Yasonna Sapa Jajaran Kemenkumham, dari Sabang hingga Los Angeles

Jakarta – Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyapa segenap jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang melakukan pelayanan publik bagi warga negara Indonesia. Bukan hanya Sabang sampai Merauke, namun sampai ke Los Angeles (LA), Amerika Serikat.

Tepat pada peringatan Hari Dharma Karyadhika  (HDKD) ke-76 tahun, 30 Oktober 2021, Yasonna memeriksa pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di LA. Atase Imigrasi KJRI LA, Sigit Setyawan menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan pelayanan paspor kepada 84 nelayan Indonesia yang sedang bersandar di Honolulu, Hawaii.

Total WNI di Hawaii adalah 625 orang, sedangkan di LA berjumlah 60.754 orang. Kemenkumham melalui KJRI LA telah menjalin sinergi yang baik dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh WNI.

Menkumham memberikan apresiasi kepada atase imigrasi yang memberikan pelayanan paspor di Honolulu, serta berpesan agar para nelayan tetap menjaga kesehatan se lama berlayar.

“Selamat bertugas, memberikan pelayan paspor bagi para nelayan  Indonesia. Bagi para nelayan, selamat berlayar, tetap jaga kesehatan dan berhati-hati,” ucap Yasonna melalui teleconference, pada upacara peringatan HDKD 2021.

Di daerah Sabang, Menkumham menyapa jajaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sabang. Menurutnya, Sabang merupakan salah satu daerah yang rawan narkoba dari Malaysia. Yasonna berharap jajaran Kemenkumham tetap menjaga integritas dan bebas dari narkoba.

“Jangan sampai tercemar dan ikut-ikutan (pakai narkoba),” tegas Menkumham di Lapangan Upacara Kemenkumham.

Yasonna kemudian menyapa jajaran di dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu PLBN Miangas di Sulawesi Utara dan PLBN Skouw di Papua. PLBN Miangas berbatasan dengan Filipina, sedangkan PLBN Skouw berbatasan dengan Papua Nugini.

Meskipun pelintas batas berkurang karena peraturan di masa pandemi Covid-19, Menkumham berharap jajaran Kemenkumham tidak lengah dalam melakukan pengawasan. Kemenkumham terus mengupayakan peningkatan pelayanan di PLBN, seperti koordinasi dengan kepolisian, angkatan laut, dan pemerintah daerah. Selain itu, optimalisasi sarana pendukung seperti kualitas internet.

Selanjutnya, Menkumham melanjutkan “perjalanan” virtualnya menuju selatan Indonesia yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Baa di Pulau Rote.

“Jangan sampai ada pelanggaran peraturan dan SOP. Meskipun tidak ada PLBN di sana (Baa, Rote) namun jajaran Lapas Baa tetap jalankan tugas sebagai insan Kemenkumham untuk menjaga perbatasan,” pesan Yasonna.

Terakhir, Menkumham menuju ke Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang di Jakarta. RSU Pengayoman merupakan unit pelayanan kesehatan bagi narapidana, tahanan, deteni, pegawai Kemenkumham, hingga masyarakat umum.

Yasonna berharap dapat segera meningkatkan status RSU Pengayoman dari tipe C ke tipe B, karena dari sisi ketersediaan tempat tidur RSU Pengayoman telah memenuhi kriteria. Jajaran medis Kemenkumham juga perlu berhati-hati dalam memberikan pelayanan di tengah pandemi Covid-19.

Dalam upacara peringatan HDKD 2021, Yasonna didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O. S. Hiariej, Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama unit eselon I. Sementara itu, jajaran Kantor Wilayah dan UPT mengikuti secara virtual.

Rangkaian perayaan HDKD telah dilaksanakan sejak 1 Oktober 2021 dengan kegiatan Doa Kumham untuk Negeri. Rangkaian dilanjutkan dengan Lokakarya Pembangunan Zona Integritas, Seminar Nasional, Lomba Cerdas Cermat Akuntansi dan BMN, Lomba Skill Challenge Menembak, Bakti Sosial, Legal Expo, Upacara Tabur Bunga, hingga puncak peringatan dan syukuran pada 30 Oktober 2021.

Peringati HDKD, Menkumham Ajak ASN Kemenkumham Wujudkan Nilai Semakin PASTI

Jakarta – Peringati Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hari Dharma Karyadhika (HDKD) ke 76, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, mengajak kepada seluruh pejabat dan pegawai Kemenkumham untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi, guna menciptakan terobosan/inovasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sehingga terwujud Kemenkumham yang Semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

“Jangan pernah puas dengan prestasi yang telah dicapai, Kemenkumham harus jadi pioneer dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang dinamis, membuat birokrasi ini lebih adaptif dalam menghadapi berbagai situasi, cepat, tepat, dan akurat dalam pengambilan keputusan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat,” ujar Yasonna di Lapangan Merah Kemenkumham, Jakarta, Sabtu (30/10/2021).

Lebih lanjut Menkumham mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham harus bisa membuktikan untuk mampu bertransformasi menjadi kekuatan yang mampu berperan di lingkugan strategis dengan memanfaatkan teknologi informasi.

“Kita harus bisa membuktikan, bahwa ASN di lingkungan Kemenkumham adalah sosok yang lincah, inovatif, pekerja keras, dan terampil,” tandas Yasonna, yang juga didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto.

Menkumham juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Kemekumham untuk menjadikan HDKD sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan introspeksi atas semua yang telah dilakukan selama ini. Rumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi situasi yang sangat dinamis.

“Terus bekerja dan berkarya, pastikan bahwa kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara benar-benar terlayani. Sehingga kehadiran Kemenkumham dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Yasonna.

Ucapan terima kasih disampaikan Menkumham kepada berbagai pihak yg telah membantu Kemenkumham meraih berbagai prestasi sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya saya berikan atas kerja keras jajaran Kemenkumham yang sampai saat ini masih terus konsisten berperan aktif, dan bersinergi, baik dengan internal maupun eksternal,“ kata Yasonna.

Hingga Oktober 2021, Kemekumham telah mendapatkan berbagai penghargaan dan telah melakukan serangkaian inovasi. Adapun raihan prestasi dan inovasi Kemekumham antara lain 10 tahun berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporang Keuangan Tahun Anggaran 2020; Peringkat Pertama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award pada kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, serta Kategori Implementasi Sistem Aplikasi Kepegawaian dan Pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT) dari BKN; Peringkat ke Dua Kinerja Anggaran Tahun 2020 dengan nilai 95,97 dair Kementerian Keuangan.

Kemudian terpilih sebagai salah satu penerima Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), melalui Pembentukan 50 Pos Pengaduan Hak Asasi Manusia (HAM) di Denominasi Gereja di Manokrawi; Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB melalui Verasi (Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Secara Elektronik); dan meraih Predikat Ramah Anak bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP dan PA).

Tata Layanan Publik Berbasis Digital di 76 Tahun Kemenkumham

Jakarta – Sejak melakukan peluncuran revolusi digital pada 12 Oktober 2020, hingga kini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah memiliki ratusan aplikasi layanan publik berbasis digital. Di peringatan hari jadi Kemenkumham ke-76 hari ini, instansi ini berbenah dengan menata beragam layanan digital tersebut dalam satu wadah.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan makna yang paling penting adalah bagaimana membangun semangat bekerja dan berkarya untuk memberikan yang terbaik bagi Kemenkumham dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Terus ciptakan terobosan-terobosan baru, buktikan bahwa kinerja jajaran Kemenkumham memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, mampu bermanfaat bagi masyarakat, sehingga terwujud Kemenkumham yang Semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif),” kata Yasonna dalam Peringatan Hari Dharma Karyadhika Kemenkumham ke-76, Sabtu (30/10/2021).

Salah satu terobosan yang hadir adalah aplikasi OKe Kumham. Aplikasi berbasis teknologi informasi ini digunakan untuk menghimpun beragam aplikasi layanan publik berbasis digital yang telah dinyatakan lulus verifikasi uji kelayakan di lingkungan Kemenkumham.

Tersedia dalam versi website, android, dan iOS, OKe Kumham tampil untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses seluruh layanan publik berbasis digital yang diselenggarakan oleh unit utama, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis (UPT) sesuai wilayah domisili masing-masing. Melalui OKe Kumham, Kemenkumham telah dan akan terus berupaya memberikan pelayanan publik yang semakin PASTI.

Selain me-launching OKe Kumham, Kemenkumham juga menghadirkan layanan baru dalam bentuk buku digital yang dirilis Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM. Layanan baru yang bernama e-Book Balitbang Kumham ini telah hadir dalam bentuk aplikasi di ponsel dengan fitur-fitur menarik yang dilengkapi dengan klasifikasi buku yang memudahkan dalam pencarian buku, atau mencari buku populer yang bisa dijadikan sebagai referensi bacaan.

Tak hanya melalui mobile, publik pun tetap bisa mengakses layanan  ini melalui website Balitbang Hukum dan HAM. Jika kita berlangganan (subscribe) pada aplikasi ini, nantinya kita juga bisa mendapatkan notifikasi ke surat elektronik (e-mail) apabila ada buku terbaru.

Pada kesempatan ini, Yasonna yang juga didampingi oleh Wakil Menkumham, Eddy O.S Hiariej dan Sekretaris Jenderal, Andap Budhi Revianto, serta para pimpinan tinggi madya dan pratama lainnya juga memberikan penghargaan dalam beberapa perlombaan. Seperti misalnya lomba membuat film inovasi pelayanan publik dan konten kreatif, lomba cerdas cermat akuntansi dan BMN, juga penghargaan Karya Dhika Lokatara kepada empat orang pegawai, Karya Dhika Madya kepada 13 orang pegawai, dan Karya Dhika Prakasa kepada satu orang pegawai.

Yasonna Serahkan Sembilan Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, menyerahkan sembilan Kekayaan Intelektual (KI) kepada Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri), Verdianto I. Bitticaca di Markas Komando Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Selasa (26/10/2021).

“Semoga melalui pelaksanaan acara ini, dapat terjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik antar instansi, baik di lingkungan Kemenkumham maupun dengan Polri, khususnya Korpolairud Baharkam Polri,” kata Yasonna.

Yasonna mengungkapkan bahwa jumlah tingkat pendaftaran KI akan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi suatu negara.

“Karena kekayaan intelektual, baik hak cipta, desain industri, merek, paten, tentunya menghasilkan suatu kreatifitas inovasi dan temuan-temuan baru yang canggih,” ucap Menkumham.

Dengan semakin banyaknya KI yang diberikan kepada Polri, khususnya Korpolairud, menunjukkan adanya peningkatan dan kemajuan kesadaran akan hak cipta yang terjadi di tubuh Korpolairud.

Yasonna yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Menteri Eddy Hiariej dan Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, mengajak seluruh lapisan masyarakat serta aparatur negara untuk peduli dan sadar akan pentingnya melindungi KI.

“Kita juga harus menjaga dan menyosialisasikan, serta mendorong masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya,” tutur Yasonna.

Adapun sembilan KI yang diberikan Menkumham ke Kepala Korpolairud Baharkam Polri, antara lain Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Pataka dan Lambang Kesatuan Korpolairud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Brevet dan Wing Korpolairud; Surat  Perlindungan  Pencatatan  Ciptaan  Booklet  Kendaraan  Dinas  Korpolairud;  Surat

Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Desain Gapura Markas Kesatuan.

Kemudian, Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Pakaian Dinas Korpolairud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Sarana dan Alat Utama Korpolairud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Lagu Mars Airud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Lagu Hymne Airud; dan Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Lagu Pengantar Pindah Tugas.

Bagi  Korpolairud  sendiri,  pemberian  KI  ini  merupakan  bentuk  kolaborasi  dan  dukungan

Kemenkumham dalam mendukung tugas dan fungsi Kepolisian Perairan dan Udara.

Kenang Jasa Pahlawan, Kemenkumham Tabur Bunga Di Teluk Jakarta

Jakarta – Mengenang jasa para pahlawan yang telah membaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan tabur bunga di perairan teluk Jakarta. Menggunakan kapal KP Baladewa-8002, rombongan kemenkumham berangkat dari Markas Komando Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri), menuju perairan Teluk Jakarta selasa pagi (26/10).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa kegiatan ziarah dan tabur bunga menjadi refleksi, serta sebagai bentuk penghormatan bagi para pahlawan yang telah berjasa bagi negeri.

“Acara tabur bunga ini bukan sekedar seremonial, tapi juga menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara ini, baik pahlawan-pahlawan bagi Kemenkumham maupun bagi negara Indonesia,” ucap Yasonna.

Tabur bunga dalam rangka mengenang jasa para pahlawan di perairan Teluk Jakarta ini merupakan pertama kali dilakukan Kemenkumkan dalam rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD). Hal ini menjadi catatan sejarah bagi Kemenkumham karena bisa memberikan penghormatan bagi para arwah pahlawan dan Insan Pengayoman yang gugur di lautan.

Dari atas Kapal KP Baladewa-8002, Yasonna menjelaskan kegiatan tabur bunga ini merupakan bagian  dari  rangkaian kegiatan  HDKD  Kemenkumham  tahun  2021  sebagai  upaya  untuk mengenang para pahlawan bangsa

Yasonna yang didampingi oleh para pimpinan lainnya, seperti Wakil Menteri Eddy Hiariej dan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto, mengucapkan terimakasih kepada jajaran Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Korpolairud yang telah memfasilitasi dan memandu kegiatan ini dengan baik.

Sebelumnya, di hari yang sama, upacara ziarah dan tabur bunga dilakukan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata (TMPNU) Kalibata yang dipimpin Wakil Menkumham, Eddy O.S Hiariej. Di sana Eddy juga berkesempatan untuk mengunjungi makam Presiden Republik Indonesia ke-3, B.J. Habibie, dan beberapa mantan Menteri Kehakiman untuk memberikan penghormatan.

Pada kesempatan yang sama, Menkumham, Wamenkumham, serta Sekretaris Jenderal Kemenkumham, mendapatkan Brevet Bhayangkari Bahari Kehormatan yang disematkan langsung oleh Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol M. Yassin Kosasih. Brevet disematkan sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan Kemenkumham dalam mendukung tugas dan fungsi Kepolisian Perairan.

Wujudkan Pelayanan Kelas Dunia, Kemenkumham Gelar Pameran Pelayanan Publik

Jakarta – Pandemi Covid-19 yang berlangsung setidaknya 20 (dua puluh) bulan telah berdampak pada sendi-sendi kehidupan utamanya bagi sendi perekonomian. Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial sebagai upaya mengurangi dampak penyebaran Covid-19 sehingga menyebabkan turunnya intensitas kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya economic seatbacks.

Sebagai kontribusi untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melakukan digitalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di hampir seluruh layanan mulai dari layanan administrasi hukum umum, layanan keimigrasian, layanan kekayaan intelektual, dan layanan hukum lainnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dalam kondisi saat ini.

Digitalisasi  layanan  Kemenkumham  tersebut kemudian  dihadirkan  bagi masyarakat melalui kegiatan Legal Expo dalam rangka perayaan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) 2021 dengan mengusung  tema  “Kemenkumham  Semakin PASTI  Bangga  Melayani  Bangsa  Mewujudkan Pelayanan Kelas Dunia” yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Oktober 2021.

Kegiatan yang terdiri dari pameran pelayanan publik, webinar series, dan rangkaian hiburan tersebut dapat diakses oleh masyarakat baik secara online dengan virtual exhibition, maupun offline  dengan pameran  yang diadakan di Lotte  Shopping  Avenue  yang  diharapkan  dapat memberikan layanan, edukasi, sekaligus hiburan kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan komitmen Kemenkumham untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

“Kemenkumham dituntut untuk adaptif dan lincah (agile) harus menjadi organisasi pembelajar yang banyak menghasilkan inovasi, keluar zona nyaman (comfort zone), meninggalkan pola kerja business as usual, dan mulai selalu berpikir untuk membangun legacy,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R. Muzhar (25/10/21).

Melalui Legal Expo, Kemenkumham juga melakukan pelayanan dan konsultasi baik secara langsung maupun secara virtual pada beberapa layanan unggulan yang dimiliki oleh unit utama sebagai bagian dari kegiatan pameran pelayanan publik. Pameran pelayanan publik yang lebih menekankan pada aspek virtual tersebut juga merupakan wujud dari birokrasi digital melalui adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 melanda yang menyebabkan terbatasnya kegiatan masyarakat.

“Selain mencerminkan wujud birokrasi digital, pelayanan virtual tersebut sesuai dengan konsep adaptasi kebiasaan baru guna menjaga produktivitas pelayanan kepada publik dengan penerapan perilaku pencegahan penularan COVID-19,” tambah Cahyo.

Selain pelayanan pada unit utama, dilaksanakan juga pameran pelayanan pub lik Kemenkumham secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Tidak hanya pameran pelayanan publik, dalam kegiatan ini juga disajikan webinar series bertemakan pelayanan publik Kemenkumham untuk wujudkan pelayanan kelas dunia melalui peran dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dengan Perseroan Perorangan yang baru dirilis, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan pemberian ruang akses keadilan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dengan pendaftaran merek dan karya tanpa sengketa hak cipta, serta Direktorat Jenderal Imigrasi dengan kebijakan izin tinggal dan visa pada masa pandemi Covid-19.

Melalui rangkaian kegiatan perayaan HDKD 2021 ini, seluruh insan Kemenkumham tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui birokrasi yang lebih adaptif, cepat dalam proses pelayanan, dan pengambilan keputusan dengan dukungan teknologi digital hingga mengantarkan Kemenkumham menjadi organisasi dengan pelayanan publik kelas dunia.

1.000 Bingkisan Diserahkan untuk Pasien Wisma Atlet dalam Giat “Kumham Peduli, Kumham Berbagi dan Empati Kumham”

JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menyelenggarakan bakti sosial dengan tema “Kumham Peduli, Kumham Berbagi dan Empati Kumham” dalam rangka perayaan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021 pada Kamis (21/10/21). Acara bakti sosial ini bertempat di Selasar Gedung Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Jakarta Selatan.

Acara dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, jajaran pimpinan tinggi Kemenkumham serta direksi Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Di samping itu, sebagian undangan lainnya hadir secara virtual melalui Aplikasi Zoom, antara lain jajaran Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Kantor di setiap provinsi serta Kepala RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran.

Membuka kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis. Wakil Menteri Hukum dan HAM didampingi Sekjen serta Staf Ahli Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto menyerahkan bantuan berupa APD kepada Ketua Perhimpunan Tenaga Kesehatan (Pernakes). Tak hanya itu, bantuan berupa beasiswa juga diberikan kepada keluarga ASN Kemenkumham yang terdampak Covid-19. Pada kesempatan yang sama, pemberian bantuan secara simbolis diikuti oleh 5 Unit Utama dan 19 Kantor Wilayah Kemenkumham.

Dalam sambutannya, Wamenkumham menyampaikan bahwa pelaksanaan acara bakti sosial ini merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang tertanam dalam diri seluruh Insan Pengayoman.

“Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika yang ke-76, akan dilaksanakan bakti sosial yang dapat mencerminkan nilai Dharma Karya Dhika di dalam diri setiap insan kementerian Hukum dan HAM, 6 serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.”, ungkap Wamen Edward.

Pada kesempatan tersebut, Kemenkumham yang diwakili oleh Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjen Pemasyarakatan, Muji Raharjo menyerahkan 1.000 paket kelengkapan adaptasi kebiasaan baru. Prosesi penyerahan ini disaksikan pula secara langsung dari Selasar Gedung AHU Kemenkumham.

“Sebagai kepedulian dan partisipasi dari Kementerian Hukum dan HAM, pada kesempatan ini juga dilaksanakan kegiatan pembagian atau pemberian “new normal kit” berupa masker, hand sanitizer hingga peralatan makan pribadi (sendok, garpu dan sedotan), yang nantinya akan diberikan kepada saudara-saudara kita pada saat selesai menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat Covid 19 Wisma Atlet. Tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi saudara-saudara kita dalam menjalani adaptasi kebiasaan baru setelah kembali ke rumah.”, tutur Wamenkumham.

Di sisi lain, Koordinator RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Mayjen TNI Dr. Budiman menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan bakti sosial ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas empati dan kepedulian dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM kepada relawan yang bekerja di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran. Kepedulian yang Bapak berikan sangat berarti dalam melaksanakan tugas agar mereka terhindar dari infeksi Covid-19. Sumbangan berupa alat perlindungan diri, masker, pelindung wajah, kemudian juga alat makan pribadi. Kita bersyukur bahwa jumlah kasus Covid-19 sudah menurun. Namun demikian, kita tidak boleh abai sehingga kami seluruh staf dan relawan tetap waspada.”, pungkasnya.

Selain penyerahan new normal kit, bakti sosial kali ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan Donor Darah, serta kegiatan Empati Kumham bagi keluarga pegawai yang wafat karena Covid-19 dan juga sunatan massal yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Butuh Data Paspor Lama Yang Hilang, Ini Cara Mudahnya

Lagi butuh paspor untuk pergi urusan kantor keluar negeri, tapi ternyata paspor kita hilang. Apesnya lagi sekarang kita berdomisili di Jakarta, sedang paspor kita keluaran Imigrasi Yogyakarta. Ke kantor polisi mau mengajukan surat kehilangan, tapi butuh data paspor lama dan kita tidak punya itu. Lengkap sudah penderitaan kita. Eits, jangan khawatir, mas Karyo punya solusi termudah dan tercepat, terbaik untuk mendapatkan salinan data paspor lama kamu. Bagi sobat karyo yang merasa informasi ini adalah yang kamu butuhkan, silakan bikin kopi lalu baca artikel ini.

Persyaratan Penggantian Paspor Hilang

Salah satu persyaratan yang harus dilampirkan ketika akan melakukan pergantian paspor karena hilang adalah surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Mayoritas kantor polisi mengisyaratkan pemohon surat kehilangan detail barang yang hilang, termasuk paspor. untuk itu, pihak kepolisian akan menanyakan beberapa poin penting tentang paspor yang dilaporkan hilang, seperti identitas (nama), nomor paspor, dan tempat pengeluaran paspor. Tentu tidak semua pemegang paspor menghafal detail paspornya dan cara termudah adalah dengan mendapatkan salinan paspor yang hilang. Lalu bagaimana jika kamu tidak mempunyai salinan tersebut dan diperparah dengan kamu tinggal jauh dari kantor imigrasi yang mengeluarkan paspor lamamu.

Hanya Kantor Imigrasi Pengeluar Yang Punya Data

Sejak menerapkan sistem e-office pada tahun 2006, sarana pelayanan keimigrasian menjadi terkoneksi antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan Kantor Wilayah serta Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini pulalah yang menjadi awal mula pelayanan keimigrasian dapat dilakukan di semua kantor imigrasi. Sebagai contoh, masyarakat dapat membuat paspor di seluruh UPT keimigrasian baik yang ada di Indonesia, maupun yang ada diluar negeri. Jadi, pemilik KTP Jakarta dapat mengajukan permohonan paspor di kantor imigrasi Yogyakarta. Namun, dibalik kecanggihan system e-office dan demi alasan keamanan dan kontrol, hanya kantor imigrasi pengeluar paspor yang dapat melihat data paspor lama. Mudahnya, hanya paspor lama keluaran kantor imigrasi Yogyakarta yang bisa dilihat datanya oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Pemohon Sudah Tidak Berada Di Luar Wilayah

Kita akan langsung mengambil contoh kasus. Bagi kamu yang mempunyai paspor lama keluaran kantor imigrasi Yogyakarta dan hilang, sementara sekarang sudah pindah dan tinggal di Jakarta, namun membutuhkan salinan data paspor lama, ada beberapa solusi yang bisa diambil, antara lain:

  1. Datang langsung

Cara pertama yang bisa dilakukan untuk mendapatkan salinan paspor lama adalah dengan datang langsung ke kantor imigrasi yang mengeluarkan paspor. silakan datang ke kantor imigrasi dan menuju Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian untuk mendapatkan salinan paspor lama. Namun, cara ini memang tidak begitu efektif bagi pemohon yang telah pindah dan jauh dari kantor imigrasi pengeluar paspor lama.

  1. Via daring

Cara yang dikenal paling efektif, mudah, dan tidak memakan waktu yang lama, sangat cocok bagi kamu yang butuh salinan paspor lama dalam waktu yang mendesak atau berada diluar kota. Apa yang harus dilakukan adalah dengan menghubungi kantor imigrasi melalui daring.

Permintaan Data Paspor Lama Di Kantor Imigrasi Yogyakarta

Bagi kamu pemilik paspor lama keluaran Kantor Imigrasi Yogyakarta dan menginginkan salinan paspor lama yang hilang, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu:

  1. Siapkan identitas pemilik paspor (eKTP/SIM), rubah menjadi format digital warna (JPG/PDF);
  2. Hubungi kantor imigrasi Yogyakarta melalui email (imigrasi.jogja@gmail.com) atau whatsapp (08112578223). Sampaikan bahwa kamu membutuhkan salinan paspor lama;
  3. Petugas akan membalas dengan memberikan form informasi yang harus diisi; dan
  4. Pemohon akan mendapatkan salinan paspor lama.

Itulah tadi langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan salinan paspor lama guna mengurus surat hilang di kepolisian untuk mengajukan permohonan penggantian paspor karena hilang. Cukup mudah bukan dan yang perlu diingat, kamu bisa mendapatkan salinan paspor lama ini tanpa biaya alias GRATIS.

Affidavit atau Paspor RI untuk Anak Berkewarganegaraan Ganda? Pilih Yang Mana

Pernikahan campuran bukan barang baru di Indonesia terlebih dimasa modern seperti saat ini dimana batas wilayah antar negara sudah sangat terbuka. Lebih jauh, pernikahan campuran telah memiliki undang-undang yang mengaturnya. Hal ini tentu berkaitan erat dengan hak maupun kewajiban-kewajiban yang juga harus dipahami dan ditaati oleh pasangan berbeda kewarganegaraan, termasuk pilihan mengenai affidavit atau paspor RI bagi anak berkewarganegaraan ganda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai dokumen keimigrasian bagi anak hasil perkawinan campuran. Mana yang seharusnya dipilih diantara affidavit atau paspor RI.

Perkawinan Campuran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Status Anak Hasil Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran tidak hanya berdampak pada pasangan suami-istri, melainkan juga terhadap buah hati mereka. Bagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut? Apakah akan menjadi WNI atau WNA? Dikutip dari Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraaan (“UU Kewarganegaraan”), khususnya tentang status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, anak dari perkawinan campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, status tersebut hanya berlaku sampai dengan umur anak 18 tahun.

Subyek anak berkewarganegaraan ganda

Sebelum melangkah lebih jauh membahas pilihan mana yang benar antara affidavit dan paspor anak berkewarganegaraan ganda, ada baiknya memahami terlebih dahulu tentang subyek anak berkewarganegaraan ganda, yaitu:

  1. Anak dari perkawinan sah ayah WNI dengan ibu WNA
  2. Anak dari perkawinan sah ayah WNA dengan Ibu WNI
  3. Anak tidak sah ibu WNA diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya pengakuan dilakukan sebelum 18 tahun/belum nikah
  4. Anak lahir diluar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu WNI dimana Negara tempat lahir memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
  5. Anak tidak sah diakui secara sah oleh ayah WNA sebelum 18 tahun dan belum nikah
  6. Anak WNI belum berusia 5 tahun diangkat sebagai anak sah oleh WNA berdasarkan ketetapan pengadilan

Affidavit atau Paspor RI?

Bagi anak-anak subyek berkewarganegaraan ganda sesuai dengan kriteria diatas, orang tuanya dapat mengajukan affidavit atau paspor RI. Pada dasarnya, kedua dokumen keimigrasian tersebut memiliki fungsi yang serupa karena keduanya dapat digunakan oleh anak berkewarganegaraan ganda untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Namun, secara lebih khusus, Affidavit digunakan untuk menggantikan visa dan izin tinggal apabila sang anak memiliki paspor asing. Orang tua dari anak dwikewarganegaraan dapat memilih salah satu diantara affidavit atau paspor RI. Namun perlu diketahui bahwa anak yang memiliki paspor asing dan paspor RI diharuskan untuk memilih salah satunya untuk digunakan di Indonesia. Jika yang digunakan adalah paspor asing, maka harus dilengkapi dengan affidavit-nya. Sebaliknya, bagi yang memilih menggunakan paspor RI, maka tidak perlu mengurus affidavit.

Persyaratan affidavit

Bagi orang tua yang memilih menggunakan paspor asing dan ingin mengajukan permohonan affidavit, silakan membawa persayaratan berupa Surat Permohonan, Formulir, E-KTP orang tua, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan orang tua, Paspor kedua orang tua dan Paspor Asing anak ke kantor imigrasi. Bagi yang memilih untuk mengajukan permohonan paspor RI, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu E-KTP orang tua, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Buku Nikah Orang Tua/Ijazah/Surat Baptis, Surat Pewarganegaraan Indonesia (jika Orang Asing memperoleh kewarganegaraan RI sesuai peraturan perundang-undangan), dan Surat Penetapan Ganti Nama, apabila yang bersangkutan telah mengganti namanya.

Kunjungan Kantor Imigrasi Pati Dalam Rangka Studi Tiru Mengenai Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Dan Bidang Fasilitatif

Sleman, Yogyakarta Rabu (13/10) – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menerima kunjungan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati beserta jajarannya dalam rangka Studi Tiru terkait Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Bidang Fasilitatif.

Kepala Kantor Imigrasi Pati, Hasanin beserta jajaran tiba di halaman Kantor Imigrasi Yogyakarta disambut dengan tim yel-yel WBBM. Sebelum melakukan pertukaran informasi sebagai bahan studi tiru Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta memandu rombongan untuk meninjau fasilitas pelayanan yang ada di Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Setelah berkeliling dan mengamati layanan di Kantor Imigrasi Yogyakarta rombongan menuju Aula Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk memulai kegiatan pertukaran informasi yang diawali sambutan oleh Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Andry Indrady.

Diawal sambutan Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta menyampaikan bahwa “ini adalah satu kehormatan bagi kami dan menjadi hari yang istimewa untuk Kantor Imigrasi Yogyakarta, karena ini adalah pertama kali Kantor Imigrasi Yogyakarta kedatangan tamu untuk bertukar pikiran sebagai bahan studi tiru bagi Kantor Imigrasi Pati” ujar Andry.

Kantor Imigrasi Yogyakarta tahun 2020 telah meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI. terkait kinerja Anggaran pada Nilai Indikator Pelaksanaan Angaran (IKPA) terbaik di Seluruh Kantor Imigrasi Kelas I seluruh Indonesia, hal ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan bagi Kantor Imigrasi Yogyakarta, sehingga hal ini pula yang melatarbelakangi Kantor Imigrasi Pati melakukan studi tiru terkait kinerja anggaran di Kantor Imigrasi Yogyakarta.

“Karena ini sifatnya diskusi atau pertukaran informasi maka tidak ada yang lebih baik atau lebih unggul satu sama lain, yang ada adalah kemajuan dan kemenangan secara bersama-sama, dan kegiatan inipun sebagai ajang intropeksi diri apabila memang ada hal-hal yang dapat disampaikan kepada kami, lanjut Andry.

Dalam kesempatan ini Kepala Kantor Imigrasi Pati juga menyampaikan bahwa “ Kantor Imigrasi Pati mengucapkan terima kasih atas sambutan dari jajaran Kantor Imigrasi Yogyakarta, dan ada beberapa hal yang bisa kita tiru dan akan didiskusikan bersama-sama dan saling berkoordinasi terkait dengan kinerja anggaran, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi inspirasi kami untuk dapat tampil lagi pada kesempatan tahun depan.” Jelas Hasanin.

Acara dilanjutkan dengan paparan Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta terkait strategi kinerja anggaran Kantor Imigrasi Yogyakarta pada tahun 2020, serta dilanjutkan dengan tanya jawab.

Kegiatan ditutup dengan saling berbagi cinderamata dan foto bersama, kemudian dilanjutkan diskusi antara jajaran Kantor Imigrasi Yogyakarta dengan Kantor Imigrasi Pati.