Polri dan Ditjen Imigrasi Gelar Sosialisasi Perjanjian Kerjasama Pengawasan Orang Asing

Sleman, Yogyakarta – Selasa (25/8) Sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia dan tindak pidana narkotika yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi serta semakin meningkatnya kunjungan Wisatawan Asing khususnya di DI. Yogyakarta, pengawasan terhadap Orang Asing (OA) perlu lebih ditingkatkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) dengan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri melakukan kerjasama dalam hal pengawasan terhadap Orang Asing yang telah di formilkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Baintelkam POLRI, Nomor: B/70/IX/2017; IMI-UM.01.01-3075 tahun 2017 tentang Kerjasama dalam Pengawasan Orang Asing.

Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, dilakukan Sosialisasi Perjanjian Kerjasama Ditjen Imigrasi dengan Baintelkam Polri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Merapi Merbabu DI. Yogyakarta.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady, didampingi Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Untung Sukma Wijaya, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Purwantono, Kepala Seksi Izin tinggal dan Status Keimigrasian, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra, serta Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian, Radhitya Jati Rumpoko beserta staf menghadiri acara tersebut, selain itu diikuti juga oleh Kasat dan Kanit Intel di lingkup Polda DI. Yogyakarta dan jajaran Polres serta Polsek di wilayah Polda DI. Yogyakarta.

Hadir juga dalam acara tersebut Kabaintelkam Polri, diwakili Kabid Kerma Baintelkam Polri, Kombes Pol. Djati Wiyoto Abadhy, Sik., Kapolda DI. Yogyakarta yang diwakili Dirintelkam Polda DI. Yogyakarta, Kombes Pol. Solehan, Wakil Direktur Kamneg Baintelkam Polri, Kombes Pol. Suharyanta, dan Direktur Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Fery Monang Sihite.

Dalam sambutan pertama Dirintelkam Polda DI. Yogyakarta, Solehan, yang mewakili Kapolda DI. Yogyakarta yang tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan dengan adanya sosialisasi perjanjian kerjasama ini diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah DI. Yogyakarta.

Sambutan dilanjutkan oleh, Kabid Kerma Baintelkam Polri, Djati Wiyoto Abadhy yang mewakili Kabaintelkam Polri menyampaikan bahwa “suatu tugas tidak akan bisa dilakukan sendiri dan Undang-undang belum bisa mengakomodir kerjasama itu, Oleh karenanya dibutuhkan bentuk lain untuk mamayungi kerjasama itu. Adanya kejahatan transnasional yang masih banyak terjadi, banyaknya kunjungan wisatawan, dan dibukanya peluang kerja bagi orang asing sehingga banyak potensi kejahatan. Polri berwenang melakukan pengawasan terhadap orang asing tentu dengan bekerjasama dengan instansi lain untuk mencegah adanya pelanggaran hukum di indonesia. untuk menjamin keberlangsungan PKS ini, perlu dilakukan penjabaran dan implementasi dalam pelaksanaannya” jelas Djati.

Sebagai narasumber Direktur Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Fery Monang Sihite memaparkan “penguatan sinergitas. Ini yang perlu dikuatkan, esensi antara Polri dan Imigrasi sama yaitu penjagaan NKRI menjaga keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Imigrasi tidak mungkin melakukan pengawasan sendiri terkait keberadaan warga negara asing dengan masa tinggal dan kegiatan warga negara asing terkait dengan kesesuaian ijinnya, Polri juga melakukan pengawasan terhadap orang asing secara fungsional”, Papar Fery.

“Timpora sering tidak efektif karena rapat timpora hanya kumpul-kumpul forum resmi. Timpora sesungguhnya adalah tukar menukar informasi dan menindaklanjuti permasalahan yang menjadi potensi pelanggaran hukum, jangan bekerja bussines as usual, harus memperbaiki dan meningkatkan manajemen komunikasi sesame petugas Timpora, dapat mendeteksi dini, kewaspadaan intelejen (ability to define, ability to recognise, ability to oversee, know how to report), tukar informasi, operasi gabungan, kolaborasi dan sinergi antar institusi”, lanjut Fery.

Wakil Direktur Kamneg Baintelkam Polri, Suharyanta sebagai narasumber Polri memaparkan juga “MoU ini sudah 2 tahun. Dan seharusnya bukan sosialisasi tapi cek pelaksanaannya agar ada hasilnya, warga negara asing senang datang ke Indonesia dikarenakan kebijakan bebas visa, Indonesia punya daya tarik yang luar biasa sehingga keberadaan warga negara asing perlu diawasi dan perlu kerjasama untuk mengawasinya. Keberadaan warga negara asing berpotensi menimbulkan kerawanan di bidang ipolekbudkam, perlunya pengamanan dan pengawasan, perlunya keterpaduan antar K/L, tanggalkan egosektoral”, ujar Suharyanta.

Eazy Passport, Cara Baru Bikin Paspor Di Tengah Pandemi Covid-19

Sleman, Yogyakarta – Kamis (13/8) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melaksanakan layanan jemput bola pembuatan paspor di masa pandemi Covid-19 yang dinamakan Eazy Passport yaitu Pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dan menuju lokasi pemohon dengan menggunakan mobile unit Passport, kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Bank Syariah Mandiri Yogyakarta dan dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham DI. Yogyakarta, Yayan Indriana, Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Andry Indrady dan Area Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta, Agung Nugroho Dewantoro.

Dalam Kegiatan tersebut Kepala Divisi beserta rombongan langsung melihat proses layanan Eazy Passport dan menyampaikan bahwa “Kegiatan ini adalah sebuah gagasan dari Kantor Imigrasi Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Yogyakarta dan merupakan inovasi serta terobosan lainnya yang sebetulnya layanan ini adalah kelanjutan dari program layanan paspor simpatik dan dikembangkan menjadi program layanan Eazy Passport yang telah digagas oleh Direktorat Jenderal Imigrasi serta dilaksanakan oleh semua Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia”, ujar Yayan.

Dalam kesempatan itu pula Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Andry Indrady menjelaskan bahwa “Kegiatan layanan Eazy Passport ini merupakan inovasi dan kolaborasi dengan Bank Syariah Mandiri dalam pemberian layanan paspor kepada keluarga, teman dan karyawan dari Bank Syariah Mandiri Yogyakarta, terobosan ini merupakan implementasi dari kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendekatkan pelayanan pembuatan paspor kepada masyarakat, Kegiatan Eazy Passport ini juga merupakan kegiatan yang menjangkau masyarakat yang berada di luar lingkungan Kantor Imigrasi dimana masyarakat tidak perlu mendatangi Kantor Imigrasi namun petugas akan mendatangi, jelas Andry.

“Selain itu kegiatan ini juga merupakan terobosan Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam mengurangi kontak fisik antara pemohon satu dengan pemohon lainnya sehingga dapat mencegah penularan atau penyebaran Covid-19”, lanjut Andry.

Layanan Eazy Passport ini bisa diajukan secara kolektif untuk perkantoran, instansi pemerintah, Institusi pendidikan, komunitas atau organisasi serta komplek perumahan. Kuota maksimal pengajuan diberikan Kantor Imigrasi Yogyakarta adalah 30 sampai dengan 50 orang dengan pelayanan pembuatan paspor baru dan penggantian, sedangkan untuk jenis permohonan paspor hilang dan rusak tetap harus dilakukan di Kantor Imigrasi setempat.

Andry memastikan petugas yang akan datang memenuhi permohonan layanan Eazy Passport memenuhi protokol kesehatan, begitu juga masyarakat yang mengajukan pelayanan tersebut untuk tetap mengikuti protokol kesehatan.

“Apabila masyarakat ingin mengajukan permohonan layanan Easy Passport dapat mengajukan permohonannya kepada Kantor Imigrasi Yogyakarta serta dalam pelaksanaannya nanti baik petugas maupun pemohon harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah,” tutur Andry.

Ikuti FGD Dengan Balitbang Hukum dan HAM Untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sleman, Yogyakarta—Senin (10/8). Kepala Kantor dan Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andri Indrady dan Siti Wirdayantih menghadiri undangan acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta jalan Gedongkuning, Yogyakarta. Acara yang dipandu langsung oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis dibawah Kanwil Kemenkumham DIY.

FGD ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan survey IPK dan IKM yang hasilnya dijadikan tolak ukur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Acara ini dibuka langsung oleh Kantor Wilayah, Indro Purwoko yang mengatakan bahwa penyelenggaraan FGD terkait IPK dan IKM ini merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta beserta Unit Pelaksana Teknis dibawahnya untuk dapat mewujudkan impiannya yaitu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020. Indro mengharapkan acara ini dapat memberikan penguatan dan pengarahan untuk peningkatan kualitas pelayanan public sebagai tolak ukur utama dalam penilaian WBK.

Yayah Mariani sebagai Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM memberikan paparan data hasil survey IPK dan IKM seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sehingga diharapkan adanya perbaikan yang dianggap perlu. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dibawah komando baru Andri Indrady yang merupakan satu dari 11 satuan kerja di lingkup Kanwil DIY yang lolos penilaian eksternal untuk dicalonkan menjadi kantor dengan predikat WBK pada tahun 2020 berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya.

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Ajak Untuk Terus Benahi Diri Guna Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat

Sleman, Yogyakarta—Senin (10/8). Ketua tim pokja dan beberapa perwakilan ZI dan WBK mengikuti video conference “Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Jajaran Imigrasi” di ruang secretariat ZI dan WBK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Jalan Solo. Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM ini menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan, Ambeg Paramarta sebagai narasumber.

Acara penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBM) bertujuan untuk memberikan masukan, arahan, dan motivasi kepada seluruh jajaran keimigrasian untuk terus berbenah diri guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga dapat meraih gelar Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBM). Ambeg menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM dalam paparannya agar tidak ada praktek percaloan, bebas pungli, petugas memberikan pelayanan secara responsive, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Menteri Hukum dan HAM memerintahkan kepada seluruh kepala kantor wilayah, kepala divisi, kepala UPT untuk:berperan aktif dan saling bersinergi untuk terus meningkatkan pemahaman internalisasi pembangunan zona integritas seluruh satuan kerja di wilayahnya,” imbuh Ambeg. Selanjutnya Ambeg mengungkapkan dalam video conference bahwa Anggota kelompok kerja unit pelaksana teknis harus paham tentang komponen WBK/WBBM dalam penerapannya. Tim ZI dari Kantor Imigrasi bisa solid dengan melakukan penguatan baik internal maupun eksternal antar instansi.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta merupakan satu dari 85 satuan kerja dari Direktorat Jenderal Imigrasi dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang diusulkan sebagai kantor dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Dibawah pimpinan yang baru, Andri Indrady, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta berkomitmen tinggi untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan inovasi-inovasi dibidang pelayanan seperti Unit Kerja Keimigrasian di Universitas Gadjah Mada yang telah beroperasi dan EazyPassport.

Apel Pagi Kantor Imigrasi Yogyakarta Sebagai Komitmen Mewujudkan Predikat WBK

Sleman, Yogyakarta – Rabu (05/8) Bertempat di Halaman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dulaksanakan Apel Pagi, kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dimana kegiatan kegiatan Apel sebagai sarana membentuk kedisiplinan dan komitmen ASN (Aparatur Sipil Negara).

Dalam Apel tersebut Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Andry Indrady selaku pembina Apel melakukan penyematan Pin sebagai simbol komitmen mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Dalam amanatnya, Kepala Kantor menyampaikan bahwa “bagi pegawai Kantor Imigrasi yang mendapatkan tugas working from office (WFO) harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Bikrokrasi, ketentuan jam kerja sudah diatur bagi yang WFO masuk pukul 07.30 dan pulang jam 16.00 dihari senin dan Kamis, dan pulang jam 16.30 dihari Jumat, tentunya seluruh pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta mentaati jam kerja karena kita akan mulai membangun Zona Integritas menuju WBK dan itu dimulai dari kedisiplinan kita”, Ujar Andry.

Dalam kesempatan itu pula Kepala Kantor menyampaikan bahwa “akan mengajak seluruh pegawai Kantor Imigrasi untuk berlari dan mengejar ketertinggalan dalam membangun Zona Integritas untuk melayani masyarakat Yogyakarta lebih baik lagi dan juga untuk organisasi, percayalah ketika kita bekerja dengan baik dan ketika kita ikhlas mudah-mudahan pekerjaan kita mendapat ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa”, lanjut Andry.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta karena telah melakukan deklarasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka Kepala Kantor Imigrasi yang diberi amanah harus membawa Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk merubah budaya kerja dan pola pikir dalam bekerja mengarah kepada menuju Wilayah Kerja Bebas dari Korupsi (WBK).

Dalam amanat terakhirnya Kepala Kantor Imigrasi menyampaikan “úntuk seluruh pejabat struktural untuk menjadi role model atau memberikan contoh yang baik kepada para stafnya sebagai bentuk perubahan budaya kerja dan pola pikir dalam bekerja, selain itu juga pegawai juga harus menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa tetap beribadan dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, jelas Andry.

Dalam Kegiatan Apel Pagi juga diberikan Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta berkesempatan memberikan multivitamin sebagai peningkatan daya tahan tubuh para pegawai Kantor  dalam menjalankan tugasnya di masa pandemi Covid-19 agar dapat tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

 

Pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta Mengikuti Apel Pagi dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas

Sleman, Yogyakarta – Senin (03/8) Bertempat di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta seluruh jajaran pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta secara virtual zoom mengikuti pelaksanaan apel pagi dan penguatan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yassona H. Laoly,

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam Sariwanto dalam pembukaan sambutan menyampaikan bahwa tujuan apel pagi ini untuk memberikan pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Intergitas dalam mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan Zona Intergitas menuju WBK/WBBM di Era Kenormalan Baru. “Pelaksanaan evaluasi akhir yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional harus dipersiapkan dengan baik, sehingga hasil yang dicapai berdampak pada meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dan juga akan meningkatkan kinerja Kementerian secara keseluruhan,” ujar Bambang.

“Pada Tahun 2020 Kemenkumham akan mengusulkan 520 Satuan Kerja kepada Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN). Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan untuk memastikan sebanyak-banyaknya satuan kerja yang diusulkan untuk berhasil mendapatkan predikat WBK maupun WBBM.”lanjutnya.

Dalam kesempatan kegiatan tersebut hadir Plt.Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Menpan RB, Jufri Rahman menjelaskan bahwa satker Kemenkumham serius untuk mewujudkan Zona Integritas. “Dengan terbentuknya satuan kerja menuju WBK/WBBM diharapkan mampu menularkan dengan birokrasi lain. Tahun 2020 adalah tahun yang membanggakan pada Menpan RB yaitu antusiasme satker, semakin banyaknya usulan kerja yang diajukan kementerian lembaga 3640 satker yang diusulkan seluruh Indonesia dan menkumham merupakan satuan kerja terbanyak yaitu sebanyak 520 satker.” jelas Jufri.

Harapannya dengan keseriusan ini apa yang di takutkkan sirna,seluruh satker pada Kemenkumham dapat meraih WBK/WBB. Setiap saat melakukan monitoring dan evaluasi, dan pada saat survei eksternal harus maksimal. “Dan membiasakan untuk  berkata “maaf dan terimakasih”.

Menteri Hukum dan HAM RI., Yasonna H. Laoly memerintahkan agar seluruh Tim Kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya harus menunjukkan Trend Positif, sehingga pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) semua kriteria yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.“Kepada Koordinator WBK/WBBM pada masing-masing Unit Eselon I selaku Pembina saya perintahkan agar senantiasa mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing dalam pemenuhan Komponen Pengungkit pada Aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB) dengan mengacu pada Surat Inspektur Jenderal sehingga dokumen yg disajikan oleh satuan kerja memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 10 tahun 2019,” Kata Yasonna.

“Semua ASN Kemenkumham harus memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. ” tegas Yasonna.