Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Fasilitatif Administrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY

Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Fasilitatif Administrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY (4)

Sleman – Dalam masa pandemi Covid-19, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tetap melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan fasilitatif administrasi seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020. Kegiatan ini dilaksanakan melalui media teleconference . Pembinaan terhadap fasilitatif administrasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham DIY, Pagar Butar Butar. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Yusup Umardani mengikuti kegiatan ini didampingi oleh Kepala Tata Usaha Kanim Jogja dan pejabat struktural Kanim Jogja lainnya.

Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Fasilitatif Administrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY (3)

Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Fasilitatif Administrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY (2)

Cegah Penyebaran Virus Covid-19 Seluruh Pegawai Ikuti Rapid Test

    Sleman, Yogyakarta—Rabu (29/04). Bertempat di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, seluruh pegawai baik pejabat struktural, JFT, JFU, dan PPNPM imigrasi Yogyakarta melakukan Rapid Test guna memutus rantai penyebaran virus Corona atau Covid 19 di Yogyakarta bekerja sama dengan RS Siloam Yogyakarta.

Yusup Umardani, selaku Kepala Kantor mengutarakan rapid test ini merupakan partisipasi aktif jajarannya untuk memastikan pegawai tidak terpapar Covid-19 sehingga tidak menjadi carrier dan masyarakat pun yakin bahwa pegawai yang memberikan pelayanan kepada mereka terbebas dari Covid-19. Yusup menambahkan, “Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting mengingat kegiatan dari Kantor Imigrasi Yogyakarta berhadapan langsung dengan orang dari berbagai macam negara.”

Kegiatan tersebut selain dilakukan kepada seluruh pegawai yang berjumlah 100 orang dengan tetap memperhatikan physical distancing dan penggunaan APD lengkap bagi petugas medis, juga diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Indro Purwoko, beserta jajaran Pimpinan Tingginya.

Seksi TIKIM melakukan Kegiatan Merapikan Arisp dimasa WFH (Work From Home)

Sleman, Yogyakarta – Jumat (17/04) Selama pandemic Covid-19, Kantor Imigrasi Yogyakarta memberlakukan Work From Home (WFH), namun ada pegawai khususnya Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mendapatkan jadwal piket untuk tetap bekerja dikantor.

Kesempatan ini dipergunakan oleh pegawai Seksi TIKIM yang mendapatkan jadwal piket untuk melaksanakan tugasnya di kantor dengan merapikan arsip dokumen keimigrasian, ini dilakukan agar apabila ada kebutuhan untuk mencari berkas akan sangat mudah untuk ditemukan.

Meskipun kondisi saat ini kita menghadapi pandemi Covid-19 namun sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk selalu melaksanakan tugas dengan baik, maka pegawai Seksi TIKIM harus tetap memberikan kinerja yang terbaik dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan dan selalu menjaga kebersihan.

 

 

Kebijakan Imigrasi terkait Covid-19

Informasi Kebijakan Imigrasi terkait COVID-19

Pembatasan Perjalanan

Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia, Pemerintah RI melakukan pembatasan perjalanan bagi Orang Asing.

Pembatasan lalu lintas orang melalui pintu-pintu pemeriksaan Imigrasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 2 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

MASUK KE WILAYAH INDONESIA

Bagi Orang Asing

  • Orang Asing dilarang untuk masuk/transit di Wilayah Indonesia
  • Pengecualian diberikan kepada:
  1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Izin Tinggal Tetap (KITAP);
  2. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
  3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas
  4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan. (Dalam hal ini tenaga bantuan dan dukungan yang telah mendapatkan persetujuan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia)
  5. Awak alat angkut;
  6. Orang Asing yang akan bekerja pada Proyek Strategis Nasional.
  • Orang Asing yang mendapat pengecualian di atas harus melengkapi persyaratan:
  1. Surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara;
  2. Telah berada selama minimal 14 (empat belas) hari di wilayah/negara yang bebas virus COVID-19 sebelum tiba di Indonesia, dibuktikan dengan tiket perjalanan dan boarding pass, atau dilakukan wawancara oleh petugas dengan menyertakan bukti-bukti penunjang lain;
  3. Pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  • Permohonan Visa Republik Indonesia di Perwakilan RI untuk sementara dibatasi untuk Visa Diplomatik dan Visa Dinas.
  • Kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival) untuk sementara dihentikan, kecuali bagi tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan dengan menunjukkan surat keterangan atau rekomendasi dari Pemerintah Pusat RI.
  • Pemegang Visa Republik Indonesia di luar negeri yang masih berlaku tetap mengacu kepada aturan baru ini.

 

Bagi Warga Negara Indonesia

  • Warga Negara Indonesia yang masih berada di luar negeri diharapkan untuk dapat segera kembali ke Tanah Air untuk menghindari kemungkinan penutupan bandara dan ketiadaan alat angkut yang berangkat menuju Indonesia.
  • Pelayanan di seluruh perwakilan RI di luar negeri masih tetap berjalan untuk melayani Warga Negara Indonesia di luar negeri termasuk  untuk permohonan Paspor RI dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
  • Wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Sehat saat tiba di Indonesia sekaligus menjalani pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh petugas Karantina Kesehatan di tempat ketibaan.
  • Wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sejak ketibaan di tempat masing-masing.

 

KELUAR WILAYAH INDONESIA

Bagi Orang Asing yang akan segera berangkat

Pemeriksaan Keimigrasian tetap berjalan bagi Orang Asing yang hendak meninggalkan Wilayah Indonesia.

Bagi Orang Asing yang menunda/tertunda keberangkatannya dan masih berada di Indonesia

  • Bagi seluruh pemegang Izin Tinggal Kunjungan (B211, B212, Bebas Visa Kunjungan, dan Visa on Arrival) yang akan/telah berakhir, baik dapat diperpanjang maupun tidak dapat diperpanjang, akan diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi.
  • Bagi seluruh pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang akan/telah berakhir, baik dapat diperpanjang maupun tidak dapat diperpanjang, akan diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi.
  • Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa tidak dipungut biaya apapun.

 

Bagi Warga Negara Indonesia

  • Pemeriksaan Keimigrasian tetap berjalan bagi Warga Negara Indonesia yang hendak meninggalkan Wilayah Indonesia.
  • Bagi mereka yang akan meninggalkan wilayah Indonesia diharapkan untuk memperhatikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah RI terkait COVID-19
  • Pengajuan permohonan Paspor RI di kantor imigrasi dibatasi hanya bagi pemohon yang memiliki kebutuhan mendesak melalui nomor helpdesk yang disediakan. Antara lain bagi:
  1. Orang sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya ata rujukan dokter, dan
  2. Orang dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda dengan melengkapi surat pernyataan yang berisi alasan keberangkatan.

 

Penutupan perbatasan RI

Bandara dan pelabuhan internasional tetap berjalan untuk perjalanan yang sifatnya penting atau mendesak, dan pengangkutan barang.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di beberapa provinsi di bawah ini ditutup atau dibatasi bagi para pelintas yang akan masuk maupun keluar wiayah Indonesia.

  1. PLBN wilayah Kalimantan Barat (Aruk, Entikong, Putussibau) hanya dibuka bagi WNI yang akan pulang dari Malaysia dan WN Malaysia yang akan kembali ke negaranya.
  2. PLB wilayah Sulawesi Utara (Miangas dan Marore) telah ditutup.
  3. PLBN wilayah Papua (Skouw dan Sota) telah ditutup.
  4. PLBN wilayah Nusa Tenggara Timur (Motaain, Motamasin, Wini) melakukan pembatasan perlintasan.

Transit dan pindah pesawat/alat angkut lainnya

  • Seluruh penumpang Orang Asing dilarang untuk transit atau pindah pesawat/alat angkut lain di seluruh bandara dan pelabuhan internasional di Indonesia.
  • Seluruh awak alat angkut diizinkan untuk transit atau pindah pesawat/alat angkut lain lain di seluruh bandara dan pelabuhan internasional di Indonesia.

Deportasi, detensi, dan penyidikan

  • Seluruh Kantor imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi selama pembatasan pelayanan masih tetap melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian dan pendeportasian.
  • Rumah Detensi Imigrasi hanya akan menerima kunjungan yang sifatnya penting dan mendesak.
  • Proses penyidikan bagi Orang Asing yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian tetap akan dilaksanakan sesuai dengan aturan berlaku.
  • Penegakan hukum  keimigrasian masih berjalan sebagaimana mestinya sementara menunggu aturan berikutnya terkait perkembangan COVID-19.

 

INFO TERBARU

PERS RILIS PERMENKUMHAM NO. 11 TAHUN 2020

Daftar peraturan selengkapnya

Tanggal dikeluarkan

Judul 

31 Maret 2020 Permenkumham No. 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia
23 Maret 2020 Surat Edaran Plt. Dirjen Imigrasi Tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian dalam rangka Mencegah Penyebaran  Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kantor Imigrasi
18 Maret 2020 Permenkumham No. 8 Th. 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (TELAH DICABUT)
17 Maret 2020 Surat Edaran Menlu RI tentang Kebijakan Tambahan Pemerintah Indonesia Terkait Perlintasan Orang dari dan ke Indonesia
28 Februari 2020 Permenkumham No.7 Th. 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona (TELAH DICABUT)