Affidavit atau Paspor RI untuk Anak Berkewarganegaraan Ganda? Pilih Yang Mana

Pernikahan campuran bukan barang baru di Indonesia terlebih dimasa modern seperti saat ini dimana batas wilayah antar negara sudah sangat terbuka. Lebih jauh, pernikahan campuran telah memiliki undang-undang yang mengaturnya. Hal ini tentu berkaitan erat dengan hak maupun kewajiban-kewajiban yang juga harus dipahami dan ditaati oleh pasangan berbeda kewarganegaraan, termasuk pilihan mengenai affidavit atau paspor RI bagi anak berkewarganegaraan ganda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai dokumen keimigrasian bagi anak hasil perkawinan campuran. Mana yang seharusnya dipilih diantara affidavit atau paspor RI.

Perkawinan Campuran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Status Anak Hasil Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran tidak hanya berdampak pada pasangan suami-istri, melainkan juga terhadap buah hati mereka. Bagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut? Apakah akan menjadi WNI atau WNA? Dikutip dari Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraaan (“UU Kewarganegaraan”), khususnya tentang status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, anak dari perkawinan campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, status tersebut hanya berlaku sampai dengan umur anak 18 tahun.

Subyek anak berkewarganegaraan ganda

Sebelum melangkah lebih jauh membahas pilihan mana yang benar antara affidavit dan paspor anak berkewarganegaraan ganda, ada baiknya memahami terlebih dahulu tentang subyek anak berkewarganegaraan ganda, yaitu:

  1. Anak dari perkawinan sah ayah WNI dengan ibu WNA
  2. Anak dari perkawinan sah ayah WNA dengan Ibu WNI
  3. Anak tidak sah ibu WNA diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya pengakuan dilakukan sebelum 18 tahun/belum nikah
  4. Anak lahir diluar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu WNI dimana Negara tempat lahir memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
  5. Anak tidak sah diakui secara sah oleh ayah WNA sebelum 18 tahun dan belum nikah
  6. Anak WNI belum berusia 5 tahun diangkat sebagai anak sah oleh WNA berdasarkan ketetapan pengadilan

Affidavit atau Paspor RI?

Bagi anak-anak subyek berkewarganegaraan ganda sesuai dengan kriteria diatas, orang tuanya dapat mengajukan affidavit atau paspor RI. Pada dasarnya, kedua dokumen keimigrasian tersebut memiliki fungsi yang serupa karena keduanya dapat digunakan oleh anak berkewarganegaraan ganda untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Namun, secara lebih khusus, Affidavit digunakan untuk menggantikan visa dan izin tinggal apabila sang anak memiliki paspor asing. Orang tua dari anak dwikewarganegaraan dapat memilih salah satu diantara affidavit atau paspor RI. Namun perlu diketahui bahwa anak yang memiliki paspor asing dan paspor RI diharuskan untuk memilih salah satunya untuk digunakan di Indonesia. Jika yang digunakan adalah paspor asing, maka harus dilengkapi dengan affidavit-nya. Sebaliknya, bagi yang memilih menggunakan paspor RI, maka tidak perlu mengurus affidavit.

Persyaratan affidavit

Bagi orang tua yang memilih menggunakan paspor asing dan ingin mengajukan permohonan affidavit, silakan membawa persayaratan berupa Surat Permohonan, Formulir, E-KTP orang tua, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan orang tua, Paspor kedua orang tua dan Paspor Asing anak ke kantor imigrasi. Bagi yang memilih untuk mengajukan permohonan paspor RI, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu E-KTP orang tua, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Buku Nikah Orang Tua/Ijazah/Surat Baptis, Surat Pewarganegaraan Indonesia (jika Orang Asing memperoleh kewarganegaraan RI sesuai peraturan perundang-undangan), dan Surat Penetapan Ganti Nama, apabila yang bersangkutan telah mengganti namanya.