demi sedikit akan teratasi.

website2

Paparan Materi I disampaikan oleh Dra. Elida Meyna Sihombing (Kepala Sub Direktorat Fasilitas Keimigrasian) dengan Moderator Yudanus Dekiwanto, S.H.,M.H (Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat).
Paparan Materi II disampaikan oleh Drs. H. Maman Sulaiman,MM (Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi) dengan Moderator Nopita Nurramasari, Amd.Im, SH ( Kepala Sub Seksie Lalintuskim Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi).

Hasil yang dicapai dalam kegiatan Sosialisasi Proses Penerbitan Paspor Bagi Calon Jemaah Haji 1436H/2015M ini adalah tersampaikannya kebijakan – kebijakan terbaru dan sistem/mekanisme baru untuk pembuatan Paspor bagi para Calon Jemaah Haji 1436H/2015M Kota dan Kabupaten Bekasi, sehingga para penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh di Kota dan Kabupaten Bekasi memahami langkah demi langkah yang harus dilakukan untuk pembuatan Paspor serta dapat menjelaskan kepada para Calon Jemaah Haji agar tidak terjadi kendala – kendala dalam membuat paspor.

Dengan kebijakan yang baru para Calon Jemaah Haji tahun ini dapat membuat paspor sendiri – sendiri tanpa harus dikolektif dengan tujuan agar para Calon Jemaah Haji yang sudah lengkap dalam persyaratan – persyaratan untuk membuat paspor dapat segera mengajukan permohonan Paspor dengan biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan paspor nantinya akan diganti oleh Kementerian Agama.

Kebijakan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi sendiri akan membantu para Calon Jemaah Haji dalam proses penerbitan paspor, diantaranya adalah dengan menambah kuota khusus dan jam pelayanan khusus untuk Calon Jemaah Haji pada jam setelah pelayanan umum berakhir yaitu pada pukul 16.00 WIB tentunya dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh para calon Jemaah Haji agar tidak ada tumpangan kepentingan – kepentingan lain didalam prosesnya.(RR)

Pengumuman Visa Online

PERHATIAN

Sehubungan dengan akan dialihkannya aplikasi persetujuan visa online dari aplikasi lama kepada aplikasi baru, dengan ini kami beritahukan :
  1. Demi kenyamanan anda, silakan daftarkan diri anda untuk mendapatkan ID Penjamin / Kuasa Penjamin (Biro Jasa) pada www.imigrasi.go.id dan pilih LAYANAN VISA ONLINE (BARU);
  2. Pastikan anda menjalani semua tahapan dan pada akhirnya anda akan mendapatkan ID Penjamin / Kuasa Penjamin (Biro Jasa);
  3. Aplikasi LAYANAN VISA ONLINE (BARU) mulai dijalankan per- 1 Maret 2015, dan aplikasi lama akan ditutup pada saat yang bersamaan;
  4. Hanya pemohon yang memiliki ID yang dapat mengajukan permohonan persetujuan visa;
  5. Pastikan anda mulai mengajukan ID anda sejak dini, proses mendapatkan ID membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena termasuk dalam proses adalah pengecekan lapangan untuk mem-verifikasi kebenaran keberadaan calon penjamin atau kuasa penjamin;
  6. Contoh : Kuasa Penjamin/Biro Jasa = PT. A  diberikan mandat oleh Penjamin = PT. B untuk mendatangkan Sdr. C dari Cina sebagai tamu – keduanya Kuasa Penjamin dan Penjamin (PT.A dan PT.B) harus memiliki ID masing-masing dan didaftarkan dokumen perusahaannya kepada aplikasi LAYANAN VISA ONLINE (BARU);
  7. Pertanyaan lebih lanjut silakan datang langsung ke Layanan Informasi Subdirektorat Visa, Direktorat Jenderal Imigrasi . Jl. H.R. Rasuna Said Blok X6 Kav.8 Jakarta atau melalui email : visa@imigrasi.go.id

Sumber: imigrasi.go.id

Sumber Gambar:

Bebas Visa Kunjungan Singkat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011

RILIS DITJENIM

Jakarta (05/01/2015) – Sebagaimana dengan informasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir ini bahwa Indonesia akan memperluas pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat kepada 5 (lima) negara lainnya selain 15 (lima belas) negara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011, maka perlu disampaikan penjelasan sebagai berikut :

  1. Dalam informasi yang dimuat dalam salah satu situs di internet disebutkan bahwa banyak warga negara asing dari negara-negara yang diduga termasuk dari 5 (lima) negara yang dibebaskan dari ketentuan untuk memiliki Visa Kunjungan Singkat, tidak dapat menerima perlakuan petugas di bandara bahwa mereka tetap diberlakukan ketentuan untuk memiliki visa agar dapat masuk ke wilayah Indonesia. Mereka merasa bahwa dirinya adalah warga negara dari negara yang dibebaskan dari ketentuan untuk memiliki Visa Kunjungan Singkat yang mulai berlaku pada bulan Januari 2015;
  2. Untuk menghindari kesalahpahaman dan simpang siurnya informasi mengenai Bebas Visa Kunjungan Singkat tersebut, maka disampaikan kepada masyarakat bahwa sampai dengan hari ini, ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat kepada warga negara asing adalah Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 yang membebaskan warga negara dari 15 (lima belas) negara dari ketentuan untuk memiliki visa guna memasuki wilayah Indonesia yaitu : Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Hongkong SAR, Macau SAR, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Equador, Laos, Kamboja dan Myanmar;
  3. Diluar warga negara dari negara-negara yang ditetapkan dalam ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tersebut, tetap diwajibkan untuk memiliki visa guna masuk ke wilayah Indonesia. Sebagai petugas pelaksana, aparatur imigrasi yang bertugas di Bandara hanya melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  4. Meskipun telah ada usulan untuk memperluas pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat dengan menambah 5 (lima) negara lainnya yaitu Tiongkok, Rusia, Australia, Korea Selatan dan Jepang. Namun sampai dengan hari ini masih belum ada ketentuan baru selain Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi aparatur Imigrasi di Bandara.

Jakarta, 5 Januari 2014
Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha
Direktorat Jenderal Imigrasi
ttd
Heriyanto, S.E., S.H., M.Si
NIP. 196001291985031001
Sumber: imigrasi.go.id