Songsong Penilaian Akhir Pembangunan Zona Integritas, Karyo Lakukan Simulasi Penilaian WBBM Didampingi TPI Itjen

Sleman, Yogyakarta —Kamis (30/09). Tim kelompok kerja (pokja) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menerima kunjungan Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Maksud dan tujuan tim Itjen menyambangi Kantor Imigrasi Yogyakarta adalah melaksanakan simulasi penilaian oleh TPN (Tim Penilai Nasional) Kemenpan RB dan memberikan penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tim Itjen yang dipimpin oleh Pengendali Teknis Tim Itjen, Agung Natanael memberikan apresiasi atas pelayanan prima yang ditunjukkan Kanim Yogyakarta. Tim Itjen tiba di Kantor Imigrasi Yogyakarta di Jalan Solo tepat pukul 15.00 WIB dan langsung disambut oleh Kepala Kantor, Andry Indrady. Pada kesempatan pertama, Andry Indrady mengajak Tim Itjen untuk berkeliling kantor untuk melihat kesiapan akhir dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Andry Indrady membeberkan beberapa inovasi-inovasi baru yang telah diterapkan, yang tentunya berbeda dari apa yang telah dilakukan pada saat kontestasi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Setelah berkeliling di tiap-tiap ruangan pelayanan, tim Itjen langsung menuju aula kantor untuk melaksanakan simulasi penilaian simulasi menghadapi desk evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN). Simulasi dimulai dengan yel-yel yang dipimpin langsung oleh kepala kantor dilanjutkan dengan pemutaran video profil kantor. Selanjutnya, pemaparan tentang perubahan-perubahan yang telah diterapkan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh kepala kantor. Terakhir, tim Itjen memberikan beberapa saran dan masukan terkait apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi TPN. Tak lupa, tim Itjen juga memberikan apresiasi serta doa agar Kanim Yogyakarta dapat meraih predikat WBBM.

Turut hadir dalam acara simulasi dan penguatan penilaian nasional Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini adalah beberapa pejabat struktural pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kepala Bagian Program dan Humas, F Surya Kumara, Kepala Subbagian PP, Prasetyo Nugroho, dan Kepala Subbagian HRBTI, Dwinarso Nugroho.

Karyo Terima Penghargaan Bersinar dari Wakil Menteri Hukum dan HAM

Sleman, Yogyakarta —Kamis (30/09). Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady hadiri acara Apel Siaga dan Deklarasi Stop Narkoba Menuju UPT Kemenkumham BERSINAR di wilayah D.I. Yogyakarta yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edward O.S. Hiariej. Dalam acara yang digelar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman (Lapas Cebongan), Kantor Imigrasi Yogyakarta (Karyo) menjadi 1 (satu) dari 16 Unit Pelaksana Teknis yang ada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima penghargaan BERSINAR (Bersih dari Narkoba).

Apel Siaga dan Deklarasi Stop Narkoba Menuju UPT Kemenkumham BERSINAR di wilayah D.I. Yogyakarta diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang ada di wilayah Kemenkumham DI Yogyakarta dan dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Budi Argap Situngkir, Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen PAS, Abdul Aris, Kepala BNNP DIY, Brigjen Pol Andi Fairan, dan Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo.

Acara dimulai dengan  beberapa sambutan-sambutan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Wakil Gubernur DIY, Kepala BNNP DIY, dan Wamenkumham RI, dilanjutkan dengan apel siaga, deklarasi dan penandatanganan Deklarasi Stop Narkoba serta pemberian penghargaan kepada 16 UPT, dan diakhiri dengan pentas seni Warga Binaan Lapas Sleman yang menampilkan yel-yel terpesona dan sendratari.

Budi Argap Situngkir menyampikan dalam sambutannya bahwa seluruh UPT yang berada di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham DI Yogyakarta sepenuhnya berkomitmen untuk berperang melawan narkoba. Hal ini direalisasikan dalam serangkaian kegiatan, seperti razia gabungan serentak dan tes acak narkoba pada pegawai, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sleman. “Sehingga total menjadi 16 UPT Kemenkumham DIY yang telah mendapat pengakuan dari BNNP DIY sebagai UPT Kemenkumham Bersinar,” ungkap Budi.

Pada sambutannya, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan dukungannya serta memberikan apresiasi dan berharap sinergi yang apik antara aparat penegak hukum dan Kanwil Kemenkumham DIY untuk terus berjuang memerangi narkoba. Tak lupa, Wagub DIY juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung upaya pemberantasan narkoba di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wamenkumham, Edward O.S. Hiariej memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas tekad dan komitmen Kanwil Kemenkumham DIY beserta UPT jajarannya mendeklarasikan Bersih dari Narkoba (BERSINAR) dalam sambutannya. “Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kanwil Kemenkumham DIY beserta seluruh UPT, ada 16 UPT, yang hari ini mendeklarasikan BERSINAR, Bersih dari Narkoba. Sependek pengetahuan saya, sepertinya ini yang pertama di Indonesia sejak saya menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM,” ujar Eddy.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady hadir sebagai peserta dalam penandatanganan deklarasi dan penerima penghargaan UPT BERSINAR (Bersih dari Narkoba). Karyo terus berupaya dan berkomitmen kuat untuk ikut serta dalam perang melawan narkoba dengan melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi terkait narkoba serta tes bebas narkoba rutin.  Diharapkan dengan upaya ini, Yogyakarta secara khusus dan Indonesia secara umum bisa bebas dari narkoba.

 

Gelar Layanan Eazy Pasport Di Hyatt Regency Yogyakarta Mudahkan Masyarakat Dalam Membuat Paspor

Sleman, Yogyakarta – Lebih dari 50 karyawan Hyatt Regency mengikuti layanan Eazy Passport dari Kantor Imigrasi Yogyakarta, Selasa (28/9/2021). Dengan layanan ini, pengurusan paspor lebih mudah karena bisa dilakukan dari lokasi dimana pemohon berada.

General Manager Hyatt Regency, Nurcahyadhi, menyambut baik program layanan Kantor Imigrasi Yogyakarta ini. “Mereka datang menjemput bola. Kami sewaktu ditawari mau enggak Eazy Passport di Hyatt, kami sambut luar biasa,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat yang ingin mengurus paspor menganggap butuh waktu seharian karena perlu antre dan keperluan birokrasi lainnya. Sementara orang sekarang anticapek, sehingga banyak yang tidak mau atau menyuruh orang lain.

Ia mengatakan secara prosedur dan persyaratan semuanya sama baik membuat baru atau memperpanjang paspor. “Secara prosedur semuanya sama, Cuma dilakukan dari sini. Sebelumnya mereka melihat jaringan dan memverifikasi,” katanya.

Ia mengapresiasi program Eazy Passport ini karena membantu mendekatkan pengguna jasa imigrasi dengan pelayanannya. Meski masih dalam situasi pandemi Covid-19 saat pergerakan ke luar negeri terbatas, paspor yang memiliki masa berlaku lima tahun menurutnya tetap penting untuk dimiliki dari sekarang.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DIY, Yayan Indriana, mengatakan Eazy Passport mendekatkan layanan imigrasi kepada masyarakat secara kolektif. “Eazy Passport dilaksanakan di hari kerja di luar kantor. Komunitas boleh mengajukan permohonan ke kami,” ungkapnya.

Komunitas apa saja menurutnya bisa mengajukan permohonan Eazy Passport, asalkan memenuhi syarat ketersediaan tempat dan jaringan internet yang cukup. Adapun biaya pengurusan paspor melalui Eazy Passport tetap sama dan tidak ada biaya tambahan. Paspor akan jadi tiga hari setelah proses pembayaran.

Pemohon bisa memilih tempat sendiri dimana mau dilaksanakannya pengambilan data. “Sambil membuat paspor mereka bisa menginap di Hyatt misal, sambal rekreasi, mencari suasana yang lain,” katanya. Eazy Passport di Hyatt Regency dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari total semua karyawan yang ikut layanan ini, sudah dibagi jadwal masing-masing sehingga tidak terjadi kerumunan di dalam ruangan.

Bersih Dari Narkoba, Komitmen Seluruh Pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta

Sleman, Yogyakarta – Senin (27/09) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melaksanakan tes narkoba bagi pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta, yang diadakan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi DI. Yogyakarta (BNNP DI. Yogyakarta) di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Pelaksanaan tes narkoba ini diikuti oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady beserta jajaran, dan dihadiri oleh Perwakilan BNNP DI. Yogyakarta, Penanggung Jawab Fungsi Pencegahan, Heri Santoso beserta tim medis dari BNNP DI. Yogyakarta, dalam sambutannya Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta menyampaikan bahwa, “seluruh pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta harus bersih dari segala jenis narkoba, karena pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan sepenuh hati apabila petugasnnya terpapar oleh narkoba, saya tidak ragu-ragu akan bertindak tegas bagi pegawai yang menggunakan narkoba”, tegas Andry.

Dalam kesempatan itu Penanggung Jawab Fungsi Pencegahan, Heri Santoso menyampaikan “berdasarkan Rencana aksi nasional Inpres No. 2 tahun 2020 perintah presiden bahwa Kementerian atau Lembaga baik yang vertical maupun horizontal seluruhnya harus melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, salah satunya adalah sosialisasi pemeriksaan tes urine seperti saat ini”, ujar Heri.

Dengan adanya sosialisasi program pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kantor Imigrasi Yogyakarta maka pegawai Kantor dapat memahami bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara harus benar-banar harus bersih dari narkoba, dan mengetahui sanksi dan hukuman bagi aparatur yang menggunakan narkoba, sehingga tidak ada pegawai yang berani mencoba-coba untuk menggunakan narkoba.

Pelaksanaan tes narkoba ini sangat penting bagi diikuti oleh pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta sesuai dengan prosedur tes narkoba, setiap egawai diawasi disaat pengambilan urine di toilet.

Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta mengatakan bahwa “sesuai dengan tema pencanangan satuan kerja bersih dari narkoba atau BERSINAR, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta sebagai Aparatur Negeri Sipil yang bersih dari narkoba”, ujar Andry.

Kedatangan Tim Saber Pungli, Kantor Imigrasi Yogyakarta Berkomitmen Tolak Korupsi, Tolak Gratifikasi dan Hilangkan Pungli

Sleman, Yogyakarta- Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta pada Jumat (24/9) sore. Rombongan datang dipimpin langsung oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjend Pol Agung Makbul dan disambut Yel-yel oleh Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Agung datang bersama Irwasda Polda DIY yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Saber Pungli DIY Kombes Pol Agus Rohmat. Kedatangan Satgas Saber Pungli ini pun disambut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY Budi Argap Situngkir beserta jajarannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady bersama seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Menurut Agung, kedatangan Satgas ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tersebut untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan yang dilakukan. Hal ini sebagai bagian langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (menkopolhukam) RI, Mahfud MD dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang mencanangkan sebagai wilayah yang bebas dari pungli.

“Kami cek pelayanannya. Sebenanya banyak yang dicek. Ini salah satu sampel. Ini untuk mengikis dan menghapus praktek pungli. Pungli merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata Agung.

Agung mengatakan, Kantor Imigrasi Yogyakarta sudah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan sedang berupaya meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Dia yakin, karena sudah WBK dan transparan serta pembayaran dengan emoney atau cashless tidak ada praktek pungli.

“Cashless salah satu teknik dan salah satu proses mencegah terjadinya pungli. Sebab pembayaran tidak langsung bertemu dengan petugas, dilakukan dengan sistem digital. Mudah-mudahan ini terus dilakukan,” katanya.

Dia berharap sebagai daerah bebas pungli tidak ada kasus pungli yang terjadi di DIY. Kalaupun ada, Agung meminta agar masyarakat ikut bekerjasama dengan melaporkan praktek pungli tersebut. Baik melalui Satgas Pungli provinsi maupun kabupaten. “Kami terus lakukan sosialisasi dan edukasi. Kalau ada laporan dari masyarakat dengan bukti-bukti, kami bisa melakukan OTT (operasi tangkap tangan),” katanya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady mengatakan kedatangan Satgas Saber Pungli tersebut sangat istimewa. Sebab kedatangan Satgas dilakukan setelah Pemerintah Pusat mencanangkan DIY sebagai daerah bebas pungli. “Ini harus disikapi serius. Dari aparat tertinggi di DIY yaitu gubernur hingga pejabat level paling bawah,” jelas Andry.

Fokus pengawasan Saber Pungli, kata Andry, pungli yang terjadi di tempat pelayanan publik. Imigrasi, lanjutnya, menjadi salah satu yang menjadi sorotan dari pemerintah dan Satgas Saber Pungli. “Alhamdulillah, kami sudah tunjukkan, dari awal kami sudah berkomitmen dengan predikat WBK sejak 2020 bahkan 2021 kami sudah berupaya meraih predikat WBBM,” katanya.

Tujuan WBK dan WBBM di Kantor Imigrasi Yogyakarta, lanjut Andry, sejalan dengan Satgas Saber Pungli. Penguatan Saber Pungli ini akan bermanfaat dalam penilaian zona integritas ini. “Sekretaris Satgas Saber Pungli berpesan agar Kantor Imigrasi Yogyakarta tidak terlena dengan raihan WBK dan WBBM. Di sini sudah bagus tapi jangan berpuas diri. Itu intinya,”lanjut Andry.

Untuk itu, lanjut Andry, Kantor Imigrasi Yogyakarta membuka banyak kanal aduan yang disediakan. Mulai dari aduan langsung, aduan menggunakan website, aplikasi WhatsApp hingga media sosial. Baik Facebook, Instagram maupun Twitter.

“Silahkan gunakan layanan aduan yang paling nyaman. Aduan yang masuk diterima 24 jam dan langsung direspon. Prinsipnya 1×24 jam setelah pengaduan langsung ditindaklanjuti. Jangan biarkan api merembet kemana-mana,” kata penutup dari Andry.

Kepala Kantor Wilayah Berikan Penguatan Zona Integritas, Kantor Imigrasi Yogyakarta Siap Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Sleman, Yogyakarta Kamis (23/09) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY, Budi Argap Situngkir, memberikan penguatan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Kakanwil memberikan penguatan bersama Kepala Divisi Administrasi, Faisol Ali. Penguatan Menuju WBBM diikuti oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady bersama jajarannya secara virtual di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Sambutan pertama disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi, dalam sambutannya dalam evaluasi dan monitoring ini menyampaikan bahwa “seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta harus sudah menyiapkan diri dan lebih responsive dalam menghadapi Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, dan mengingatkan bahwa minimal di awal bulan Oktober ini sudah ada perubahan yang riil sebelum menghadapi Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB.” Ujar Faisol.

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah memberikan penguatan untuk persiapan terhadap penilaian dari TPN yang berlangsung tidak lama lagi, ia meminta untuk hasil evaluasi atau catatan-catatan dari TPI yang sudah dilengkapi untuk dicek kembali bahwa pelaksanaannya benar-benar rill telah dilakukan, karena ini menjadi pegangan disetiap Unit pelaksana Teknis untuk kesempurnaan dalam menghadapi TPN.

“Pastikan lagi sata dukung yang telah dilengkapi karena kemarin masuk data di TPI sekarang masuk ke data TPN, Ayo kita dorong lagi semangatnya, ibarat lomba lari marathon mendekati finish mau terjatuh atau mau merangkak,mari kita harus sampai finish kalo tidak sampai maka semua akan sia-sia artinya ini kesempatan kita untuk benar-benar menyiapkan data dukung untuk mencapai predikat yang kita inginkan”, jelas Budi.

Selain itu, Kepala Kantor Wilayah menekankan bahwa Kepala Satuan Kerja juga harus mengeek dan mengevaluasi sudah sampai mana progresnya data dukung sebagai komponen pengungkit, dan untuk komponen hasil yang salah satunya adalah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indek Presepsi Korupsi serta Survey integritas pegawai harus dimonitor secara berkala dan apabila ada indikator yang merah segera lakukan evaluasi dan lakukan tindak lanjut dan perubahan pada indikator tersebut.

Dalam paparan selanjutnya Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa “catatan hasil evaluasi TPN Tahun 2019 dan 2020 yang harus menjadi bahan evaluasi dan perhatian bagaimana pelaksanannya saat ini sudah menjadi lebih baik, dan kita sama-sama hilangkan ego kita dan mari kita wujudkan kegiatan WBK dan WBBM ini”, lanjut Budi.

Kepala Kantor Wilayah juga menyampaikan sejumlah hal yang harus diperhatikan juga yaitu terkait Survey eksternal online melalui aplikasi Survey Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (SHPRBZI) menjadi landasan untuk desk evaluasi TPN.

Dalam kesempatan ini juga Kepala Kantor Wilayah memberikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Yogyakarta atas Yel-yel dan video profil WBBM, dan dapat dijadikan contoh untuk satuan kerja yang lainnya.

Sebagai penutup paparan Kepala Kantor Wilayah mengajak seluruh Kepala Satuan Kerja dan seluruh Pokja “saya minta tolong, ayo kita berikan waktu untuk memberikan dukungan ke semua jajaran kita. Kalau kita bisa bekerja sama, itu akan sangat bagus. Kegiatan-kegiatan yang positif ayo kita dukung.”ucap Budi.

 

Jangan Salah, Inilah Perbedaan Visa dan Izin Tinggal

Orang asing yang akan masuk ke sebuah negara seperti Indonesia membutuhkan beberapa dokumen. Selain paspor yang masih berlaku, visa dan izin tinggal merupakan beberapa dokumen yang sering digunakan oleh orang asing untuk bisa berada di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Namun, banyak orang yang salah kaprah tentang Visa dan izin tinggal. Tidak jarang mereka tidak mengetahui hakikat visa maupun izin tinggal yang sejatinya merupakan dua dokumen yang berbeda. pada kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh mengenai visa dan izin tinggal, termasuk apa saja perbedaan dari kedua dokumen tersebut.

Penggunaan Visa dan Izin TInggal

Meskipun visa ataupun izin tinggal sama-sama dokumen izin bagi orang asing untuk berada di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, terdapat beberapa perbedaan yang mencolok diantara keduanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Repulik Indonesia, yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian Izin Tinggal. Jadi bisa disimpulkan bahwa Visa berfungsi sebagai tiket masuk atau alat bukti diperkenankannya orang asing masuk untuk pertama kali ke Indonesia. Jenis visa yang diperoleh akan menentukan kegiatan yang boleh yang dilakukan selama di Indonesia dan durasi tinggal.

Sedangkan izin tinggal atau umum juga disebut dengan residence rermit hanya bisa diajukan jika orang asing sudah memiliki visa. Sebagai contoh, bagi orang asing yang masuk dengan menggunakan visa kunjungan, maka yang bersangkutan boleh mendapatkan izin tinggal kunjungan atau orang asing pemegang visa tinggal terbatas bisa mendapatkan izin tinggal terbatas. Untuk izin tetap bisa didapat melalui alih status dari izin tinggal terbatas. Secara sederhana, visa merupakan tiket masuk yang berlaku hanya beberapa hari atau bulan, sedangkan izin tinggal diperlukan jika orang asing ingin tinggal lebih lama.

Proses Permohonan Visa dan Izin Tinggal

Baik permohonan Visa dan Izin Tinggal dapat dilakukan secara daring. Pemohon visa dapat melalukan pengajuan visa dengan seluruh prosesnya, mulai dari registrasi hingga penerbitan visa secara daring melalui webiste visa-online.imigrasi.go.id atau melalui TKA-online.kemnaker.go.id untuk tenaga kerja asing. Disisi lain, hanya proses pendaftaran permohonan izin tinggal yang dapat dilakukan secara daring melalui laman izintinggal-online.imigrasi.go.id. Setelah pengajuan permohonan disetujui, orang asing harus datang ke kantor imigrasi untuk pengambilan data biometrik.

Keistimewaan Visa dan Izin TInggal

Pemegang visa hanya bisa menggunakan visa tersebut untuk satu kali masuk dan orang asing yang meninggalkan Indonesia saat visanya belum kedaluwarsa, maka visa tersebut akan hangus. Sedangkan bagi pemegang izin tinggal terbatas bisa masuk-keluar Indonesia kapan saja, selama ITAS tersebut masih berlaku. Selain itu, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap memiliki lebih banyak keistimewaan ketimbang pemegang visa, seperti dapat mengajukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) di Disdukcapil bagi pemegang itas dan pengajuan KTP bagi pemegang itap. Orang asing yang telah memiliki SKTT dapat membeli kendaraan pribadi atas namanya dan melakukan perpanjangan STNK. Sedangkan orang asing dengan KTP memperoleh akses layanan publik yang hampir setara dengan WNI.

Ketentuan Pemegang eVisa Kadaluarsa Yang Diizinkan Masuk Indonesia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H Laoly telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan terbitnya aturan baru ini, otomatis Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2021 tentang pembatasan masuknya Orang Asing ke Indonesia sudah tidak berlaku lagi. Ada beberapa peraturan baru terkait dengan keimigrasian yang termaktub dan salah satunya adalah penyesuaian pemberian izin masuk bagi Orang Asing khususnya re-aktivasi visa. Apa itu re-aktivasi visa? Apa saja aturan baru yang terkait dengan hal itu? Mari kita simak lebih jauh.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi, banyak eVisa yang sudah diterbitkan namun belum digunakan oleh pemegangnya dikarenakan pembatasan orang asing dalam masa PPKM darurat yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi kadaluarsa. Artinya, banyak orang asing yang telah mendapatkan eVisa namun belum bisa menggunakannya untuk masuk ke Indonesia hingga eVisa-nya kadaluarsa. eVisa yang dimaksud adalah terbitan visa kunjungan atau visa tinggal terbatas pada periode 22 April 2021 sampai dengan 18 Juli 2021. Pemegang visa yang telah kadaluarsa dengan ketentuan tersebut diberikan akses masuk ke Indonesia hingga paling lambat 15 Oktober 2021. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengaktifkan kembali eVisa tersebut?

Proses reaktivasi eVisa

Proses untuk mengaktikan kembali e-Visa sangatlah mudah. Terlebih dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tertanam dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), WNI yang bertindak sebagai penjamin orang asing tidak perlu lagi memohon evisa baru. Penjamin (sponsor) dan orang asing hanya perlu mengecek email untuk melihat eVisa baru yang otomatis dikirim oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Setelah mendapatkan eVisa baru, orang asing dapat langsung bertolak dan masuk ke Indonesia melalui beberapa TPI, seperti Kualanamu (Medan), Hang Nadim (Batam), Soekarno-Hatta (Tangerang), Halim Perdanakusuma (DKI Jakarta), Juanda (Surabaya), Sam Ratulangi (Manado), dan I Gusti Ngurah Rai (Denpasar).

Lalu bagaimana dengan Orang Asing yang masih di luar Indonesia dengan visa terbitan sebelum 22 April 2021? Bagi orang asing dengan keadaan tersebut dapat mengajukan permohonan visa baru. Terlebih dengan telah dibukanya kembali pelayanan Visa offshore dengan beberapa pembatasan, seperti visa kunjungan yang hanya dapat diberikan untuk tujuan pembicaraan bisnis, kepentingan medis serta alasan kemanusiaan. Layanan visa tinggal terbatas offshore berlaku untuk tujuan kerja (C312), penyatuan keluarga (C317) dan investasi (C313 atau C314) melalui visa-online.imigrasi.go.id. Bagi orang asing yang bermaksud merawat anggota keluarga inti yang sedang dirawat di rumah sakit serta mengurus keperluan terkait anggota keluarga inti yang baru meninggal dunia dapat mengajukan visa offshore untuk kategori alasan kemanusiaan. Khusus bagi Tenaga Kerja Asing, pengajuan visanya melalui tka-online.kemnaker.go.id.

Syarat pengajuan visa offshore

Bagi orang asing yang ingin mengajukan visa Offshore, terdapat beberapa syarat tambahan yang wajib dipenuhi, yaitu sertifikat vaksinasi Covid-19 dosis lengkap, asuransi kesehatan, dan surat pernyataan bersedia mematuhi protokol kesehatan selama berada di Indonesia. Bagi orang asing yang tidak mempunyai asuransi kesehatan, tidak perlu khawatir karena dapat menggantinya dengan surat pernyataan bersedia menanggung biaya kesehatan secara mandiri apabila jatuh sakit atau terpapar Covid-19 selama berada di Indonesia.

Jangan Batalkan Pendaftaran saat Salah Input di Aplikasi Antrian Paspor Online

Salah satu alur dalam permohonan paspor adalah pengambilan antrian menggunakan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO). Pemohon mendaftarkan antrian untuk mendapatkan jadwal pengurusan paspor. setelah mendapatkan jadwal, pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan sesuai dengan jenis permohonan paspor yang diajukan. Namun, beberapa masalah muncul dalam penggunaan aplikasi antrian paspor online dan salah satu yang paling sering dihadapi adalah pembatalan antrian karena kesalahan memilih jenis permohonan paspor. lalu apa yang seharusnya pemohon paspor lakukan jika hal ini terjadi? Baca terus postingan ini dan temukan jawabnnya.

 

Banyak pemohon paspor yang bingung ketika harus memilih jenis permohonan paspor pada APAPO khususnya bagi pemohon penggantian paspor. pemohon yang bingung ini justru memilih permohonan paspor baru ketimbang penggantian paspor dan akhirnya ketika pemohon menyadari kesalahan yang dilakukan, beberapa justru memilih untuk membatalkan permohonan. Hal ini berakibat pemohon harus menunggu satu bulan untuk mengajukan antrian paspor lagi. Bagi yang membutuhkan paspor dalam waktu dekat, hal ini memang menjadi masalah tersendiri ketika harus menunggu satu bulan untuk bisa mengajukan permohonan paspor. lalu apa yang harus dilakukan ketika kamu salah dalam memilih jenis permohonan pada Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online?

Datang Ke Kantor Imigrasi dan Informasikan Kesalahan Pilihan Jenis Permohonan

Satu hal yang perlu dilakukan ketika pemohon paspor salah memilih jenis permohonan adalah untuk tidak membatalkan antrian. Kantor imigrasi memberikan kemudahan dengan “memaklumi” pemohon yang melakukan kesalahan. Jadi, ketika salah memilih permohonan, jangan batalkan antrian tersebut, silakan datang sesuai dengan jadwal yang didapat ke kantor imigrasi dengan membawa semua persyaratan permohonan paspor. setelah tiba di kantor imigrasi, segera informasikan kepada petugas bahwa telah terjadi kesalahan dalam memilih jenis permohonan dengan menunjukkan barcode yang didapat dari APAPO.

Kantor imigrasi memberikan kebijakan untuk tetap melanjutkan permohonan paspor ketika pemohon paspor salah memilih jenis permohonan pada APAPO selama pemohon menginformasikan hal tersebut kepada petugas imigrasi.

Jadi, itulah tadi langkah-langkah yang bisa pemohon paspor lakukan ketika terjadi kesalahan dalam memilih jenis permohonan paspor pada APAPO. Jangan batalkan permohonan, datang ke kantor imigrasi,tunjukan barcode yang didapat, informasikan kepada petugas tentang kesalahan pemilihan, dan paspor akan siap setelah semua alur permohonan dilalui.

Peresmian “JOKTENG KARYO” dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI.

Sleman, Yogyakarta —Senin (17/09). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menerima kunjungan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej atau dipanggil Prof Edy dalam rangka Peresmian “JOKTENG KARYO” (Pojok Teng Mriki atau Pojok Tenggo Kantor Imigrasi Yogyakarta) yang artinya Ruang Tunggu, dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Yogyakarta dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta, Budi Argap Situngkir dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta, serta seluruh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Wamen Hukum dan HAM RI. tiba di halaman Kantor Imigrasi Yogyakarta disambut dengan tim yel-yel WBBM. Sebelum memulai memberikan arahan dalam acara penguatan Pembangunan Zona Integritas, Wamen Hukum dan HAM RI. meresmikan ruang tunggu bagi non pemohon “JOKTENG KARYO”, dengan diawali penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita.

Dalam kesempatan itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady menjelaskan bahwa “Ruang tunggu ini terinspirasi dari “Pojok Beteng” yang artinya Sudut Beteng Pertahanan Kraton Yogyakarta, dan merupakan salah satu inovasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebagai bentuk penghargaan kami kepada masyarakat yang disediakan bagi masyarakat yang tidak berkepentingan terkait proses pelayanan seperti pengantar atau pendamping, selain hal tersebut tujuan di dirikan “JOKTENG” ini agar dapat mambagi atara ruang tungu pelayanan dan ruang tunggu non pelayanan sesuai amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik  selain itu juga dapat mencegah kerumunan di dalam ruang tunggu pelayanan untuk menghindari penyebaran Covid-19.”Jelas Andry.

Setelah kegiatan peresmian “JOKTENG KARYO” Wamen Hukum dan HAM Ri. berkeliling kantor dan mengamati layanan di Kantor Imigrasi Yogyakarya, Wamen juga meninjau seluruh area pelayanan mulai dari bagian ruang informasi pemohon WNI dan WNA, ruang pengaduan dan informasi, ruang foto dan wawancara khusus, dan loket pelayanan ramah HAM, dan dalam sela-sela kunjungan tersebut Wamen menyampaikan bahwa ”Tahun lalu kantor ini sudah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), saya melihat ada upaya yang dilakukan untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan upaya itu sangat serius serta ada perubahan yang signifikan dalam satu tahun terkahir ini sehingga saya berharap tahun ini Kantor Imigrasi Yogyakarta dapat meraih WBBM untuk mengawali satuan kerja yang berada di DI. Yogyakarta”, Ucap Prof. Edy.

Puncak acara dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, yang diawali oleh sambutan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan  menegaskan bahwa “perjalanan yang sangat panjang tapi alhamdulillah kami mampu. Hal ini ingin kami berikan motivasi kepada para pegawai yang mungkin memiliki jiwa pesimisme akan adanya perubahan. Tapi kami berikan keyakinan sepanjang ada niat baik, ikhtiar dari kita mudah-mudahan Tuhan bersama kita”, Tegas Andry.

Dalam kesempatan ini juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta juga ikut memberikan penguatan Pembangunan ZI kepada seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, kemudian penguatan Pembangunan ZI dilanjutkan oleh Wamen Hukum dan HAM RI dengan menyampaikan bahwa “ada tiga kunci pokok untuk bisa mendapatkan WBBM, yaitu integrity (integritas), transparency (transparansi), dan accountability (akuntabilitas), itu yang hal yang paling penting untuk meraih predikat WBK dan WBBM”,ungkap Prof. Edy.

Sebagai penutup acara yaitu pemberian penghargaan oleh Wamen Hukum dan HAM RI. Kepada pegawai dan PPNPN teladan Kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta sebagai reward atas kinerja yang telah diberikan dan berharap bias menjadi motivasi bagi pegawai lainnya yang belum mendapatkan predikat tersebut.