Layanan Eazy Passport Hadir Di Lingkungan Kampus UGM

Sleman, Yogyakarta – Rabu (25/11) Selama masa pandemi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengadakan program layanan Eazy Passport yang merupakan program jemput bola pelayanan paspor kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DI. Yogyakarta, Indro Purwoko menjelaskan program ini ditujukan kepada komunitas, instansi, atau masyarakat manapun yang ingin mendaftarkan secara kolektif.

Hari ini Rabu tanggal 25 November 2020 program Eazy Paspport dilakukan di Universitas Gadjah Mada (UGM), setidaknya ada 47 orang yang terlibat dari kalangan dosen, mahasiswa dan karyawan UGM.

Indro menjelaskan Kantor Imigrasi Yogyakarta sudah 5 kali menyelenggarakan program Eazy Passport selama pandemi, beberapa di antaranya di Kantor Bea Cukai dan Bank Mandiri, “untuk dikampus UGM kita melayani permohonan Paspor baru, Penggantian Paspor habis berlaku atau halamannya penuh, untuk mendapatkan layanan ini caranya dengan mengajukan surat permohonan untuk dilaksanakan kegiatan program layanan Eazy Passport” jelas Indro.

Selain program Eazy Passport Kantor Imigrasi Yogyakarta juga menyelenggarakan program Paspor Simpatik yang dilaksanakan ditempat-tempat publik, “kami juga tanggal 01 Desember 2020 akan membuka dan meresmikan Unit Layanan Paspor (ULP) di Lippo Plaza Jogja”, lanjut Indro.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UGM, Panut Mulyono menyampaikan tujuan diadakannya Eazy Passport di UGM adalah mempercepat proses pelayanan kepada civitas akademika UGM yang akan ke luar negeri. Setiap tahun setidaknya 1.200 mahasiswa UGM pergi ke luar negeri, sementara ada 2.000 lebih mahasiswa asing di UGM. “sehingga kami mengapresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY dan Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta atas kerjasama dan sinergisitasnya”.ungkap Panut.

Internalisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Pelaksanaan Tusi Keimigrasian

Sleman, Yogyakarta—Kamis (19/11). Seluruh pejabat struktural, JFT, dan JFU pada bagian umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta serta adik-adik taruna politeknik keimigrasian yang sedang melakukan praktik kerja lapangan mengikuti kegiatan penguatan hukum administrasi negara guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Hadir sebagai pembicara adalah Tri Atmojo Sejati yang merupakan Kepala Biro Hukum dan Humas pada Lembaga Administrasi Negara. Acara yang digelar di aula yang dilaksanakan di aula Kantor Imigrasi Yogyakarta ini juga dihadiri oleh Kepala Divis Keimigrasian dan Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Yogyakarta, Yayan Indriana dan Saiful Bahtiar.

Acara yang diselenggarakan sebagai bentuk pelaksanaan Corporate University yang ada di Kantor Imigrasi Yogyakarta ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pejabat struktural dan pegawai tentang hukum adminitrasi negara khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Dalam paparannya, Tri Atmojo Sejati menyampaikan beberapa hal, yaitu Keimigrasian sebagai Fungsi Administrasi Pemerintahan, implementasi Undang-undang administrasi pemerintahan termasuk konsekuensi penyalahgunaan wewenang yang harus dihindari.

“Sebagai pejabat publik yang bekerja dalam pemerintahan, setiap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan terkait bidang keimigrasian pasti memiliki potensi risiko hukum. Apabila sejak awal kita berlaku abai, maka akan terjadi permasalahan di belakang yang semakin membesar yang menyebabkan kita kesulitan untuk melakukan trace back, pemenuhan persyaratan, dan sebagainya”, ungkap Tri.

Tri Atmojo juga menjelaskan pentingnya bagi pejabat publik untuk memperhatikan bahwa pemahaman akan permasalahan hukum administrasi. Harapan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah para pejabat dan pegawai dapat sedikit lebih mengetahui bagaimana memahami semua keputusan dan tindakan yang kita lakukan itu baik secara wewenang, substansi, dan prosedur adalah benar. Sebelum diakhiri dengan foto bersama, ada beberapa pertanyaan yang diajukan pegawai dan taruna politeknik keimigrasian terkait hukum administrasi pemerintahan.

113.691 Arsip Fisik Subtantif Yang Telah Lewat Masa Retensi Dimusnahkan

Sleman, Yogyakarta – Seiring dengan tingkat pelayanan penerbitan paspor dan pelayanan warga negara asing yang semakin tinggi, kebutuhan akan ruang penyimpanan arsip yang memadai juga sangat dibutuhkan. Salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola arsip yang baik dan benar adalah dengan melakukan pemusnahan arsip yang ada. Kondisi ruang penyimpanan arsip yang terbatas juga menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan pemusnahan arsip secara periodik. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta kembali mengadakan kegiatan pemusnahan arsip fisik subtantif pada Kamis (12/11).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mewakili Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU mewakili Kepala Divisi Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta, Perwakilan Biro Umum Sekretarian Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dan Arsiparis serta perwakilan Struktural Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Sebanyak 113.691 berkas arsip fisik subtantif yang terdiri dari arsip permohonan paspor WNI tahun 2016 dan 2017 sebanyak 111.458 berkas dan arsip pelayanan warga negara asing tahun 2016 dan 2017 sebanyak 2.233 berkas yang dimusnahkan dalam kegiatan ini.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady, menyampaikan bahwa “kegiatan pemusnahan arsip saat ini sangat penting untuk dapat melakukan tata kelola kearsipan dengan baik di Kantor Imigrasi Yogyakarta dan dapat meperbaharui ruang penyimpanan arsip dari yang telah habis masa retensinya digantikan dengan arsip yang masih aktif” jelas Andry.

Dalam kesempatan ini perwakilan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Arsip Inaktif, Emon A Kohar memberikan sambutan dan menyampaikan bahwa Unit Satuan kerja seluruh Indonesia harus dapat mengelola kearsipan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan”.ungkap Emon.

Kegiatan lalu dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan dan sebagai penutup dalam kegiatan ini dilakukan proses pemusnahan yang dilakukan secara simbolis oleh perwakilan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI., perwakilan Kepala Divisi Keimigrasian, perwakilan Kepala Divisi AHU dan Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta.