Peresmian “JOKTENG KARYO” dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI.

Sleman, Yogyakarta —Senin (17/09). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menerima kunjungan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej atau dipanggil Prof Edy dalam rangka Peresmian “JOKTENG KARYO” (Pojok Teng Mriki atau Pojok Tenggo Kantor Imigrasi Yogyakarta) yang artinya Ruang Tunggu, dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Yogyakarta dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta, Budi Argap Situngkir dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta, serta seluruh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Wamen Hukum dan HAM RI. tiba di halaman Kantor Imigrasi Yogyakarta disambut dengan tim yel-yel WBBM. Sebelum memulai memberikan arahan dalam acara penguatan Pembangunan Zona Integritas, Wamen Hukum dan HAM RI. meresmikan ruang tunggu bagi non pemohon “JOKTENG KARYO”, dengan diawali penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita.

Dalam kesempatan itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady menjelaskan bahwa “Ruang tunggu ini terinspirasi dari “Pojok Beteng” yang artinya Sudut Beteng Pertahanan Kraton Yogyakarta, dan merupakan salah satu inovasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebagai bentuk penghargaan kami kepada masyarakat yang disediakan bagi masyarakat yang tidak berkepentingan terkait proses pelayanan seperti pengantar atau pendamping, selain hal tersebut tujuan di dirikan “JOKTENG” ini agar dapat mambagi atara ruang tungu pelayanan dan ruang tunggu non pelayanan sesuai amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik  selain itu juga dapat mencegah kerumunan di dalam ruang tunggu pelayanan untuk menghindari penyebaran Covid-19.”Jelas Andry.

Setelah kegiatan peresmian “JOKTENG KARYO” Wamen Hukum dan HAM Ri. berkeliling kantor dan mengamati layanan di Kantor Imigrasi Yogyakarya, Wamen juga meninjau seluruh area pelayanan mulai dari bagian ruang informasi pemohon WNI dan WNA, ruang pengaduan dan informasi, ruang foto dan wawancara khusus, dan loket pelayanan ramah HAM, dan dalam sela-sela kunjungan tersebut Wamen menyampaikan bahwa ”Tahun lalu kantor ini sudah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), saya melihat ada upaya yang dilakukan untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan upaya itu sangat serius serta ada perubahan yang signifikan dalam satu tahun terkahir ini sehingga saya berharap tahun ini Kantor Imigrasi Yogyakarta dapat meraih WBBM untuk mengawali satuan kerja yang berada di DI. Yogyakarta”, Ucap Prof. Edy.

Puncak acara dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, yang diawali oleh sambutan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan  menegaskan bahwa “perjalanan yang sangat panjang tapi alhamdulillah kami mampu. Hal ini ingin kami berikan motivasi kepada para pegawai yang mungkin memiliki jiwa pesimisme akan adanya perubahan. Tapi kami berikan keyakinan sepanjang ada niat baik, ikhtiar dari kita mudah-mudahan Tuhan bersama kita”, Tegas Andry.

Dalam kesempatan ini juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta juga ikut memberikan penguatan Pembangunan ZI kepada seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, kemudian penguatan Pembangunan ZI dilanjutkan oleh Wamen Hukum dan HAM RI dengan menyampaikan bahwa “ada tiga kunci pokok untuk bisa mendapatkan WBBM, yaitu integrity (integritas), transparency (transparansi), dan accountability (akuntabilitas), itu yang hal yang paling penting untuk meraih predikat WBK dan WBBM”,ungkap Prof. Edy.

Sebagai penutup acara yaitu pemberian penghargaan oleh Wamen Hukum dan HAM RI. Kepada pegawai dan PPNPN teladan Kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta sebagai reward atas kinerja yang telah diberikan dan berharap bias menjadi motivasi bagi pegawai lainnya yang belum mendapatkan predikat tersebut.

 

Ini Kegunaan Paspor Selain Untuk Pergi Keluar Negeri Yang Perlu Kamu Tahu

Masyarakat pada umumnya mengenal fungsi paspor sebagai dokumen perjalanan antar negara, baik itu masuk maupun keluar. Hal itu tidaklah sepenuhnya salah karena memang, fungsi utama dari paspor adalah sebagai dokumen yang digunakan seseorang untuk dapat berpergian masuk dan keluar dari satu negara ke negara lain. Tapi tahukan Sobat Mido jika ada beberapa kegunaan lain paspor yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya? Apalagi menggunakan paspor di dalam negeri, emang bisa? Berikut adalah beberapa kegiatan yang bisa kamu lakukan dengan paspormu, mengingat juga pandemi, dimana akan sangat sulit bagi kita untuk berpergian keluar negeri.

  1. Membuka Rekening Bank

Pasti banyak dari sobat Mido yang sudah tidak asing dengan kegunaan paspor sebagai identitas diri untuk membuka rekening bank. Benar sekali, hampir semua bank di Indonesia memperbolehkan calon customernya untuk menggunakan paspor sebagai identitas diri untuk membuka rekening bank. Jadi, paspor disini juga bisa bertindak sebagai identitas diri selain KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibawah Kementerian Dalam Negeri maupun SIM yang diterbitkan oleh Kepolisian Indonesia.

  1. Check-in di Hotel

Bagi kalian yang sering berpergian, menginap di hotel merupakan hal yang biasa. Salah satu tahapan penting dalam menginap di hotel selain memesan ataupun membayar biaya, tentu jelas adalah check-in ketike kita tiba di hotel. Pihak manajemen hotel akan meminta setiap identitas diri tamu yang menginap di hotel mereka. Lazimnya, tamu penginapan akan menunjukkan KTP sebagai identitas diri yang direkam dalam database tamu hotel. Namun, kamu juga bisa menggunakan paspor untuk keperluan check-in hotel, meskipun hotel itu berada di negaramu sendiri.

Senior female filling in registration form at reception

  1. Memesan Tiket di Aplikasi

Salah satu kegunaan paspor di dalam negeri selanjutnya adalah untuk booking atau memesan tiket melaui aplikasi. Seperti layaknya KTP ataupun SIM, Sobat Mido juga bisa menggunakan paspor sebagai identitas diri untuk memesan tiket, baik itu tiket pesawat maupun tiket kereta api. Penggunaannya juga cukup mudah seperti KTP ataupun SIM. Kamu tinggal menginput atau memasukkan data paspormu kedalam aplikasi pemesanan tiket. Namun perlu diingat pula, jika kamu menggunakan paspor untuk memesan tiket, kamu perlu membawa paspormu saat proses check in.

  1. Verifikasi Akun Digital

Kita hidup di masa dunia digital berkembang begitu pesat. Sangat banyak perusahaan digital lahir di masa ini. Keamanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh hampir semua perusahaan digital, apalagi seperti fintech, online shopping, hingga media sosial. Verifikasi data diri menjadi hal lazim saat ini dan perlu Sobat Mido ketahui, jika paspor juga bisa digunakan sebagai identitas diri untuk melakukan verifikasi akun digital yang kita miliki.

Nah, itu dia beberapa kegunaan atau manfaat paspor indonesia selain untuk berpergian keluar negeri. Mengingat paspor merupakan dokumen negara yang sangat vital, sangat penting untuk Sobat Mido selalu menjaga paspor kalian baik-baik agar tidak hilang maupun rusak.

Kantor Imigrasi Mana Saja Yang Melayani Pembuatan Paspor Elektronik

Ada beberapa kelebihan paspor elektronik yang bisa didapat jika kamu memilih mengajukan permohonan e-paspor sebagai pengganti paspor yang lama atau sebagai buku paspor Sobat Mido yang pertama. Tidak dapat dipungkiri dengan biaya yang harus dikeluarkan lebih besar ketimbang paspor biasa, paspor elektronik menawarkan pengalaman yang baru, seperti blanko buku yang memiliki chip di dalamnya untuk menyimpan data biometrik serta kemudahan melewati pemeriksaan keimigrasian dengan auto gate. Bagi Sobat Mido yang berencana mengajukan permohonan paspor elektronik, perlu diketahui bahwa hingga medio 2021, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan 35 Kantor Imigrasi yang dapat mengeluarkan paspor elektronik. Yuk simak daftar lengkapnya dibawah.

Kantor Imigrasi Yogyakarta

Kantor Imigrasi Yogyakarta

A. Wilayah Jabodetabek

  1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta;
  2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat;
  3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan;
  4. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur;
  5. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara;
  6. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok;
  7. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat;
  8. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor;
  9. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang;
  10. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi; dan
  11. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok.

B. Jawa

  1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
  2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak;
  3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
  4. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang;
  5. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
  6. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta; dan
  7. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

C. Sumatera

  1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;
  2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
  3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia;
  4. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh;
  5. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru; dan
  6. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

D. Bali dan Nusa Tenggara Barat

  1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai;
  2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar; dan
  3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

E. Kalimantan

  1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak;
  2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan; dan
  3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palangkaraya.

F. Sulawesi

  1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado; dan
  2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

G. Maluku Utara

  1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate.

H. Papua

  1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura; dan
  2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mimika.

Nah itu tadi 35 Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia yang telah melayani permohonan paspor elektronik. Untuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri mempunyai 2 lokasi diantara 5 lokasi pelayanan dokumen keimigrasian yang melayani permohonan paspor elektronik, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang berada di Jalan Solo (berada di depan Bandara Adisucipto) dan Unit Layanan Paspor Lippo Plaza Yogyakarta.

Beberapa Keunggulan Paspor Elektronik Yang Harus Kamu Tahu

Paspor merupakan syarat wajib yang harus dimiliki seseorang untuk bisa pergi keluar negeri. Ketika traveler akan pergi keluar negeri melalui bandara, pelabuhan, maupun pos lintas batas, kelengkapan dokumen seperti paspor akan diperiksa oleh petugas imigrasi untuk akhirnya diterakan cap keberangkatan sebagai tanda keluar. Meskipun pandemi covid-19 berada di tengah-tengah kita selama hampir lebih dari satu tahun, animo masyarakat untuk bisa berpergian keluar negeri begitu tinggi, ditandai dengan banyaknya permohonan paspor yang masuk ke kantor imigrasi, baik untuk paspor baru, maupun pergantian paspor.

Paspor biasa, paspor yang digunakan oleh masyarakat sipil untuk bepergian ke maupun dari luar negeri memiliki 2 jenis varian, yaitu paspor biasa dan paspor elektronik (e-paspor). Bagi kalian yang ingin mengajukan permohonan paspor baru maupun penggantian, namun masih bingung mau memilih antara paspor biasa atau elektronik ataupun bagi sobat mido yang sekedar ingin menambah informasi dan pengetahuan soal paspor elektronik, baca artikel ini sampai tuntas dan temukan beberapa keunggulan paspor elektronik dibanding paspor biasa.

Data lengkap dan akurat tersimpan dalam chip

Dibandingkan dengan paspor biasa yang di dalam blankonya tanpa chip, elektronik paspor memiliki kelebihan terkait kelengkapan dan keakuratan data pemegang paspor. Data diri serta data biometrik yang meliputi sidik jari dan wajah pemilik paspor tersimpan dalam sebuah chip yang ada ditengah bagian bawah cover depan buku elektronik paspor. Data biometrik yang menggunakan standar International Civil Aviation Organization (ICAO) terekam dalam chip yang sangat sulit untuk dipalsukan. Hal ini berpengaruh positif pada keamanan paspor elektronik yang lebih baik ketimbang paspor biasa.

Mudah disetujui dalam pengajuan Visa serta bebas Visa ke Jepang

Mengingat tingkat keamanan yang baik serta kemudahan verifikasi, pengajuan visa bagi pemegang paspor elektronik lebih mudah untuk disetujui oleh negara yang akan dikunjungi. Terlebih lagi negara Jepang yang menyediakan fasilitas Visa gratis bagi pemegang paspor elektronik asal Indonesia. Diluar aturan baru yang mulai diterapkan sejak 28 Desember 2020, utamanya di masa pandemi dimana wisatawan asing dilarang masuk ke jepang, pemegang elektronik paspor dapat melakukan registrasi kedatangan ke kedutaan Jepang terkait tujuan pergi ke Jepang tanpa harus mengajukan permohonan Visa.

Pemeriksaan keimigrasian yang lebih cepat

Pemegang paspor elektronik tidak perlu lagi mengantri di booth-booth pemeriksaan keimigrasian di beberapa bandara yang ada di Indonesia, melainkan langsung melalui auto-gate dengan memindai paspor elektroniknya. Hal ini dimungkinkan karena chip yang menyimpan data biometrik pemegang paspor yang bisa dikenali dengan menggunakan alat pemindai khusus yang diletakkan di beberapa bandara udara internasional di Indonesia yang memiliki auto-gate. Artinya, pemegang paspor elektronik hanya membutuhkan waktu yang singkat dalam pemeriksaan keimigrasian jika akan masuk maupun berangkat keluar negeri.

Itulah beberapa kelebihan paspor elektronik paspor dibandingkan dengan paspor biasa. Bagi kamu yang tertarik untuk mengajukan paspor elektronik, inilah kantor imigrasi yang melayani paspor elektronik, tentu ada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta didalamnya.

Webinar IMI-PROVEMENT Kantor Imigrasi Yogyakarta Belajar Menyajikan Informasi Terbaik Kepada Masyarakat

Sleman, Yogyakarta – Selasa (07/09)Untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan publikasi dan hubungan media yang baik sekaligus mendorong humas UPT Imigrasi dan perwakilan RI untuk semakin aktif berkontribusi dengan menyuarakan pesan positif bagi masyarakat, Humas Ditjen Imigrasi mengadakan acara webinar dengan tajuk IMI-PROVEMENT #1: Menuju Ruang Redaksi Digital.

Acara tersebut diadakan secara virtual dan diikuti oleh Pejabat Struktural Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian dan staf kehumasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Acara tersebut juga dihadiri kurang lebih 350 peserta, yang terdiri dari petugas imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi kehumasan di Unit Pelaksana Teknis Imigrasi seluruh Indonesia, perwakilan Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kemenkumham, perwakilan dari divisi imigrasi pada Kanwil Kemenkumham, perwakilan pejabat imigrasi di luar negeri serta perwakilan dari Politeknik Imigrasi.

Webinar ini mengundang empat narasumber antara lain, Bane Raja Manulu, Tim Strategi Komunikasi Kementerian Hukum dan Ham RI, Thobib Al-Asyhar, PLT Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama RI, Teddy Triatmojo, Kasi Strategi Komunikasi dan Opini Publik Ditjen Bea dan Cukai, serta Antony Lee, Kepala Desk Politik dan Hukum Harian Kompas.

Pada sesi pertama, Bane Raja Manulu membawakan materi berjudul “Think Like a Pubisher” yaitu membahas bagaimana Humas Ditjen Imigrasi dapat bertindak seperti penerbit ketika menyajikan suatu berita atau konten. Bane mengatakan bahwa “Ditjen Imigrasi sebagai salah satu wajah terdepan dari Kemenkumham, perlu bertindak untuk meningkatkan citra Kemenkumham itu sendiri” ujar Bane.

Salah satu caranya adalah dengan selalu bertindak cepat dalam menghadapi suatu persoalan. Selain itu, dengan memaksimalkan kanal informasi yang ada seperti website, media sosial dan Youtube dengan menyebarkan konten yang berisi informasi mengenai keingintahuan publik di bidang imigrasi dan mengurangi konten yang bersifat seremonial.

Kemudian pada sesi selanjutnya, hadir Thobib Al-Asyhar dan Teddy Triatmojo untuk membagikan materi bagaimana Kementerian Agama RI dan Ditjen Bea dan Cukai mengenai pengelolaan website Kementerian Agama RI dan pengelolaan media digital Ditjen Bea dan Cukai.

Thobib Al-Ahsyar, menjelaskan langkah taktis dan strategis dalam mengelola website dengan cara melakukan penyegaran website agar terlihat lebih milenial, menyiapkan editor handal, menyiapkan SDM produksi konten publikasi, menciptakan iklim kompetitif lintas satuan kerja, membuat panduan untuk pembuatan konten, berbagi berita di media sosial serta adanya dukungan dari para pimpinan. “Kehumasan pada prinsipnya  bukan hanya sebagai fungsi pendukung tapi menjadi bagian dari kebijakan yang perlu mendapatkan porsi anggaran, perhatian dan kebijakan,” ucap Thobib.

Selanjutnya dalam sesi kedua, Teddy Triatmojo menyajikan materi berupa bagaimana Ditjen Bea dan Cukai melakukan pengelolaan media digital. Ditjen Bea dan Cukai membangun suatu protokol bagaimana cara  bekerja mengolah suatu input kemudian diproses lebih lanjut untuk dihasilkan sebuah output, selanjutnya disebarluaskan dan terakhir diamati outcome dari output tersebut. Teddy memaparkan bahwa Ditjen Bea dan Cukai untuk menghasilkan konten secara berkelanjutan, ditjen bea cukai mengembangkan empat aplikasi yang bernama KETAPEL (Keranjang Berita dan Pelaporan) dimana aplikasi tersebut bertujuan mencapai sasaran dalam memberikan informasi dengan perencanaan serta penetapan target guna mendapat implementasi komunikasi dan publikasi yang terukur.

Terakhir pada sesi yang ketiga, Antony Lee membawakan materi dengan judul “Bercerita Lewat Tulisan” di mana pada sesi ini Antony lebih membagikan ke sisi teknis. Ia menjelaskan bahwa “tujuan menulis bermacam-macam bentuknya seperti memberikan informasi, untuk penugasan, memperkaya khazanah keilmuan serta mendorong perubahan.”jelas Antony

Selain itu Antony membagikan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menuliskan suatu tulisan yaitu, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan, apa tujuan saya menulis tulisan ini, untuk siapa tulisan ini ditujukan, dan apa yang akan pembaca dapatkan. Terakhir pada sesi ini, diadakan sesi tanya jawab serta pelatihan menulis bagi para peserta webinar.

Melalui kegiatan ini, panitia IMI-PROVEMENT berharap bahwa acara ini dapat membawa manfaat dan kebaikan untuk citra positif seluruh jajaran imigrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

 

Penguatan Tugas Dan Fungsi Pegawai Melalui Apel Virtual Oleh Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta

Sleman, Yogyakarta – Senin (06/9) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memimpin secara langsung apel virtual guna mengevaluasi kinerja pegawai selama masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta baik secara virtual maupun langsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Apel virtual kali ini setiap Kepala Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyampaikan terkait permasalahan tugas dan fungsi serta solusi yang dapat dilakukan selama masa PPKM, selain itu Kepala Seksi juga menyampaikan sejauh mana dalam pemenuhan target kinerja B09 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI., hal lain yang disampaikan yaitu terkait dengan penyerapan anggaran di setiap seksi masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor, Andry Indrady memberikan arahan “bahwa untuk target kinerja B09 harus segera dipenuhi dan segera menyiapkan data dukung yang diperlukan”,ujar Andry.

Terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta juga menyapaikan untuk mempersiapkan segala seuatunya terkait komponen pengungkit dan komponen hasil untuk menghadapi penilaian baik dari Tim Penilai Pusat maupun Tim Penilai Nasional. “tiap-tiap Pokja dan seluruh komponen pegawai harus selalu komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta sepenuh hati  kepada masyarakat.”lanjut Andry.

Dalam kesempatan itu juga Kepala Kantor Imigrasi memberikan arahan kepada pegawai bahwa walaupun angka kasus harian sudah mulai melandai namun pegawai harus tetap menjaga protokol kesehatan dalam melayani masyarakat dikantor. “Diharapkan dalam minggu ini level PPKM di DI. Yogyakarta menurun agar Kantor Imigrasi dapat segera melayani masyarakat yang sudah ingin mengajukan permohonan baik Paspor Maupin izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.” Jelas Andry.

Demi Puaskan Pengguna Layanan, Karyo Libatkan Stakeholder dalam Forum Group Discussion Penyusunan Standar Pelayanan

Sleman, Yogyakarta —Sabtu (21/8). Karyo menginisiasi Forum Group Discussion Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh stakeholder pelayanan keimigrasian yang ada di wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari masyarakat pengguna layanan seperti komunitas Perkawinan Campuran Yogyakarta, PPIH Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, hingga perwakilan Ombudsman. Kepuasan masyarakat dalam menerima layanan merupakan hal mutlak yang harus dicapai oleh setiap penyelenggara layanan publik, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Standar pelayanan pada tiap unit pelayanan merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lebih jauh, Undang-undang ini mengisyaratkan kepada setiap instansi pemerintah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, termasuk Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta ini bertujuan tidak hanya untuk menampung serta menyaring masukan-masukan dari stakeholder sehingga tercipta standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan, sekaligus sebagai alat yang digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat yang tentunya hal ini selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga tujuan akhirnya adalah guna mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Andry Indrady menegaskan bahwa FGD ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana setiap instansi pemerintah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. “Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengamanatkan pada penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan standar pelayanan publik yang diberikan kepada para pengguna layanan. Dan di “elaborasi” lagi oleh Permenpan No 15 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik, maka pemerintah dalam hal ini instansi pelayanan publik wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik,” tutur Andry.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Yayan Indriana dalam sambutannya juga mengapresiasi langkah strategis yang diambil Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta beserta jajaran dalam menyelenggarakan acara ini sebagai bentuk komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Acara ini begitu luar biasa karena bisa menggandeng semua stakeholder untuk memberikan masukan guna mendapat pelayanan yang terbaik,” ujar Yayan.

Selain itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Masturi dalam sambutannya mengharapkan bahwa FGD ini bisa menjadi pintu komunikasi antara penyelenggara dan penerima layanan sehingga tercipta pelayanan yang prima. “Acara ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni untuk memenuhi syarat formal tapi juga dapat dioptimalkan dalam penyusunan standar pelayanan sebagai titik tengah antara pemberi dan penerima layanan, mempertemukan ekspektasi terhadap pelayanan dan kemampuan penyelenggara layanan dalam melayani,” ucap Budi.

FGD yang dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta beserta beberapa pejabat struktural, Kepala Perwakilan Ombudsman Yogyakarta, serta seluruh pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta, baik pejabat struktural, pelaksana, maupun PPNPM, dan juga beberapa komponen masyarakat ini dibagi dalam beberapa sesi, yaitu sambutan-sambutan, paparan standar pelayanan di semua seksi pada Kantor Imigrasi Yogyakarta, dan sesi tanya-jawab dan dialog.

Pada sesi terakhir, sesi dialog dan tanya-jawab, ada banyak masukan, kritik dan saran, serta apresiasi dari masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwakili oleh beberapa tamu undangan dari Kementerian Agama, komunitas Perkawinan Campuran, serta akademisi Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, seperti apresiasi perubahan yang terjadi pada ruang-ruang pelayanan yang ada di Kantor Imigrasi Yogyakarta, beberapa masukan tentang pelayanan seperti lama waktu pelayanan yang diharapkan lebih pendek, serta harapan-harapan standar pelayanan publik yang baik dan konsisten.

Melalui FGD penyusunan standar pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kepuasan dan kepercayaan Masyarakat, diharapkan Kantor Imigrasi Yogyakarta akan semakin optimal di dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat, selain itu pelaksanaan reformasi birokrasi pada area pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Karyo Sosialisasikan Kebijakan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian Pada Masa PPKM Melalui Dua Kegiatan Talkshow Sekaligus

Sleman, Yogyakarta —Rabu (18/8). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta (KARYO) bekerja sama dengan AdiTv dan Radio Star Jogja menggelar dua kegiatan sosialisasi pelayanan keimigrasian pada masa  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali yang telah jauh di mulai sejak tanggal 03 Juli 2021 dan diperpanjang beberapa kali. Dengan menghadirkan beberapa narasumber yang begitu mengerti tentang hal-hal teknis hingga yang terkecil terkait pelayanan keimigrasian pada masa PPKM yaitu Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Yayan Indriana, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady, dan Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Chintia Dwi Putri.

Kegiatan sosialisasi pada dua talkshow ini dirasa amat penting guna menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait pelayanan keimigrasian pada masa PPKM, baik pelayanan keimigrasian untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun pelayanan keimigrasian untuk Warga Negara Asing (WNA). Diharapkan acara ini dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang layanan keimigrasian yang tetap berjalan sebagaimana mestinya, mengutamakan pelayanan prima yang berbasis pada kepuasan pemohon, namun juga tetap memperhatikan dengan seksama pelaksanaan protokol kesehatan sehingga penyebaran virus corona tetap dapat ditekan pada angka yang minimal, seperti tujuan utama pemerintah pusat menerapkan PPKM.

Pada talkshow yang digelar di AdiTv pada hari Selasa (10/8), kedua narasumber, Andry Indrady dan Chintia Dwi Putri secara bergantian menjawab pertanyaan pembawa acara terkait kebijakan-kebijakan baru pada pelayanan keimigrasian di masa penerapan PPKM. “Jadi pada intinya, pelayanan keimigrasian WNI ataupun WNA di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tidaklah tutup 100%. Kami tetap melayani permohonan dokumen keimigrasian, namun hanya yang bersifat mendesak dan darurat, dengan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang ditetapkan oleh pemerintah”, ucap Andry Indrady.

Narasumber memaparkan lebih jauh tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat pada tanggal 19 Juli 2021. “Ada beberapa kategori WNA yang bisa masuk ke Indonesia pada masa PPKM ini, yaitu pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas, pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas, pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap, tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya,” ucap Chintia Dwi Putri.

Di kesempatan yang lain, pada TalkShow di Radio Star Jogja (18/8) bertindak sebagai narasumber adalah Kadivim Kanwil Kemenkum Yogyakarta dan Kakanim Kantor Imigrasi Yogyakarta, juga memaparkan beberapa kebijakan pelayanan keimigrasian pada masa PPKM khususnya bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. “bentuk pelayanan keimigrasian pada masa PPKM ini harus lebih inovatif dan aman bagi pemohon serta petugas tentunya, tak lupa pula pengawasan keimigrasian bagi WNA di wilayah Yogyakarta harus tetap berjalan meskipun dalam masa PPKM,” tambah Yayan Indriana.

Andry Indrady menyebutkan bahwa permohonan perpanjangan Izin Tinggal (baik Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Terbatas dan pelayanan keimigrasian lainnya bagi WNA) selama masa PPKM Darurat/Level 4 dilakukan secara online dengan alamat website di izintinggal-online.imigrasi.go.id. Selain itu orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan mengajukan permohonan Visa Onshore wajib melakukan prosedur pengembalian Dokumen Keimigrasian (EPO) ke Kantor Imigrasi melalui Aplikasi Izin Tinggal Online selama masa PPKM Darurat/Level 4;

Sangat tinggi harapan KARYO agar masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya lebih mengetahui kebijakan-kebijakan baru terkait pelayanan keimigrasian WNI maupun WNA di masa PPKM dengan diadakannya dua talkshow ini karena cakupannya yang luas, baik melalui channel TV ataupun YouTube yang dimiliki oleh AdiTV maupun melalui Radio Star FM Jogja.

Peduli Nakes dan Masyarakat Terdampak Covid-19, Karyo Salurkan Paket Bantuan Multivitamin dan Suplemen Penambah Imunitas

Sleman, Yogyakarta —Rabu (28/7). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta (KARYO) melakukan berbagai macam upaya guna mengantisipasi serta mencegah penularan virus corona (Covid-19) yang telah menjadi bencana level dunia sejak awal bulan Maret tahun lalu. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah program Karyo Berbagi sebagai rangkaian Kumham Peduli, Kumham Berbagi, yaitu program penyerahan bantuan berupa bahan multivitamin, suplemen penambah imunitas, dan alat kebersihan dan pelindung diri bagi tenaga medis yang tengah berjuang di garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19 serta berbagai elemen masyarakat lain yang terdampak. Acara yang dipusatkan di beberapa tempat, yaitu  Posko Satgas Covid Kelurahan Condong Catur, Posko Satgas Covid Puskesmas Berbah, dan  Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.

Penyerahan 100 paket bantuan yang berisi masker, madu, minyak kayu putih, susu, hand sanitizer, dan suplemen vitamin C dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Yayan Indriyana dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady dan diikuti oleh beberapa pejabat struktural dan pegawai baik dari Divisi Keimigrasian Kanwil Yogyakarta maupun dari Kantor Imigrasi Yogyakarta dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan utamanya dalam penerapan masa PPKM level 4. Pada kesempatan itu, Andry Indrary mengatakan bahwa 100 paket bantuan tersebut dibagikan secara serentak kepada tenaga medis dan masyarakat terdampak yang bertugas di beberapa lokasi, yaitu Puskesmas Berbah Kabupaten Sleman, Posko Satgas Covid Kelurahan Condong Catur Kabupaten Sleman dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Kabupaten Bantul.

Bantuan langsung diterima oleh beberapa perwakilan, salah satunya adalah Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Puskesmas Berbah. Dalam sambutannya, Dr. Hari Pratono sangat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Yogyakarta dan Kantor Imigrasi Yogykarta. “Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. InsyaAllah sangat berguna mengingat ada beberapa pegawai disini yang juga terpapar Covid dikarenakan kami memang langsung berhadapan dengan penyakit ini. Bantuan ini juga akan kami salurkan kepada nakes yang sedang isoman, selain bagi nakes yang bertugas disini sekarang”, ucap Hari Pratono.

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Karyo kepada para petugas medis yang menangani COVID-19 dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan instansi kesehatan yang menjadi rujukan penagananan COVID-19 terutama untuk petugas medis sebagai garda depan penanganan COVID-19. “Bantuan yang kami salurkan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terhadap penanganan COVID-19 di Yogyakarta, khususnya untuk membantu pemenuhan nutrisi, multivitamin, masker, dan hand sanitizer bagi instansi kesehatan yang menjadi rujukan COVID – 19 serta masyarakat lain yang terdampak”, ujar Andry Indrady. Seluruh anggota Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Yogyakarta dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tidak hanya memberikan support berupa materi namun juga secara spiritual dengan terus mendoakan para tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan penanganan wabah covid.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Perketat Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

Sleman (22/7) – Bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat penanganan penyebaran Covid-19 yang berasal dari luar wilayah Indonesia, perlu upaya pembatasan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia sehingga dapat menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly resmi mengeluarkan peraturan pembatasan yang lebih ketat bagi Orang Asing untuk masuk di Wilayah Indonesia. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Dalam peraturan yang resmi berlaku sejak 21 Juli 2021, Tenaga kerja Asing yang sebelumnya dapat masuk ke Indonesia yang merupakan Tenaga kerja yang bekerja di proyek strategis nasional, maka saat ini tidak lagi bisa masuk ke wilayah Indonesia, “Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, Warga Negara Asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya,”jelas Yasonna.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini sekaligus menggantikan Peraturan sebelumnya yaitu Permenkumham Nomor 26 tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Terkait Hal ini Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady mengatakan “akan melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut dan bagi pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta khususnya pegawai yang bertugas di Tempat Pemeriksan Imigrasi Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) untuk melaksanakan Peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya dan tetap harus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku”. Ujar Andry.