Talkshow Sosialisasi Penerbitan Paspor Dalam Masa Tatanan Normal Baru

/in , /by

Bantul, Yogyakarta – Kamis (25/06) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta khususnya Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian melaksanakan kegiatan Talkshow di Radio Star Jogja tentang Sosialisasi Penerbitan Paspor Dalam Masa Tatanan Normal Baru.

  

Dalam kegiatan talkshow tersebut sebagai narasumber adalah Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Shalahuddin Al Ayubi dan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Sri Mulyani dan dipandu oleh penyiar Radio Star Jogja, Deni Arta, “Persyaratan, Prosedur dan Biaya Paspor dalam masa tatanan normal baru tidak mengalami perbedaan hanya saat ini mengutamakan protokol kesehatan dalam mengajukan pelayanan paspor sehingga untuk jumlah pemohon dan petugas saat ini dibatasi”. ungkap Ayubi

Kegunaan dan Fungsi Paspor antara lain sebagai Dokumen perjalanan ke luar negeri, sebagai identitas diri dari pemegangnya dan sebagai bukti kewarganegaraan, dan sebagai perlindungan hukum bagi setiap WNI selama berada di luar negeri “ lanjut Ayubi.

”Dalam Masa Pandemi Covid-19 pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Yogyakarta telah dibuka mulai tanggal 15 Juni 2020, dan masyarakat wajib menjalankan protokol kesehatan sebelum mendapatkan layanan pembuatan paspor yaitu wajib menggunakan masker, mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh tidak lebih dari 37.5 derajat celcius, apabila suhu tubuh lebih dari yang telah ditentukan maka pemohon tidak mendapatkan layanan tersebut itu semua demi keselamatan dan kesehatan petugas dan masyarakat dan membantu memutus rantai penyebaran Covid 19” Ujar Sri Mulyani.

Dalam acara ini juga ditambahkan oleh Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi, Deddy Yulianto, terkait prosedur pendaftaran Antrian Paspor Secara online (APAPO), “sebelum mengajukan permohonan paspor masyarakat wajib untuk mendaftar antrian online melalui aplikasi APAPO yang telah ada dengan membuat akun terlebih dahulu untuk dapat masuk ke aplikasi tersebut dan mengisi aplikasi antrian tersebut sesuai data identitas pemohon yang akan mengajukan paspor, setelah itu pemohon akan mendapatkan bukti pendaftaran antrian online yang dibawa bersama persyaratan paspor ke Kantor Imigrasi Yogyakarta sesuai jadwal yang telah ditentukan pemohon”, apabila masyarakat masih membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan keluhan atau saran Kantor Imigrasi Yogyakarta telah menyediakan media sosial (IG, FB, Twitter), email, website dan Whatsapp”, jelas Deddy.

“Dihimbau kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan paspor untuk mengecek terlebih dahulu data-data diri dalam dokumen persyaratan paspor, pastikan data yang ada pada dokumen persyaratan semua sama anatara satu dokumen dengan dokumen lainnya”ungkap Ayubi diakhir acara talkshow.

Kadivim Menjadi Narasumber Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Kulon Progo Bersama Plt Kepala Kesbangpol

/in /by

Kulon Progo, Yogyakarta—Rabu (24/6). Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Yayan Indrayana menjadi salah satu narasumber pada acara rapat koordi   nasi tim pengawasan orang asing pasca pandemic Covid-19 di wilayah kabupaten Kulon Progo. Rapat yang di laksanakan di Gedung sermo Kantor Bupati Kulon Progo ini juga menghadirkan plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo, Budi Hartono dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Yusup Umardani sebagai moderator.

Rapat koordinasi dihadiri beberapa Instansi dan Lembaga Pemerintah terkait dalam tim pengawasan orang asing dibawah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti Polri, TNI, BIN, Kejaksaan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan KKP. Kadivim mengatakan “Penanganan masalah orang asing bukan hanya menjadi tugas imigrasi saja, akan tetapi masalah ini sudah menjadi tugas bersama Instansi terkait yang menjadi lebih berat ketimbang sebelumnya terlebih pada masa pandemi ini. Dalam kesempatan ini Yayan berharap TIMPORA tingkat kabupaten ini dapat menjadi wadah komunikasi antar aparat pemerintah untuk melakukan pertukaran informasi antar instansi sebagai upaya bersama dalam rangka pengawasan orang asing di Kabpuaten Kulon Progo.

Kakanim yang bertindak sebagai moderator juga memberikan pemahaman bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Audensi Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta Dan Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta Dengan Bupati Gunung Kidul

/in , /by

Gunung Kidul, Yogyakarta – Selasa (23/06) Bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Gunung Kidul, pertemuan tersebut membahas terkait peluang kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul dengan Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk membentuk Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Gunung Kidul.

Dalam audensi tersebut Kepala Divisi Keimigrasian, Yayan Indriana menyampaikan “bahwa Kabupaten Gunung Kidul memiliki lokasi yang strategis untuk peluang membuka UKK di Gunung Kidul dikarenakan Kabupaten merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. ujar Yayan Indriana.

Dalam audensi ini juga disampaikan  Kantor Imigrasi Yogyakarta bermaksud Silaturahmi menjalin kerjasama dan apabila memungkinkan dapat membuka Pelayanan Keimigrasian mengingat  Gunungkidul sebagai penyangga kota Yogyakarta memiliki potensi wisata yang sangat bagus  sehingga dapat menarik investor asing untuk masuk dan menanamkan modal di daerah ini, tentunya akan menambah pemasukan daerah dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya.”Untuk perangkat kesisteman dan SDM telah tersedia, sedangkan Pemda dapat memfasilitasi sarpras lain dan gedung,” lanjut Yayan yang didampingi juga oleh Kepala Imigrasi (Kakanim) Kelas I TPI Yogyakarta, Yusuf Umardani.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta menyampaikan apabila memungkinkan  Imigrasi hadir di  wilayah Gunungkidul akan memudahkan pelayanan keimigrasian serta pengawasan  keberadaan dan Kegiatan Orang Asing yg berada di wilayah Gunungkidul”Melihat sangat bermanfaatnya UKK tersebut, kini kami melihat potensi besar di Gunungkidul pengembangan wisata sangat baik, perputaran ekonomi yang baik dimana investor asing sudah mulai banyak di Gunungkidul,” ujar Yusuf Umardani.

Bupati Gunung Kidul, Badingah menyambut baik audensi dan rencana kerjasama tersebut, “pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul juga berencana akan membentuk Mall Pelayanan Publik (MPP) di Gunung Kidul dan rencana akan melibatkan Imigrasi”jelas Badingah.

Uji Petik Penilaian WBK/WBBM oleh Tim Penilai Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI.

/in , , /by

Sleman,Yogyakarta – Senin (22/06)Tim penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI berkunjung ke Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk melakukan Uji Petik penilaian dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi tahun ini, uji petik tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Yogyakarta yang diikuti seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Kedatangan TPI yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah V, Budi Ateh dan jajarannya, Uji petik ini juga dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham DI Yogyakarta, Indro Purwoko beserta Kepala Divisi Keimigrasian, Yayan Indriana. Kedatangan Budi Ateh dan jajaran disambut dengan yel-yel WBK/WBBM dilanjutkan dengan peninjauan kelengkapan fasilitas, sarana prasarana serta inovasi pelayanan pada Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Uji petik ini bertujuan untuk memverifikasi kembali data dukung yang telah di upload pada aplikasi e-RB Kemenkumham serta pada saat pemaparan On Desk Evaluation oleh Tim penilai Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI pada tanggal 29 Mei 2020. Uji petik ini juga sebagai evaluasi kembali bagi Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk melengkapi kekurangan-kekurangan data dukung serta saran-saran yang menjadi perbaikan untuk melangkah ke penilaian tingkat Nasional yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional.

Budi Ateh menyampaikan pesan “bahwa pembangunan menuju WBK/WBBM bukan hanya dilakukan oleh Pimpinan saja tetapi harus ada komitmen dari seluruh anggota selain internalisasi juga sosialisasi kepada masyarakat, dan berharap Kantor Imigrasi Yogyakarta mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi tahun ini”.

Setelah melakukan uji petik di Kantor Imigrasi Yogyakarta, Tim penilai mengunjungi salah satu inovasi Kantor Imigrasi Yogyakarta sebagai Inovasi Unggulan untuk memperoleh predikat WBK yaitu Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Universitas Gadjah Mada yang menjadi UKK pertama di Indonesia bekerjasama dengan pihak Universitas serta lokasinya berada diarea kampus Universitas Gadjah Mada.

Pemberian Piagam Penghargaan Bagi Pegawai Teladan Saat Apel Pagi di Masa Tatanan Kehidupan Normal Baru

/in , /by

Sleman, Yogyakarta – Senin (22/06) Pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta melakukan kegiatan apel pagi dan sore sesuai dengan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DI Yogyakarta Nomor W14.UM.04.01-3452 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Apel Pagi dan Sore Pegawai Menuju Tatanan Kehidupan Normal Baru.

Apel pagi pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Yusup Umardani, dan diikuti oleh seluruh pegawai yang sedang melaksanakan WFO (Work From Office). Pada kesempatan apel pagi itu juga diberikan piagam penghargaan kepada pegawai dan PPNPN teladan yang berprestasi dan memiliki dedikasi tinggi.

Dalam amanatnya Yusup Umardani menyampaikan “Kepada seluruh pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk tetap selalu semangat dan selalu menjaga kekompakkan dan siap menghadapi tantangan kedepan yang semakin banyak, serta tidak lupa mengucapkan terima kasih atas antusias dan usaha terbaik untuk dapat mewujudkan Kantor Imigrasi Yogyakarta berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi”.

“Bagi seluruh pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk berlomba-lomba memberikan inovasi dan ide-ide kreatif untuk menjadi pegawai teladan yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi demi kemajuan organisasi”. Ungkap Yusup Umardani.

 

 

 

Penguatan Kakanwil Kemenkumham DI. Yogyakarta dalam Persiapan Uji Petik dan Pendampingan WBK/WBBM dari Tim Penilai Internal

/in , /by

Sleman,Yogyakarta – Jumat,(19/06) Bertempat di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta seluruh pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta mengikuti arahan dan penguatan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DI. Yogyakarta yang didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian serta Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Dalam penguatan tersebut Kakanwil, Indro Purwoko menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM bukan hanya dilakukan oleh pimpinan saja tetapi harus ada komitmen dari seluruh pegawai, “lakukan sosialisasi internalisasi dengan jajaran bagaimana melayani pemohon yang mulai dari pintu masuk sampai dengan pelayanan selesai semua harus memahami”. kata Indro Purwoko.

Selain itu disampaikan pula untuk sarana peningkatan pelayanan publik yang dikemas dalam video profil harus disampaikan perubahan saat sebelum dan sesudah, dan inovasi yang disampaikan harus ditentukan yang akan menjadi unggulan yang akan bermanfaat bagi masyarakat nantinya.

“Hasil dari evaluasi Tim Penilai Internal sebelumnya agar segera diperbaiki dan dilengkapi semua data-data dukungnya, dan sarana prasarana yang ada harus memperhatikan standar protokol kesehatan”. Ungkap Indro Purwoko.

Audensi Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta dan Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta Dengan Bupati Bantul

/in , , /by

Bantul, Yogyakarta – Senin (15/06) Bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Bantul pertemuan rapat tersebut membahas terkait keberlanjutan Unit Layanan Paspor dan rencana untuk mendirikan Unit Kerja Keimigrasian di wilayah kabupaten Bantul.

Kepala Kantor Imigrasi, Yusup Umardani menyampaikan adanya Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang berlokasi di jalan Nasional III geblakan Tamantirto Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta, yang saat ini hanya melayani pemohon Paspor yang rata-rata dari wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah antara lain Purworejo, Magelang dan sebagian Wonosobo, dimana ULP Bantul juga setiap tahunnya menjadi pusat pembuatan Paspor bagi Calon Jemaah Haji. “Namun pada bulan September 2020 ULP Bantul akan berakhir sewa gedungnya sehingga Kantor Imigrasi Yogyakarta mengajukan permohonan pinjam pakai gedung dan tanah ke pemerintah Kabupaten Bantul agar pelayanan paspor kepada masyarakat khususnya diwilayah Bantul dan sekitarnya dapat tetap dilakukan “ jelas Yusup Umardani.

Kepala Divisi Imigrasi, Yayan Indriana dan Agung Sampurno sebagai Analis Keimigrasian Ahli Madya ikut menyampaikan juga bahwa kedepannya ULP Bantul dapat dijadikan embrio untuk didirikan Unit Kerja Keimigrasian ataupun Kantor Imigrasi yang ada diwilayah Kabupaten Bantul, hal itu didukung karena daerah Kabupaten Bantul dekat dengan Bandar Udara Internasional Yogyakarta International Airport (YIA) sehingga akan semakin tinggi lalu lintas warga negara asing yang tentunya membutuhkan pelayanan izin Keimigrasian dan pengawasan bagi keberadaan serta kegiatan orang asing tersebut.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Bantul, Suharsono menyambut baik apa yang telah disampaikan dari pihak Imigrasi. Kami dapat menyediakan tempat berupa gedung dan tanah yang merupakan asset Pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang dahulu dipergunakan untuk SMA PGRI yang letaknya di jalan Sradakan km 8 dan pihak Imigrasi dapat mensurvey terlebih dahulu gedung tersebut yang lokasinya sangat strategis untuk dibukanya pelayanan Keimigrasian di daerah Kabupaten Bantul”, ungkap Suharsono.

Penguatan Timpora Di Kabupaten Sleman Pada Kenormalan Baru Di Masa Pandemi Covid 19

/in /by

Sleman, Yogyakarta—Kamis (11/6). Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, Heri Sutopo membuka Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Tingkat Kabupaten Sleman dengan tema Sinergitas tim dalam pengawasan orang asing pada masa pandemic Covid-19 di wilayah Kabupaten Sleman. Rapat yang diadakan di Gedung Pertemuan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman, JL. Candi Gebang, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti oleh instansi vertikal yang tergabung dalam Tim Pora Kabupaten Sleman serta pejabat structural, JFT, dan JFU Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.


Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Purwantono dalam laporannya menjelaskan maksud dari pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Tim Pora adalah melakukan pertukaran informasi antara anggota Tim Pora tentang perlintasan dan perbatasan yang sangat memerlukan perhatian khusus terkait dengan pelaksanaan pengawasan orang asing yang ada di wilayah Kabupaten Sleman pada masa pandemic Covid 19. Diharapkan melalui rapat ini, masing-masing instansi dapat aktif dalam mengambil peran dalam pengawasan orang asing sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau Lembaga.


Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta memaparkan beberapa hal terkait pengawasan orang asing pada masa pandemic Covid 19, salah satunya mengenai koordinasi instansi terkait bila ada wna yang terpapar virus. Yayan Indriana juga menyampaikan persiapan penerapan kenormalan baru pada pelayanan keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini harus disikapi cermat oleh seluruh stakeholder termasuk instansi yang tergabung dalam timpora Kabupaten Sleman agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar dengan mengedepankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan guna mencegah penularan virus corona.


Dalam rapat timpora yang di moderator oleh JFT Analis Keimigrasian Madya Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Yogyakarta, Agung Sampurno ini didapati isu strategis, yaitu Antisipasi potensi masalah yang akan berkembang setelah diberlakukan adaptasi tatanan normal baru dengan di buka kembali perlintasan antar negara serta mengantisipasi penanganan Orang asing yang terpapar Covid-19.

Rapat Tentang Kesiapan Perangkat Peralatan Untuk Pelayanan di Unit Kerja Keimigrasian UGM

/in , /by

Sleman, Yogyakarta – Rabu (11/06) Dengan menggunakan Video conference Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengadakan Rapat bersama dengan Tim Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Universitas Gajah Mada mengenai persiapan perangkat untuk pelayanan Warga Negara Asing dan pelayanan Paspor bertempat di Aula Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Sri Mulyani membahas persiapan perangkat untuk percepatan pembukaan layanan Keimigrasian di Unit Kerja Keimigrasian di lokasi Universitas Gajah Mada, “hal ini sejalan dengan tujuan Kantor Imigrasi Yogyakarta yang ingin mendekatkan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasiannya” Ungkap Sri Mulyani.

Hasil dari pembahasan tersebut adalah menyepakati tentang spesifikasi perangkat pelayanan yang akan disediakan oleh pihak UGM sesuai dengan surat dari Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Nomor IMI.7-UM.01.01-0899 tanggal 20 Mei 2020 perihal Tanggapan permintaan spesifikasi perangkat SIMKIM.

Selain itu telah disepakati Timeline untukmulai beroperasinya UKK di UGM yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020, dan untuk sementara Kantor Imigrasi Yogyakarta akan meminjamkan sebagian perangkat SIMKIM untuk pelayanan Paspor sambil menunggu ketersediaan perangkat dari pihak UGM.

“Kantor Imigrasi Yogyakarta berharap untuk segera membuka UKK di UGM agar dapat memenuhi kebutuhan akan layanan Keimigrasian bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya” Ujar Sri Mulyani.

 

Arahan Kakanwil Tentang Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Dan Persiapan Tarja B06

/in , /by

Sleman, Yogyakarta – Rabu (05/06)Bertempat di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta seluruh Pejabat struktural dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengikuti Evaluasi dan penguatan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta pasca penilaian Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh tim penilai dan evaluasi target kinerja B03 serta persiapan untuk target kinerja B06 secara virtual.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Pagar Butar Butar menyampaikan hasil evaluasi pembangunan ZI dari tim TPI, dari 6 area perubahan reformasi birokrasi yang dinilai secara keseluruhan telah dipenuhi data dukungnya dengan baik, namun masih ada dat-data dukung yang harus dilengkapi, dan masukan-masukan dari tim TPI harus menjadi bahan perbaikan untuk mempersiapkan penilaian tim penilai eksternal nantinya.

Berikutnya Pengarahan dari Kepala Kantor Wilayah, Indro Purwoko yang menggarisbawahi terkait pemaparan video profile, video paparan dan program prioritas publik.”Video profile harus berisi proses pembagunan ZI mulai dari sebelum pembangunan ZI sampai dengan sesudah pembangunan ZI atau before after.Video paparan 6 area perubahan juga harus sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi. Program prioritas pelayanan publik boleh memiliki beberapa layanan unggulan namun harus ada satu menjadi fokus untuk diikutkan penilaian” jelas Indro Purwoko.

Indro Purwoko juga memberikan arahan terkait evaluasi Tarja B03, persiapan Tarja B06 dan Surat Edaran Nomor M.HH-07.PR.01.03 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kemenkumham, serta pakaian dinas khusus pegawai Kemenkumham selama tatanan normal baru. Edaran tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi serta pelayanan masyarakat untuk menyesuaikan dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID -19.

“WFH (Work From Home) itu tidak berarti libur tetapi untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah, perhatikan pula agar selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 agar mengurangi penyebaran virus” Tegas Indro Purwoko.

Kakanwil melanjutkan paparan terkait Roadmap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Tujuan PMPRB yaitu untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintah melalui 8 area perubahan reformasi birokrasi. Pada prinsipnya, Indro Purwoko menambahkan tentunya roadmap PMPRB yang merupakan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dapat menjadi pijakan melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta.