Audensi Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta Dan Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta Dengan Bupati Gunung Kidul

Gunung Kidul, Yogyakarta – Selasa (23/06) Bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Gunung Kidul, pertemuan tersebut membahas terkait peluang kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul dengan Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk membentuk Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Gunung Kidul.

Dalam audensi tersebut Kepala Divisi Keimigrasian, Yayan Indriana menyampaikan “bahwa Kabupaten Gunung Kidul memiliki lokasi yang strategis untuk peluang membuka UKK di Gunung Kidul dikarenakan Kabupaten merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. ujar Yayan Indriana.

Dalam audensi ini juga disampaikan  Kantor Imigrasi Yogyakarta bermaksud Silaturahmi menjalin kerjasama dan apabila memungkinkan dapat membuka Pelayanan Keimigrasian mengingat  Gunungkidul sebagai penyangga kota Yogyakarta memiliki potensi wisata yang sangat bagus  sehingga dapat menarik investor asing untuk masuk dan menanamkan modal di daerah ini, tentunya akan menambah pemasukan daerah dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya.”Untuk perangkat kesisteman dan SDM telah tersedia, sedangkan Pemda dapat memfasilitasi sarpras lain dan gedung,” lanjut Yayan yang didampingi juga oleh Kepala Imigrasi (Kakanim) Kelas I TPI Yogyakarta, Yusuf Umardani.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta menyampaikan apabila memungkinkan  Imigrasi hadir di  wilayah Gunungkidul akan memudahkan pelayanan keimigrasian serta pengawasan  keberadaan dan Kegiatan Orang Asing yg berada di wilayah Gunungkidul”Melihat sangat bermanfaatnya UKK tersebut, kini kami melihat potensi besar di Gunungkidul pengembangan wisata sangat baik, perputaran ekonomi yang baik dimana investor asing sudah mulai banyak di Gunungkidul,” ujar Yusuf Umardani.

Bupati Gunung Kidul, Badingah menyambut baik audensi dan rencana kerjasama tersebut, “pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul juga berencana akan membentuk Mall Pelayanan Publik (MPP) di Gunung Kidul dan rencana akan melibatkan Imigrasi”jelas Badingah.