Layanan Perubahan Status Sipil WNA Kini Hadir Di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta, Yogyakarta —Rabu (30/6). Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Yogyakarta merupakan salah satu tujuan khusus adanya Kantor Imigrasi Yogyakarta dan demi terus meningkatkan kemudahan dan kenyamanan bagi para pemohon dokumen keimigrasian, Kantor Imigrasi Yogyakarta ambil bagian menjadi salah satu dari beberapa kantor layanan publik yang membuka pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta yang bertempat di Jalan Ipda Tut Harsono, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Hadirnya salah satu pelayanan bagi masyarakat publik di MPP Kota Yogyakarta ini merupakan kerja sama antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta  dengan pihak Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kantor Imigrasi Yogyakarta hadir di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta dengan pelayanan Perubahan Status Sipil bagi WNA, yaitu laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Dengan adanya pelayanan ini, para WNA maupun penjamin khususnya yang berada di seputaran kota Yogyakarta tidak perlu lagi datang ke kantor imigrasi di Jalan Solo. Hal ini tentunya memberikan para pemohon layanan alternatif tempat melapor, apalagi jika pemohon juga sedang membutuhkan layanan lain diluar keimigrasian, seperti layanan kependudukan dari Disdukcapil. Harapannya kehadiran Kantor Imigrasi Yogyakarta di MPP Kota Yogyakarta adalah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan keimigrasian.

Perlu diketahui bahwa pelaporan perubahan status sipil bagi WNA adalah sebuah kewajiban dalam rangka pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia dan hal ini tertuang dalam Pasal 71 Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi “Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat”. Kewajiban melapor ini tidak hanya penting dalam rangka pelaksanaan pengawasan administratif keimigrasian saja, tetapi perubahan pekerjaan atau penjamin, sangat berpengaruh terhadap status keimigrasian (izin tinggal) orang asing yang berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia. Bagi orang asing dan penjamin orang asing yang tidak melakukan kewajibannya dapat dipidana kurungan atau pidana denda.

Hadirnya pelayanan keimigrasian bagi WNA khususnya perubahan status sipil di MPP Kota Yogyakarta ini merupakan hasil gagasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan tujuan yang sangat mulia yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain perubahan status sipil WNA, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi terkait semua layanan keimigrasian baik bagi WNA maupun WNI seperti ijin tinggal dan paspor. Pelayanan keimigrasian mulai dilaksanakan seiring dengan soft opening MPP pada tanggal 30 Juni 2021.

Kakanim Pantau Kinerja dan Kesehatan Pegawai Melalui Apel Virtual

Sleman, Yogyakarta —Senin (28/6). Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memimpin secara langsung apel virtual guna memantau kinerja dan kesehatan pegawai. Dengan ditetapkannya dua kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bantul dan Sleman, dimana Sleman merupakan lokasi kantor imigrasi Yogyakarta berada, Andry Indrady mengambil langkah strategis dengan memberlakukan kebijakan WFH sebanyak 75% dan WFO sebanyak 25% sesuai dengan himbauan dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI.

Apel virtual yang selalu dilaksanakan diawal pekan pada hari senin ini adalah bentuk pengecekan kekuatan personel Kantor Imigrasi Yogyakarta di tengah pandemi Covid-19, juga sebagai cara untuk mencegah potensi penularan Covid-19. Pada kesempatan ini, Kakanim mengingatkan pegawai untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan himbauan pemerintah serta memperhatikan etika dan disiplin organisasi. Sebab, dalam kegiatan berorganisasi di lingkungan kantor agar selalu mengedepankan etika. Selain mengingatkan pentingnya 5M dalam masa pandemi ini, kakanim juga terus memberikan semangat dan mendoakan agar para pegawai selalu menjaga kesehatan. Tak lupa kakanim juga menyapa para pegawai satu per satu, selain untuk mengecek personel, hal ini sangat penting untuk membangun kedekatan dengan pegawai sehingga produktifitas dapat meningkat walaupun bekerja dari rumah.

Sementara ini, dalam masa pandemi Covid-19 ini, personil kantor imigrasi Yogyakarta yang bekerja terbagi dalam dua pola kerja. Pertama yang bekerja dari rumah atau WFH dan kedua yang bekerja di kantor atau WFO. Dalam amanatnya, Kepala Kantor menyampaikan untuk mematuhi pola kerja yang telah ditetapkan, untuk benar-benar melaksanakan WFH dari rumah, jangan sampai kesempatan wfh digunakan untuk berpergian keluar rumah dengan alasan yang tidak begitu penting. Tujuan dari WFH adalah agar dapat mengurangi kontak dan mengurangi mobilitas yang ada. “Kepada pegawai baik yang bekerja secara WFH ditekankan untuk tetap disiplin serta mematuhi dan menyelesaikan semua pekerjaan selama bekerja di rumah. Pada saat WFH apabila dinas membutuhkan agar hadir ke kantor. Personil yang WFO agar tepat waktu dan datang sesuai jam kerja pukul 7.30 WIB. kecuali ada kejadian yang tidak bisa dihindari,” ujar Andry.

Kasus harian Covid-19 di DIY pecah rekor, melonjak sebanyak 638 dan Angka ini tercatat sebagai kasus harian terbanyak selama pandemi. Meskipun begitu, pelayanan keimigrasian tetap berjalan pada Kantor Imigrasi Yogyakarta dengan tentunya mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah.

Tinjau Kesiapan Kantor Imigrasi Yogyakarta Menuju WBBM, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Ingatkan Untuk Terus Berinovasi

Sleman, Yogyakarta —Senin (14/6). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menerima kunjungan Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu yang didampingi langsung dengan seluruh Inspektur Wilayah dalam rangka Kegiatan Penguatan Mitra Kerja Strategis oleh Inspektur Jenderal dan para Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Inspektorat Jenderal. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Yogyakarta dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural, Ketua Kelompok Kerja Tim Pembangunan ZI beserta beberapa anggota ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Argap Situngkir dan Kepala Divisi Keimigrasian, Yayan Indriyana.

Irjen tiba di halaman Kantor Imigrasi Yogyakarta disambut dengan tim yel-yel WBBM. Sebelum memulai memberikan arahan dalam acara penguatan, Irjen Kemenkumham menyempatkan diri untuk berkeliling melihat sarana dan pra sarana yang ada di Kantor Imigrasi Yogyakarta. Andry Indrady selaku Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta dan tuan rumah kegiatan ini mendamping Irjen seraya menjelaskan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta, termasuk aplikasi pengaduan, SEPAKAT KARYO (Help Desk Penanganan Pengaduan Masyarakat Kantor Imigrasi Yogyakarta). Razuli memberikan beberapa insight dan masukan beberapa hal terhadap sarana dan prasarana guna menunjang pemberian pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

 

Acara penguatan Irjen dibuka dengan sambutan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Dalam sambutannya Andry Indrady menyebutkan bahwa sebuah kebanggaan tersendiri bagi Kanim Jogja dan seluruh entitas yang ada di dalamnya menerima kunjungan dari Inspektur Jenderal Kemenkumham beserta seluruh Inspektur Wilayah. Kakanim juga menceritakan proses-proses yang telah dilalui beserta perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. “Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM di Kantor Imigrasi Yogyakarta melibatkan seluruh komponen yang ada di dalamnya, namun peran para pejabat struktural dan Kepala Kantor sebagai role model sangatlah menunjang guna mencapai tujuan.”

Dalam kesempatan ini kakanim juga menceritakan tentang UKK pertama yang ada di Indonesia yang berada di dalam kampus dan tidak hanya melayani pembuatan paspor namun juga melayani pengurusan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing, khususnya para akademisi. Mengakhiri sambutan, Andry berharap untuk terus memperoleh arahan dan bimbingan dari Inspektur Jenderal Kemenkumham, para Inspektur Wilayah, beserta jajaran. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DI Yogyakarta yang mengucapkan selamat datang kepada rombongan Irjen dan berharap dengan kegiatan penguatan ini seluruh UPT yang ada di wilayah kerja Provinsi Yogyakarta dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Puncak kegiatan penguatan mitra kerja strategis oleh Inspektur Jenderal dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal diisi dengan penguatan oleh Inspektur Jenderal. Razuli menyampaikan dalam arahannya bahwa sebagai Insan Kemenkumham haruslah bermartabat, berkinerja tinggi dan zero terhadap penyimpangan serta komplain dari masyarakat karena Keagungan Kemenkumham merupakan tanggungjawab bersama semua ASN Kemenkumham. Inspektur Jenderal meminta agar seluruh komponen yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, mulai dari yang paling atas, yaitu Kepala Kantor dan para pejabat struktural, para pegawai, hingga PPNPM dan Sekuriti untuk terus membangun komitmen dan mindset.

Razuli juga menyebutkan 5 Kunci Sukses sebuah Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas, yaitu kemampuan dan semangat, team work yang baik, role model pimpinan, Program yang menyentuh masyarakat, dan doa. Disela-sela arahan, Irjen meminta Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk membentuk Tim Inovasi yang bertugas untuk selalu memikirkan inovasi-inovasi yang menunjang pelayanan kepada masyarakat. “Pada masa revolusi digital ini, seharusnya tidak ada lagi proses bisnis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi imigrasi yang tidak berbasis digital untuk meraih kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan,” ujar Razuli. Mengakhiri arahannya, Razuli meminta seluruh komponen Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk terus bekerja dengan hati memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Melaporkan Warga Negara Asing Yang Menginap di DI. Yogyakarta, Kini Cukup Dengan Scan QR Code

Sleman, Yogyakarta Kamis (10/6) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menggelar Sosialisasi APOA ( Aplikasi Pelaporan Orang Asing) berbasis QR Code di Aula Kantor Imigrasi Yogyakarta. Melalui Aplikasi ini, hotel dan penginapan akan lebih mudah dalam melaporkan keberadaan orang asing di wilayah DI. Yogyakarta.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady mengatakan sistem pelaporan APOA berbasis QR Code ini sudah diterapkan dan berlaku secara nasional. Sistem ini membantu dan mempermudah pelaku usaha hotel dan penginapan untuk melaporkan keberadaan orang asing yang menginap ditempatnya. Jika dulu petugas hotel melakukan input data berbasis web, maka saat ini proses tersebut akan jauh lebih mudah, pihak hotel cukup melakukan scan QR Code yang sudah ada di paspor yang dibawa oleh orang asing tersebut.

“Dulu kan hanya menggunakan cap di paspor, sekarang cap tersebut diubah dengan sticker yang ada QR code, dan QR code tersebut yang akan discan oleh pihak hotel dan penginapan ketika Warga Negara Asing itu tiba di Indonesia”, ujar Andry.

Ketika petugas melakukan scan maka otomatis data orang asing tersebut akan langsung terdeteksi oleh sistem sehingga petugas hotel tidak perlu lagi menginput data secara manual sehingga data akan lebih cepat dan akurat dalam melaporkan keberadaan orang asing.

Petugas hotel atau penginapan cukup download aplikasi ini di playstore dan pihak hotel akan mendapat kode akses oleh petugas imigrasi agar dapat masuk ke dalam aplikasi tersebut, kedepan sistem ini tidak hanya dilakukan oleh pihak hotel namun dapat juga untuk home stay, losmen atau kos-kosan juga wajib melaporkan keberadaan orang asing yang menginap. “kedepan aka nada perluasan kewajiban pelaporan , sepanjang ada orang asing yang menginap harus dilaporkan keberadaannya melalui aplikasi APOA” lanjut Andry.

Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta, Yayan Indriana mengatakan pelaporan orang asing berbasis QR Code mempermudah pendataan tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga pemilik penginapan. “ini merupakan terobosan baru bagaimana pergerakan orang asing itu mudah terdeteksi, dengan adanya sistem ini maka pergerakan orang asing akan lebih terpantau secara cepat dan valid selain itu berguna jika suatu saat ada orang asing melakukan tindak kejahatan di Indonesia, mereka akan mudah terlacak keberadaannya”, katanya.

Mengingat betapa pentingnya melakukan pendataan keberadaan orang asing di Indonesia, ia pun menyatakan bahwa seluruh pengelola hotel dan penginapan wajib memberikan laporannya, jika tidak melakukan pelaporan maka ada sanksi yang diberikan sesuai Undang-undang Keimigrasian.

“Ada pasalnya, ada sanksi hukumnya bagi penginapan yang diminta data orang asing tetapi tidak melakukannya, kami akan tegas dan akan terus memberikan sosialisasi untuk menegakkan aturan ini, jangan lihat orang asing dari sisi bisnis saja tapi ada kewajiban moral yang harus kita lakukan sehingga dapat menyelamatkan negara dari tindakan yang tidak diinginkan”, ujar Yayan.

Maka dari itu ini merupakan sebuah jawaban agar semua pihak dapat lebih berpartisipasi aktif, dan lebih mudah dalam entri data ketika ada orang asing yang menginap.

 

 

 

 

 

 

Periksa Kelengkapan Administrasi dan Keberadaan WNA, Kantor Imigrasi Yogyakarta Laksanakan Operasi Gabungan

Kulon Progo, Yogyakarta —Jumat (04/6). Kantor Imigrasi Yogyakarta bersama-sama dengan tim dari Kepolisian Resort Kulon Progo dan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan operasi gabungan pengawasan Orang Asing di PT Woneel Midas Leathers Gunungkidul di kecamatan Semin serta beberapa orang asing yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Acara dimulai dengan briefing sekaligus coffee morning oleh Kepala Kantor Imigrasi, Andry Indrady. Kakanim berpesan kepada seluruh tim pengawasan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pada kesempatan itu, kepala kantor juga meminta tim untuk mencocokan data orang asing sebelum melaksanakan pengawasan dan selalu waspada terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi sesuai dengan peraturan di instansi masing-masing. Tim kemudian bergerak menuju Kabupaten Kulon Progo yang memakan waktu 2 jam.

Sebelum menuju ke beberapa lokasi target pengawasan, tim gabungan dari Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta berkumpul di Kepolisian Resort Kabupaten Gunung Kidul guna membahas teknis pelaksanaan operasi gabungan yang di p impin oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Yayan Indriana. Tim tiba di pabrik yang bergerak di bidang pengolahan tekstil yang hasilnya adalah sarung tangan olahraga milik PT Woneel Midas Leathers pada pukul 10:00 dan langsung di terima oleh Manager perusahaan. Pada operasi pengawasan di perusahaan ini ditemukan beberapa WNA yang bekerja sebagai tenaga ahli dari Korea dan Cina. Selain memeriksa berkas-berkas administrasi, tim gabungan juga melaksanakan pengecekan situasi dan kondisi di pabrik dan tidak menemukan kejanggalan maupun pelanggaran.

Selain memeriksa perusahaan yang memperkerjakan WNA, tim operasi gabungan juga memeriksa keberadaan beberapa orang asing yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. WNA yang diperiksa berasal dari beberapa negara, antara lain Belanda, Nepal, India, dan Inggris. Kantor Imigrasi Yogyakarta terus berupaya menggandeng beberapa stakeholder atau instansi-instansi yang terkait dengan pengawasan orang asing guna meningkatkan efektifitas pengawasan orang asing yang berada di wilayah kerjanya.