Habisnya Masa Berlaku Penerapan Izin Tinggal Darurat, Kadivim Pimpin Rapat Dalam Kantor

Sleman, Yogyakarta—Selasa (21/7). Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Yayan Indrayana menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Dalam Kantor dengan topik Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Tatanan Kenormalan Baru. Rapat yang digelar pada Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta merupakan tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1102 tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2020. Rapat dibuka oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sri Mulyani lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi.

  Rapat sendiri dibagi menjadi 2 (dua) sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan peserta rapat yang terdiri dari Pejabat Struktural, JFT, JFU Kanim Yogyakarta serta perwakilan beberapa pihak universitas yang ada di Yogyakarta. Sri Mulyani, pada sambutannya menyebutkan bahwa dinamika kondisi dunia akibat Covid 19 membuat kebijakan lalu-lintas manusia mengalami penyesuaian, khususnya keimigrasian Indonesia, baik WNI dan WNA. Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah RI ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan termasuk memberlakukan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa yang sudah mulai dihentikan pada 13 Juli 2020. “RDK ini diadakan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada stakeholder terkait WNA tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi yang baru.” Imbuh Sri Mulyani.

Pada sesi pemaparan materi Yayan menyampaikan bahwa dalam hal memberikan izin tinggal melihat dari sisi ekonomi dan keamanan nasional sehingga perlu adanya perubahan dalam tatanan kenormalan baru. Yayan menuturkan, “Dari pemberian izin tinggal dalam keadaan terpaksa yang dibebaskan dari biaya dan berdasarkan Surat Edaran terbaru maka ITKT sudah tidak dapat diberikan namun dapat diberikan perpanjangan izin tinggal sesuai dengan izin tinggal terakhirnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Diharapkan dengan adanya RDK ini, masyarakat, khususnya yang bersinggungan langsung dengan WNA, seperti Universitas-universitas peserta rapat, dapat mengetahui penerapan aturan mengenai ijin tinggal WNA pasca tidak berlakunya izin tinggal keadaan terpaksa.