Wajib Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kantor Imigrasi Mengikuti Sosialisasi Penggunaan Sertifikat Elektronik

Sleman, Yogyakarta Kamis (09/09) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta  mengikuti kegiatan Sosialisasi Pemanfaat Serifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI secara virtual di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Acara yang dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Hermansyah Siregar, menyampaikan paparannya bahwa menindaklanjuti Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan HAM maka “kewajiban setiap orang melakukan pengamanan atas tanda tangan elektronik dan kewajiban penyelenggara Sistem Elektronik atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.” Jelas Hermansyah.

Ia menjelaskan juga bahwa memiliki Sertifikat Elektronik sangatlah penting karena Dokumen Elektronik yang ditanda tangani dengan Sertifikat Elektronik dapat dipastikan keasliannya dan anti nirsangkal, selain itu dapat diajukan sebagai subjek hukum dalam proses peradilan di Indonesia dan yang terakhir diharapkan seluruh Sistem Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib menerapkan Sertifikat Elektronik.

“dari 12.709 pemohon kepemilikan SE, ada 11.649 pemohon (91,6%) yang belum menyelesaikan proses pendaftaran pada tahap set passphrase. Kanwil agar mensosialisasikan kepemilikan dan pemanfaatan SE kepada jajaran Kanwil dan seluruh UPT,” lanjut Hermansyah.

Dalam kesempatan lain Kepala Bidang Data dan Pengamanan Jaringan, Chusni Thamrin, juga menyampaikan paparannya dan menjelaskan bahwa Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis untuk mengajukan permohonan implementasi Sertifikat Elektronik pada aplikasi di Satuan Kerja masing-masing.”Ujar Chusni.