Kantor Imigrasi Yogyakarta Terapkan Budaya Pelayanan Prima

Sleman, Yogyakarta – Kamis (30/7) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik memiliki komitmen dan janji kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan baik yang sesuai dengan prosedur, dengan menekankan kepada kepastian persyaratan, kepastian waktu serta kepastian biaya. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan Kantor Imigrasi Yogyakarta yaitu mengadakan pelatihan budaya pelayanan prima melalui webinar kepada seluruh pegawai Kantor Imigrasi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 yang bertempat di aula Kantor Imigrasi Yogyakarta dengan menghadirkan pakar pelayanan prima sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan tersebut Kepala kantor Imigrasi Yogyakarta, Andry Indrady dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa “kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang memang dipersyaratkan didalam persyaratan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), semoga kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan kepada pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta dan dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan pelayanan setiap hari kepada masyarakat” ungkap Adry.

Dimasa sekarang ini Kantor Imigrasi Yogyakarta sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik berkewajiban dituntut untuk melayani masyarakat secara transparan sesuai dengan intruksi dari Presiden Jokowi, berdasarkan Lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik Ombudsman RI. menilai Indonesia tertinggal jauh dan sangat kurang dalam hal kualitas pelayanan publik yang akan secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, peringkat pelayanan publik Indonesia saat ini berada di urutan 129 dari 188 negara di dunia.

Pakar Pelayanan Publik dari Bank Nasional Indonesia (BNI), Desi Karmila menjelaskan bahwa “untuk perbaikan kualitas layanan kedepannya ada beberapa hal yang harus kita ketahui yaitu diperlukan standar pelayanan berupa prosedur, waktu dan biaya sehingga akan terciptanya Service Excellence, disaat ini di era digitalisasi masyarakat sangat cepat merespon apa yang kita sampaikan terkait pelayanan publik, dan kita sebagai penyelenggara pelayanan publik diperlukan strategi untuk menciptakan Service Excellence”,jelas Desi.

Dalam kesempatan itu narasumber juga memaparkan terkait Customer Experience, Sikap layanan dari awal sampai mengakhiri layanan serta gangguan layanan yang menyebabkan komplain masyarakat dan bagaimana penangananya, dan berharap Kantor Imigrasi Yogyakarta dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat jogja dan mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun ini.

Diakhir kegiatan Kepala Kantor Imigrasi mengatakan bahwa “pelayanan masyarakat harus dari hati dan harusnya pegawai Kantor imigrasi Yogyakarta berbahagia karena dapat melayani masyarakat dan melakukan pekerjaan yang sangat mulia serta akan menjadi kebaikan bagi seluruh pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta”, ujar Adry.

Kantor Imigrasi Yogyakarta Mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Sleman, Yogyakarta – Rabu (29/7) Bertempat di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta beserta jajarannya mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan dan peredaran narkoba di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang diselenggarakan melalui media webinar dengan narasumber dari Widyaiswara Utama BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI. Yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Narkotika BNN.

Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Andry Indrady dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa “kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan salah satu persyaratan untuk pembagunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, selain itu juga kegiatan ini untuk mengenalkan dan mendorong seluruh pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta membangun diri menjadi agen pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”, Ujar Andry.

Mengusung tema “Pengenalan Aspek Hukum dalam Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”, Widyaiswara utama BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI., Sugiyo dalam paparannya membahas terkait perkebangan kasus-kasus narkotika di Indonesia, strategi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), pola penanganan kasus narkotika, peran keluarga dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, sanksi bagi pecandu narkotika dan keluarga pecandu narkotika, peran masyarakat serta bentuk perlindungan bagi pelapor.

Narasumber juga menyampaikan bahwa “narkoba atau narkotika khususnya menjadi masalah nasional bahkan menjadi masalah internasional sehingga kebijakan pemerintah Indonesia masuk dalam pengembangan kurikulum baik di pendidikan maupun didalam pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN),  bahwa pencegahan dan pemberantasan narkotika di lingkungan ASN sangat dianjurkan karena apabila ASN ada yang terkena narkoba maka pasti akan diberikan tindakan administrasi golongan berat sampai pada pemecatan, oleh karena itu diharapkan pegawai Kantor Imigrasi harus tahu, paham dan sadar akan bahayanya narkoba dan itu salah satu tujuan kegiatan ini”, jelas Sugiyo.

Diakhir kegiatan Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta menyampaikan beberapa hal yang baru yang perlu kita ketahui bersama bahwa upaya mandiri untuk melapor apabila telah menggunakan narkotika itu tidak dipidana berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika asalkan segera melapor melalui Institusi Penerima Wajib Lapor Badan Narkotika Nasional (IPWL BNN), selain itu Imigrasi sangat berperan aktif dalam hal interdiksi untuk membantu BNN mencegah peredaran narkoba yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, sehingga dapat disimpulkan “bahwa perbedaan dari upaya mandiri untuk melapor dan juga pemberantasan dengan penegakan hukum itu sudah sangat jela, dan Kantor Imigrasi Yogyakarta akan berupaya secara maksimal untuk melakukan pencegahan-pencegahan dengan salah satunya melakukan kegiatan tes urine kepada seluruh pegawai serta bekerjasama dengan BNN untuk pencegahan peredaran narkoba”, lanjut Andry.

Kantor Imigrasi Yogyakarta Satu Langkah Lagi Menuju Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi

Sleman, Yogyakarta – Selasa (28/7) Setelah dilakukan penilaian dari Tim Penilai Internal Kementerian Hukum dan HAM RI. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menjadi salah satu satuan kerja yang diusulkan untuk berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M.HH-17.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Penetapan Usulan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Tahun 2020.

Satu proses yang harus dilewati lagi agar Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi adalah penilaian Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam mempersiapkan penilaian dari Tim Penilai Nasional, Kantor Imigrasi Yogyakarta mengadakan kegiatan rapat penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang diadakan di Aula Kantor Imigrasi Yogyakarta dan dihadiri oleh seluruh Tim pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi data dukung komponen pengungkit dan komponen hasil satuan kerja pada Kantor Imigrasi Yogyakarta, dan dalam kesempatan rapat ini ketua kelompok kerja menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam melengkapi data dukung tersebut.

Kepala Kantor Imigrasi, Andry Indrady melalui daring menyampaikan bahwa “Ketua Tim Zona Integritas harus mengetahui dan mengawasi setiap kekurangan di tiap-tiap kelompok kerja, dan apakah kekurangan tersebut sudah diperbaiki dan dilengkapi atau belum, dan apabila ada kelompok kerja yang lambat maka laporkan ke saya untuk saya kuatkan”, ujar Andry.

Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta menjelaskan bahwa rapat webinar ini adalah merupakan evaluasi terhadap permasalahan dan kekuranga ditiap-tiap kelompok kerja terkait data dukung agar segera dilengkapi dan diupload dalam aplikasi E-RB, dan dalam kesempatan ini juga Kepala Kantor menyampaikan beberapa solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh setiap kelompok kerja , selain itu Kepala Kantor memberikan perhatian terhadap sarana dan prasaran khususnya terkait fasilitas pelayanan publik harus dalam keadaan baik, tidak lupa disinggung terkait petugas customer sevice harus dipastikan untuk selalu senyum, salam dan dapat mengarahkan serta berbicara kepada pemohon dengan baik, dan melarang bagi petugas security atau petugas parkir untuk meminta biaya atau pungutan parkir dari pemohon.

“Saya akan menerapkan Corporate University versi Kantor Imigrasi Yogyakarta, pelaksanaan implementasi Corporate University yaitu dengan cara masing-masing Kepala Seksi, Kepala SubSeksi dan Kepala Urusan memberikan komponen substansi yang terkait dengan penguatan pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi di Kantor Imigrasi Yogyakarta, dan pelaksanaan Corporate University ini akan dilaporkan kepada pimpinan”, jelas Andry dalam penutupan rapat tersebut.

Tingkatkan Pelayanan Publik Melalui Optimalisasi SP4N-LAPOR dan SIPPN

Sleman, Yogyakarta – Senin (27/07) Kantor Imigrasi Yogyakarta bersama jajarannya mengikuti teleconference Optimalisasi SP4N-LAPOR dan SIPPN sebagai upaya peningkatan pelayanan publik yang diadakan oleh Biro Humas dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dan diikuti dari Ruang Sekretariat WBK/WBBM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dalam pembukaan kegiatan, Kepala Biro Humas Pagar Butar Butar menyampaikan tujuan kegiatan ini antara lain memperkuat komitmen pimpinan untuk mendukung program pemerintah dibidang pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik, menyelesaikan tindak lanjut pengaduan sesuai SOP, meningkatkan kwalitas tindak lanjut penanganan laporan pengaduan, membangun komunikasi diantara pengelola LAPOR! dan SIPP dari tingkat pusat sampai ke UPT dan menuntaskan pengisian database pelayanan publik di website SIPP.

“Pengelola LAPOR! dan SIPP memegang peranan penting dalam penilaian mandiri reformasi birokrasi khususnya area pengawasan dan peningkatan pelayanan, Kenaikan laporan dari masyarakat mengindikasikan bahwa masyarakat semakin “melek teknologi” dan menyadari bahwa masyarakat dapat menjadi pengawas bagi jalannya pemerintahan. Karena itu, pengelolaan LAPOR! tidak bisa dijadikan sekedar tugas tambahan namun melekat pada setiap satuan kerja kehumasan”, ujar Pagar Butar Butar .

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam Sariwanto menyampaikan bahwa Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia yang ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia. LAPOR! diharapkan dapat dimaksimalkan penggunaanya agar seluruh satuan kerja di masing-masing kementerian dan lembaga terintegrasi. Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, pengelolaan LAPOR! merupakan salah satu tugas dan fungsi Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, yang juga harus diemban oleh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

“Pada kesempatan ini saya imbau kepada kantor wilayah dan UPT agar betul-betul mengoptimalkan website SIPP sebagai sarana penyampaian informasi pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM. Mari kita bersama-sama menguatkan komitmen kita dalam menguatkan pengelolaan LAPOR! dan SIPP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”, Jelas Bambang Rantam sekaligus membuka kegiatan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan narasumber dari Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalis menjelaskan bahwa bapak presiden Joko Widodo menyampaikan lima visi untuk tahun 2019 s.d 2024 salah satu visi yang ditetapkan adalah Reformasi Birokrasi yang berfokus pada kecepatan melayani dan pemberian ijin dalam arahan beliau mengharapkan perlu adanya perubahan paradigma dalam bidang pelayanan publik, visi misi presiden juga selaras dengan roadmap bidang pelayanan publik yang berkelas dunia dengan telah  dilakukannya integrasi pelayanan publik, percepatan pelayanan publik, meningkatnya partisipasi masyarakat dan penggunaan e-services diberbagai bidang.

“Tiga prinsip utama dari LAPOR! atau pengaduan masyarakat yaitu, Mudah, Terpadu dan Tuntas, adanya kegiatan ini mampu menjamin prinsip ini dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kementerian Hukum dan HAM RI,” ujar Diah dalam paparannya.

Dasar hukum terselenggaranya kegiatan ini adalah PermenPAN-RB No.46 Tahun 2020 Tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) Tahun 2020-2024 serta PermenPAN-RB No.13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

“Para pimpinan tinggi diharapkan berkomitmen untuk menindaklanjuti pengaduan LAPOR! serta pengisian data informasi pelayanan publik dimasing-masing unit karena kegiatan ini terkait evaluasi pelayanan publik, dengan kondisi pandemi covid saat ini dapat dilaksanakan dengan desk evaluation jadi penggunaan teknologi informasi akan banyak membantu untuk menyampaikan kondisi terupdate layanan yang telah diberikan, untuk admin pengelola LAPOR! dan SIPP kemenkumhan diharapkan selalu mengikuti perkembangan kebijakan dan perkembangan aplikasi terbaru dari LAPOR! dan SIPP”, Lanjut Diah.

Hadir dalam acara tersebut Sri Mulyani , Plh. Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Retno Banowati, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Deddy Yulianto, Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi serta staf dari Seksi TIKIM.

 

 

 

 

 

Habisnya Masa Berlaku Penerapan Izin Tinggal Darurat, Kadivim Pimpin Rapat Dalam Kantor

Sleman, Yogyakarta—Selasa (21/7). Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Yayan Indrayana menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Dalam Kantor dengan topik Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Tatanan Kenormalan Baru. Rapat yang digelar pada Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta merupakan tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1102 tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2020. Rapat dibuka oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sri Mulyani lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi.

  Rapat sendiri dibagi menjadi 2 (dua) sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan peserta rapat yang terdiri dari Pejabat Struktural, JFT, JFU Kanim Yogyakarta serta perwakilan beberapa pihak universitas yang ada di Yogyakarta. Sri Mulyani, pada sambutannya menyebutkan bahwa dinamika kondisi dunia akibat Covid 19 membuat kebijakan lalu-lintas manusia mengalami penyesuaian, khususnya keimigrasian Indonesia, baik WNI dan WNA. Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah RI ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan termasuk memberlakukan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa yang sudah mulai dihentikan pada 13 Juli 2020. “RDK ini diadakan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada stakeholder terkait WNA tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi yang baru.” Imbuh Sri Mulyani.

Pada sesi pemaparan materi Yayan menyampaikan bahwa dalam hal memberikan izin tinggal melihat dari sisi ekonomi dan keamanan nasional sehingga perlu adanya perubahan dalam tatanan kenormalan baru. Yayan menuturkan, “Dari pemberian izin tinggal dalam keadaan terpaksa yang dibebaskan dari biaya dan berdasarkan Surat Edaran terbaru maka ITKT sudah tidak dapat diberikan namun dapat diberikan perpanjangan izin tinggal sesuai dengan izin tinggal terakhirnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Diharapkan dengan adanya RDK ini, masyarakat, khususnya yang bersinggungan langsung dengan WNA, seperti Universitas-universitas peserta rapat, dapat mengetahui penerapan aturan mengenai ijin tinggal WNA pasca tidak berlakunya izin tinggal keadaan terpaksa.

Andry Indrady Resmi Gantikan Yusup Umardani Sebagai Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta

Sleman, Yogyakarta—Selasa (14/7). Setelah menjabat sebagai Wakil Direktur I bidang Akademik dan Peserta Didik pada Politeknik Imigrasi, BPSDM Hukum dan HAM RI sejak bulan November 2018, Andry Indrady resmi menggantikan Yusup Umardani sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta setelah dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Yusup Umardani mendapat amanah baru menjadi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Indro Purwoko bertindak sebagai pejabat yang melantik. Kegiatan yang bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta ini dihadiri oleh Kepala UPT di lingkungan Kemenkumham Yogyakarta dan beberapa pejabat structural dan pegawai pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Yogyakarta dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Setelah pengambilan sumpah pejabat administrasi yang baru, dilanjutkan dengan Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Mengawali sambutannya, Indro Purwoko mengucapkan selamat pada para pejabat yang baru saja dilantik dalam jabatan barunya, Selanjutnya, Kakanwil berharap agar para pejabat yang baru dapat bekerja dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab. “Rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dalam suatu organisasi. Saya berharap dengan adanya r  otasi dan promosi akan menumbuhkan semangat yang terbarukan sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab”, ujar Indro. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa Tugas dan jabatan yang diamanahkan adalah kepercayaan dan kehormatan, tetapi disisi lain, merupakan tantangan, ujian dan cobaan sekaligus godaan.

Kakanwil juga mengingatkan agar seluruh jajaran dapat melakukan percepatan dalam pelaksanaan tugasnya dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan seperti arahan Presiden, Menteri PANRB, dan Menteri Hukum dan HAM.

Kepala Kantor Baru Langsung Tancap Gas Sehari Sebelum Dilantik

Sleman, Yogyakarta—Senin (13/7). Langkah luar biasa dan perlu dicontoh, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang baru sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor SEK-37.KP.03.03 Tahun 2020 Tanggal 26 Juni 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Andry Indrady sudah langsung memulai tugas barunya walaupun baru dilantik akan dilantik hari Selasa 14 Juli 2020 mendatang. Mantan Wakil Direktur I bidang Akademik dan Peserta Didik pada Politeknik Imigrasi, BPSDM Hukum dan HAM RI ini memanfaatkan waktunya untuk meninjau perkembangan persiapan pembukaan Unit Kerja Keimigrasian pada Universitas Gajah Mada dan pelaksanaan pelayanan keimigrasian pada masa kenormalan baru di Unit Layanan Paspor Bantul.

 

Menggantikan Yusup Umardani yang mendapat amanah baru sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Andry ingin langsung mengetahui perkembangan persiapan pembukaan UKK UGM yang merupakan Unit Kerja Keimigrasian pertama di Indonesia yang beroperasi khusus menangani mahasiswa, dosen, peneliti asing yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Yogyakarta. Perjanjian kerjasama UKK ini sendiri telah ditanda-tangani pada Januari 2020 yang lalu oleh Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu, Ronny F Sompie dan Rektor Universitas Gajah Mada, Panut Mulyono di Jakarta.

Selain meninjau UKK UGM, Andri Indrady juga berkesempatan meninjau pelaksanaan pelayanan keimigrasian pada era kenormalan baru di Unit Layanan Paspor Bantul. Diharapkan dengan kegiatan ini, kepala kantor yang baru mendapatkan gambaran secara langsung perkembangan dan kelangsungan pelayanan di dua tempat tersebut sehingga bisa mengambil langkah yang strategis guna terus mendukung dua “cabang” kerja Kantor Imigrasi Yogyakarta tersebut.

Andry mengharapkan Kantor Imigrasi Yogyakarta dapat meraih mimpinya, yaitu kantor dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dibawah kepemimpinannya dengan terus menularkan semangat dalam bekerja.