SI MAS KARYO, Bentuk Sinergitas Kantor Imigrasi Yogyakarta Dengan Civitas Akademik Dalam Pengawasan Mahasiswa Asing

Sleman, Yogyakarta Senin (13/09) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Mahasiswa Asing dengan perwakilan civitas akademik yang ada di wilayah DI. Yogyakarta dengan tema “Menuju Kearah Pengawasan Keimigrasian Berbasis Community Engagement”, kegiatan ini diadakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan dihadiri oleh Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, perwakilan Divisi Kemigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta serta perwakilan dari Perguruan Tinggi yang ada di wilayah DI. Yogyakarta.

Dalam pembukaan acara tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady memberikan sambutan bahwa “di masa sekarang ini konsep pemerintahan harus berbasis kolaborasi dengan masyarakat, karena tugas-tugas dan fungsi pemerintah semakin kompleks, begitu juga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang merupakan salah satu institusi pemerintah yang perlu menerapkan konsep Community Engagement atau keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik serta pelaksanaan penegakan hukum seperti pengawasan terhadap warga negara asing, hal inilah yang melatarbelakangi diselenggarakan kegiatan ini”, jelas Andry.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa salah satu tugas dan fungsi Imigrasi adalah pengawasan terhadap warga negara asing termasuk mahasiswa asing yang sedang belajar di Perguruan Tinggi yang ada DI. Yogyakarta, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam melaksanakan tugas sangat membutuhkan mitra strategis dalam hal ini adalah pihak Perguruan Tinggi yang akan ikut membantu dalam mengawasi mahasiswa asingnya.”mitra strategis tersebut merupakan komunitas yang terdiri dari perwakilan disetiap Perguruan Tinggi yang berada di wilayah DI. Yogyakarta yang akan kita sebut sebagai Sedulur Karyo, Sedulur artinya saudara dan Karyo adalah singkatan dari Kantor Imigrasi Yogyakarta” ujar Andry.

Dengan terjalinnya persaudaraan maka diharapkan adanya saling keterbukaan dan komunikasi dua arah untuk memberikan masukan terkait dengan pengawasan mahasiswa asing secara terus menerus, selain itu diharapkan juga dengan kolaborasi ini maka pelanggaran-pelanggaran keimigrasian terhadap mahasiswa asing dapat dicegah.

Selain memaparkan konsep pengawasan keimigrasian berbasis Community Engagement Kepala Kantor juga memperkenalkan sekaligus mensosialisasikan inovasi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang dapat membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap mahasiswa asing yaitu “SI MAS KARYO” (Aplikasi Monitoring Mahasiswa Asing Kantor Imigrasi Yogyakarta). Aplikasi ini dikembangkan untuk mempermudah pihak Perguruan Tinggi dalam hal memberikan data dan keterangan untuk turut serta membantu Imigrasi dalam melakukan pengawasan mahasiswa asing baik keberadaannya maupun kegiatannya.”mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia harus memiliki izin tinggal terbatas dimana untuk mendapatkan izin tingal mahasiswa harus memiliki sponsor atau penjamin yaitu pihak Perguruan Tinggi, ketika pihak Perguruan Tinggi telah menjadi penjamin maka harus memahami kewajibannya sebagai penjamin sesuai dengan pasal 63 Undang-undang No. 6 tahun 2011 yaitu penjamin harus bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian dan perubahan alamat”, jelas Andry.

Tidak ketinggalan juga Pegawai Kantor Imigrasi ikut memaparkan cara penggunaan Aplikasi Monitoring Mahasiswa Asing Kantor Imigrasi Yogyakarta yang diharapkan dapat digunakan oleh pihak Perguruan Tinggi.

Sebagai penutup Kepala Kantor berharap dengan adanya kolaborasi dan sinergitas antara Kantor Imigrasi Yogyakarta dan pihak Perguruan Tinggi sebagai penjamin mahasiswa asing diharapkan dapat sama-sama menekan angka pelangaran-Keimigrasian yang selama ini telah dilakukan oleh mahasiswa asing.”saya berharap kita sama-sama melakukan yang tadinya off the track menjadi on the track, dan dari kolaborasi ini juga dapat menhasilkan output dan outcome yang jelas yaitu penjamin tidak hanya mengeluarkan surat jaminan namun penjamin mempunyai kewajiban melaporkan mahasiswa asingnya agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian melalui Aplikasi Monitoring Mahasisa Asing Kantor Imigrasi Yogyakarta sebagi salah satu alat dalam pengawasan keberadaan dan kegiatan.

Animo Pemohon Layanan Tinggi, Kantor Imigrasi Yogyakarta Buka Pelayanan Pada Masa PPKM Level 3

Sleman, Yogyakarta Jumat (10/09) Sehubungan dengan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta menjadi Level 3 dan animo masyarakat yang sangat tinggi untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta  sudah mulai membuka Pelayanan Keimigrasian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keimigrasian baik layanan pembuatan Paspor bagi Warga Negara Indonesia maupun layanan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing.

Walaupun telah dibuka pelayanan namun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dimana pemohon diwajibkan menggunakan masker,  mencuci tangan dan pengecekan suhu, selain itu bagi pengantar disediakan ruang tunggu pengantar agar kapasitas ruang tunggu bagi pemohon dapat dibatasi.

Selain menerapkan protokol kesehatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta masih membatasi kuota antrian pembuatan paspor. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Sigit Jatmiko menjelaskan bahwa “dikarenakan PPKM di Kabupaten Sleman masih level 3 maka sementara ini pembukaan kuota antrian Paspor melalui aplikasi APAPO masih dibatasi sebanyak 15 pemohon perhari di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Jl. Solo dan 10 pemohon perhari di Mall Pelayanan Publik Kulonprogo.”jelas Sigit.

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Antonius Frizky Saniscara CP. menyampaikan bahwa “selama masa PPKM izin tinggal warga negara asing sudah dapat dilayani melalui aplikasi izin tinggal secara online dan apabila ada kendala maka dapat datang langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta”,Ujar Frizky.

Wajib Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kantor Imigrasi Mengikuti Sosialisasi Penggunaan Sertifikat Elektronik

Sleman, Yogyakarta Kamis (09/09) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta  mengikuti kegiatan Sosialisasi Pemanfaat Serifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI secara virtual di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Acara yang dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Hermansyah Siregar, menyampaikan paparannya bahwa menindaklanjuti Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan HAM maka “kewajiban setiap orang melakukan pengamanan atas tanda tangan elektronik dan kewajiban penyelenggara Sistem Elektronik atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.” Jelas Hermansyah.

Ia menjelaskan juga bahwa memiliki Sertifikat Elektronik sangatlah penting karena Dokumen Elektronik yang ditanda tangani dengan Sertifikat Elektronik dapat dipastikan keasliannya dan anti nirsangkal, selain itu dapat diajukan sebagai subjek hukum dalam proses peradilan di Indonesia dan yang terakhir diharapkan seluruh Sistem Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib menerapkan Sertifikat Elektronik.

“dari 12.709 pemohon kepemilikan SE, ada 11.649 pemohon (91,6%) yang belum menyelesaikan proses pendaftaran pada tahap set passphrase. Kanwil agar mensosialisasikan kepemilikan dan pemanfaatan SE kepada jajaran Kanwil dan seluruh UPT,” lanjut Hermansyah.

Dalam kesempatan lain Kepala Bidang Data dan Pengamanan Jaringan, Chusni Thamrin, juga menyampaikan paparannya dan menjelaskan bahwa Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis untuk mengajukan permohonan implementasi Sertifikat Elektronik pada aplikasi di Satuan Kerja masing-masing.”Ujar Chusni.

 

Evaluasi Bersama Untuk Mencapai Target Kinerja Pada Kantor Imigrasi Yogyakarta

Sleman, Yogyakarta –(08/09) Pukul 09.00 WIB. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengikuti kegiatan persiapan target kinerja B09 Tahun Anggaran 2021 sekaligus Evaluasi Kinerja Semester 1 bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta secara virtual di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogykarta.

Dalam Arahan Kepala Kantor Wilayah, Budi Situngkir menegaskan bahwa seluruh UPT yang berada di linkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta harus segera melaksanakan kegiatan untuk memenuhi data dukung B09 sebagai pencapaian target kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021, begitu juga dengan penggunaan anggaran Tahun 2021 yang telah direncanakan sebelumnya agar dapat direalisasikan sehingga penyerapan anggaran dapat optimal dan mencapai target yang diharapkan.“Kami harapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta dapat memenuhi capaian realisasi anggaran yang telah ditentukan”, jelas Budi.

Dalam kesempatan yang sama Ia juga menyampaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, perlu adanya peningkatan fungsi kehumasan dengan cara memanfaatkan media sosial serta website setiap UPT untuk mempublikasikan berbagai berita dan informasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Retno Banowati juga diberi kesempatan untuk menyampaikan capaian kinerja , penyerapan anggaran serta kendala-kendala yang dihadapi selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), “selama masa PPKM realisasi anggaran tidak sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan, namun setelah ada pelonggaran PPKM kami akan mengejar ketertinggalan target kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditentukan sampai akhir tahun 2021.”jelas Retno.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta dan jajarannya, seluruh Kepala UPT beserta Jajaran dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI.Yogyakarta.

 

Demi Puaskan Pengguna Layanan, Karyo Libatkan Stakeholder dalam Forum Group Discussion Penyusunan Standar Pelayanan

Sleman, Yogyakarta —Sabtu (21/8). Karyo menginisiasi Forum Group Discussion Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh stakeholder pelayanan keimigrasian yang ada di wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari masyarakat pengguna layanan seperti komunitas Perkawinan Campuran Yogyakarta, PPIH Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, hingga perwakilan Ombudsman. Kepuasan masyarakat dalam menerima layanan merupakan hal mutlak yang harus dicapai oleh setiap penyelenggara layanan publik, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Standar pelayanan pada tiap unit pelayanan merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lebih jauh, Undang-undang ini mengisyaratkan kepada setiap instansi pemerintah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, termasuk Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta ini bertujuan tidak hanya untuk menampung serta menyaring masukan-masukan dari stakeholder sehingga tercipta standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan, sekaligus sebagai alat yang digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat yang tentunya hal ini selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga tujuan akhirnya adalah guna mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Andry Indrady menegaskan bahwa FGD ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana setiap instansi pemerintah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. “Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengamanatkan pada penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan standar pelayanan publik yang diberikan kepada para pengguna layanan. Dan di “elaborasi” lagi oleh Permenpan No 15 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik, maka pemerintah dalam hal ini instansi pelayanan publik wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik,” tutur Andry.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Yayan Indriana dalam sambutannya juga mengapresiasi langkah strategis yang diambil Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta beserta jajaran dalam menyelenggarakan acara ini sebagai bentuk komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Acara ini begitu luar biasa karena bisa menggandeng semua stakeholder untuk memberikan masukan guna mendapat pelayanan yang terbaik,” ujar Yayan.

Selain itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Masturi dalam sambutannya mengharapkan bahwa FGD ini bisa menjadi pintu komunikasi antara penyelenggara dan penerima layanan sehingga tercipta pelayanan yang prima. “Acara ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni untuk memenuhi syarat formal tapi juga dapat dioptimalkan dalam penyusunan standar pelayanan sebagai titik tengah antara pemberi dan penerima layanan, mempertemukan ekspektasi terhadap pelayanan dan kemampuan penyelenggara layanan dalam melayani,” ucap Budi.

FGD yang dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta beserta beberapa pejabat struktural, Kepala Perwakilan Ombudsman Yogyakarta, serta seluruh pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta, baik pejabat struktural, pelaksana, maupun PPNPM, dan juga beberapa komponen masyarakat ini dibagi dalam beberapa sesi, yaitu sambutan-sambutan, paparan standar pelayanan di semua seksi pada Kantor Imigrasi Yogyakarta, dan sesi tanya-jawab dan dialog.

Pada sesi terakhir, sesi dialog dan tanya-jawab, ada banyak masukan, kritik dan saran, serta apresiasi dari masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwakili oleh beberapa tamu undangan dari Kementerian Agama, komunitas Perkawinan Campuran, serta akademisi Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, seperti apresiasi perubahan yang terjadi pada ruang-ruang pelayanan yang ada di Kantor Imigrasi Yogyakarta, beberapa masukan tentang pelayanan seperti lama waktu pelayanan yang diharapkan lebih pendek, serta harapan-harapan standar pelayanan publik yang baik dan konsisten.

Melalui FGD penyusunan standar pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kepuasan dan kepercayaan Masyarakat, diharapkan Kantor Imigrasi Yogyakarta akan semakin optimal di dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat, selain itu pelaksanaan reformasi birokrasi pada area pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Karyo Sosialisasikan Kebijakan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian Pada Masa PPKM Melalui Dua Kegiatan Talkshow Sekaligus

Sleman, Yogyakarta —Rabu (18/8). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta (KARYO) bekerja sama dengan AdiTv dan Radio Star Jogja menggelar dua kegiatan sosialisasi pelayanan keimigrasian pada masa  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali yang telah jauh di mulai sejak tanggal 03 Juli 2021 dan diperpanjang beberapa kali. Dengan menghadirkan beberapa narasumber yang begitu mengerti tentang hal-hal teknis hingga yang terkecil terkait pelayanan keimigrasian pada masa PPKM yaitu Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Yayan Indriana, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady, dan Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Chintia Dwi Putri.

Kegiatan sosialisasi pada dua talkshow ini dirasa amat penting guna menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait pelayanan keimigrasian pada masa PPKM, baik pelayanan keimigrasian untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun pelayanan keimigrasian untuk Warga Negara Asing (WNA). Diharapkan acara ini dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang layanan keimigrasian yang tetap berjalan sebagaimana mestinya, mengutamakan pelayanan prima yang berbasis pada kepuasan pemohon, namun juga tetap memperhatikan dengan seksama pelaksanaan protokol kesehatan sehingga penyebaran virus corona tetap dapat ditekan pada angka yang minimal, seperti tujuan utama pemerintah pusat menerapkan PPKM.

Pada talkshow yang digelar di AdiTv pada hari Selasa (10/8), kedua narasumber, Andry Indrady dan Chintia Dwi Putri secara bergantian menjawab pertanyaan pembawa acara terkait kebijakan-kebijakan baru pada pelayanan keimigrasian di masa penerapan PPKM. “Jadi pada intinya, pelayanan keimigrasian WNI ataupun WNA di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tidaklah tutup 100%. Kami tetap melayani permohonan dokumen keimigrasian, namun hanya yang bersifat mendesak dan darurat, dengan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang ditetapkan oleh pemerintah”, ucap Andry Indrady.

Narasumber memaparkan lebih jauh tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat pada tanggal 19 Juli 2021. “Ada beberapa kategori WNA yang bisa masuk ke Indonesia pada masa PPKM ini, yaitu pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas, pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas, pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap, tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya,” ucap Chintia Dwi Putri.

Di kesempatan yang lain, pada TalkShow di Radio Star Jogja (18/8) bertindak sebagai narasumber adalah Kadivim Kanwil Kemenkum Yogyakarta dan Kakanim Kantor Imigrasi Yogyakarta, juga memaparkan beberapa kebijakan pelayanan keimigrasian pada masa PPKM khususnya bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. “bentuk pelayanan keimigrasian pada masa PPKM ini harus lebih inovatif dan aman bagi pemohon serta petugas tentunya, tak lupa pula pengawasan keimigrasian bagi WNA di wilayah Yogyakarta harus tetap berjalan meskipun dalam masa PPKM,” tambah Yayan Indriana.

Andry Indrady menyebutkan bahwa permohonan perpanjangan Izin Tinggal (baik Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Terbatas dan pelayanan keimigrasian lainnya bagi WNA) selama masa PPKM Darurat/Level 4 dilakukan secara online dengan alamat website di izintinggal-online.imigrasi.go.id. Selain itu orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan mengajukan permohonan Visa Onshore wajib melakukan prosedur pengembalian Dokumen Keimigrasian (EPO) ke Kantor Imigrasi melalui Aplikasi Izin Tinggal Online selama masa PPKM Darurat/Level 4;

Sangat tinggi harapan KARYO agar masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya lebih mengetahui kebijakan-kebijakan baru terkait pelayanan keimigrasian WNI maupun WNA di masa PPKM dengan diadakannya dua talkshow ini karena cakupannya yang luas, baik melalui channel TV ataupun YouTube yang dimiliki oleh AdiTV maupun melalui Radio Star FM Jogja.

Peduli Nakes dan Masyarakat Terdampak Covid-19, Karyo Salurkan Paket Bantuan Multivitamin dan Suplemen Penambah Imunitas

Sleman, Yogyakarta —Rabu (28/7). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta (KARYO) melakukan berbagai macam upaya guna mengantisipasi serta mencegah penularan virus corona (Covid-19) yang telah menjadi bencana level dunia sejak awal bulan Maret tahun lalu. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah program Karyo Berbagi sebagai rangkaian Kumham Peduli, Kumham Berbagi, yaitu program penyerahan bantuan berupa bahan multivitamin, suplemen penambah imunitas, dan alat kebersihan dan pelindung diri bagi tenaga medis yang tengah berjuang di garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19 serta berbagai elemen masyarakat lain yang terdampak. Acara yang dipusatkan di beberapa tempat, yaitu  Posko Satgas Covid Kelurahan Condong Catur, Posko Satgas Covid Puskesmas Berbah, dan  Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.

Penyerahan 100 paket bantuan yang berisi masker, madu, minyak kayu putih, susu, hand sanitizer, dan suplemen vitamin C dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Yayan Indriyana dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady dan diikuti oleh beberapa pejabat struktural dan pegawai baik dari Divisi Keimigrasian Kanwil Yogyakarta maupun dari Kantor Imigrasi Yogyakarta dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan utamanya dalam penerapan masa PPKM level 4. Pada kesempatan itu, Andry Indrary mengatakan bahwa 100 paket bantuan tersebut dibagikan secara serentak kepada tenaga medis dan masyarakat terdampak yang bertugas di beberapa lokasi, yaitu Puskesmas Berbah Kabupaten Sleman, Posko Satgas Covid Kelurahan Condong Catur Kabupaten Sleman dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Kabupaten Bantul.

Bantuan langsung diterima oleh beberapa perwakilan, salah satunya adalah Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Puskesmas Berbah. Dalam sambutannya, Dr. Hari Pratono sangat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Yogyakarta dan Kantor Imigrasi Yogykarta. “Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. InsyaAllah sangat berguna mengingat ada beberapa pegawai disini yang juga terpapar Covid dikarenakan kami memang langsung berhadapan dengan penyakit ini. Bantuan ini juga akan kami salurkan kepada nakes yang sedang isoman, selain bagi nakes yang bertugas disini sekarang”, ucap Hari Pratono.

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Karyo kepada para petugas medis yang menangani COVID-19 dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan instansi kesehatan yang menjadi rujukan penagananan COVID-19 terutama untuk petugas medis sebagai garda depan penanganan COVID-19. “Bantuan yang kami salurkan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terhadap penanganan COVID-19 di Yogyakarta, khususnya untuk membantu pemenuhan nutrisi, multivitamin, masker, dan hand sanitizer bagi instansi kesehatan yang menjadi rujukan COVID – 19 serta masyarakat lain yang terdampak”, ujar Andry Indrady. Seluruh anggota Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Yogyakarta dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tidak hanya memberikan support berupa materi namun juga secara spiritual dengan terus mendoakan para tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan penanganan wabah covid.

Kakanim Dukung dan Hadiri Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-57

Kota Yogyakarta, Yogyakarta —Selasa (27/4). Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady menghadiri peringatan Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-57 Tahun 2021 yang diikuti oleh seluruh pimpinan tinggi pratama serta kepala UPT pada kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta di Aula Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Upacara yang berlangsung secara virtual berpusat di Graha Pengayoman Jakarta mengusung tema “Akselerasi Adaptasi, Pemasyarakatan PASTI MaJu,” rangkaian upacara HBP Ke-57 dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemenkumham, Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dan Jawa Barat, Kepala Divisi Pemasyarakatan DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta perwakilan UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Indonesia.

Pada sambutannya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan bahwa pemasyarakatan sendiri harus memiliki kemampuan untuk membangun kapasitas pribadi para pelanggar hukum sehingga muncul pribadi yang lebih baik melalui pembinaan berkesinambungan, sistematis, dan terarah dengan mengedepankan perlakuan yang manusiawi dan menghormati hak-hak mereka sebagai manusia. “Inilah keyakinan yang perlu diperjuangkan, disebarkan, dan ditularkan agar menjadi kesadaran kolektif dan akhirnya menjadi budaya bersama sehingga kita mampu memaknai 57 tahun sebagai perjalanan menuju perubahan yang lebih baik,” tutur Mahfud.

Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-57 harus bisa menjadi sebuah momentum penting untuk merefleksikan kembali cita-cita para pendahulu dan peletak dasar Pemasyarakatan. Seluruh jajaran Pemasyarakatan juga harus mulai membiasakan diri dengan tatanan kehidupan baru sesuai semangat “Akselerasi Adaptasi, Pemasyarakatan PASTI MaJu”, ujar Mahfud lebih lanjut.

Selain upacara HBP secara virtual di aula Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, rangkaian acara peringatan hari bhakti pemasyarakatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada beberapa UPT Pemasyarakatan serta mitra kerjanya yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kepala Kantor Wilayah, Budi Argap Situngkir.

Dalam acara ini, diberikan penghargaan kepada 3 unit pelaksana teknis pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta. 3 unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berhasil menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diantaranya kategori balai pemasyarakatan terbaik pertama diraih Bapas Kelas I Yogyakarta, kategori rumah penyimpanan benda sitaan negara terbaik ketiga diraih Rupbasan Kelas II Wates, kategori rumah tahanan negara terbaik ketiga diraih Rutan Kelas IIA Yogyakarta.

Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta hadir dalam acara ini guna memberikan dukungan dan support atas kemajuan dan inovasi yang telah dilakukan jajaran pemasyarakatan yang ada di Indonesia secara umum dan yang ada di wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sosialisasikan Eazy Passport Ke Perca, Kanim Jogja Beberkan Keistimewaan Pengurusan Paspor Bagi Komunitas

Sleman, Yogyakarta—Senin (05/4). Tim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta bersama beberapa pejabat dan pegawai Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan kegiatan sosialisasi Eazy Passport pada komunitas perkawinan campuran yang ada di wilayah Yogyakarta. Acara yang bertempat di Hotel Royal Darmo Malioboro, Jl. Kemetiran Kidul No.54, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta ini berlangsung sangat menarik menghadirkan beberapa narasumber yang memberikan informasi terkait Eazy Passport bagi komunitas, khususnya keistimewaan yang ditawarkan.

Sebuah inovasi pada bidang pelayanan paspor yang sangat membantu para pemohon paspor di masa pandemi ini, Eazy Passport sejatinya merupakan pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar Kantor Imigrasi, menuju lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling dan/atau mobile unit menyasar instansi pemerintah ataupun swasta serta banyak komunitas masyarakat seperti perumahan, kampus, dan yang lainnya. Sosialiasi Eazy Passport merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Eazy Passport itu sendiri. Masyarakat perlu diberikan informasi lebih terkait jenis layanan keimigrasian yang satu ini guna memberikan kemudahan pengurusan paspor dalam masa pandemi.

Pada kegiatan sosialisasi kali ini, Komunitas Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia atau Perca yang ada di Yogyakarta menjadi tujuan. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Sigit Jatmiko membuka acara sosialisasi layanan Easy Passport dengan menyampaikan bahwa layanan eazy pasport ini merupakan upaya jemput bola yang dilakukan pihak imigrasi dengan mendatangi pemohon untuk mengurus pasport. Selain itu, disampaikan juga beberapa point penting terkait Easy Passport, utamanya keistimewaan-keistimewaan yang ditawarkan. “Layanan Eazy Passport adalah layanan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bentuk inovasi pada masa pandemi dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan pembuatan paspor bagi masyarakat,” ujar Sigit.

“Kita lakukan kegiatan sosialisasi ini tujuannya untuk menginformasikan kepada masyarakat yang berada di wilayah Yogyakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya bahwa pembuatan pasport dapat dilakukan secara kolektif,” tambah Sigit. Layanan Easy Passport sangatlah memudahkan masyarakat dalam pengurusan paspor di masa pandemi karena pihak imigrasi yang akan mendatangi langsung tempat yang telah disepakati antara pemohon dengan pihak imigrasi. “Rasa takut masyarakat tertular penyakit dari Covid-19 ini bisa sedikit tereduksi karena mereka tidak perlu meninggalkan tempat tinggal atau kerjanya untuk membuat paspor, kami (imigrasi) yang akan datang kesana”, pungkas Sigit.

Layanan Easy Passport, khususnya tentang mekanisme dan prosedurnya merujuk pada Surat Edaran Plh. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Layanan Eazy Passport serta Surat Edaran (SE) Dirjen Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru.

Untuk mendapatkan keistimewaan layanan ini, kelompok masyarakat bisa mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan mendaftarkan peserta secara kolektif, untuk selanjutnya petugas imigrasi melakukan survei terkait protokol kesehatan selama pandemi covid-19 dan terkait sarana prasana untuk mendukung operasional perangkat mobile passport di tempat yang akan dilaksanakan layanan Eazy Passport. Jika sudah siap semua, tinggal menentukan jadwal kapan Easy Passport akan dilaksanakan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Bukan Sekedar Penyematan Selempang, Agen Perubahan Bawa Misi Penting Membangun Zona Integritas

Sleman, Yogyakarta—Senin (29/3). Kepala Kantor Imigrasi Andry Indrady pimpin langsung apel Senin pagi dengan dua agenda besar, yaitu pembacaan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi tentang Agen Perubahan serta penyematan slempang agen perubahan dan pengenalan yel-yel baru WBBM tahun 2021. Diikuti oleh seluruh pejabat structural, JFT, JFU, PPNPM, dan siswa magang, Apel rutin senin pagi di halaman kantor imigrasi yogya ini berlangsung sangat khidmat namun tetap semangat, utamanya guna menyongsong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebelum amanat dan arahan Kepala Kantor, apel dimulai dengan pembacaan SK agen perubahan beserta dengan penyempatan slempang. Agen perubahan pada pembangunan ZI menuju WBBM tahun anggaran 2021 dilanjutkan dengan pengenalan yel-yel WBBM yang baru. Dalam amanatnya, Andry Indrady menekankan bahwa 4 orang agen perubahan ini secara eksplisit dituangkan dalam bentuk SK, namun sejatinya semua komponen yang di Kantor Imigrasi Yogyakarta secara implisit merupakan agen-agen perubahan. Memang, 4 agen perubahan ini memiliki tanggung jawab yang besar sebagai role model yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik tidak hanya dalam mencapai predikat WBBM namun juga membangun zona integritas di Kantor Imigrasi Yogyakarta demi pemberian layanan kepada masyarakat yang lebih optimal.

“Kita semua, baik saya sebagai kepala kantor, pejabat structural, JFU, JFT, PPNPM, hingga security adalah agen-agen perubahan yang harus bekerja lebih baik dan lebih kerja demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tidak hanya untuk meraih predikat WBBM”, ujar Andry.

Kepala kantor juga menyampaikan bahwa agen perubahan bukan hanya dari tampilannya saja dengan slempang merah melingkar di badan tetapi juga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Andry berpesan kepada seluruh pejabat structural, JFT, maupun JFU yang telah dikukuhkan sebagai agen perubahan untuk dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Lebih jauh, agen-agen perubahan ini dapat juga bertindak sebagai pemberi solusi, menberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik. Keempat pegawai yang ditunjuk sebagai agen perubahan adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Andry Indrady, Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Faried Apriandy, Analis Ahli Keimigrasian Muda Chintia Dwi Putri, dan Fungsional Umum Putu Harta Buana.

Setelah penyematan slempang, apel dilanjutkan dengan “showcase” yel-yel baru WBBM Kantor Imigrasi Yogyakarta tahun 2021. Diharapkan dengan yel-yel baru ini, akan ada semangat baru yang lebih dari tahun sebelumnya pada saat meraih perdikat WBK.