Internalisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Pelaksanaan Tusi Keimigrasian

Sleman, Yogyakarta—Kamis (19/11). Seluruh pejabat struktural, JFT, dan JFU pada bagian umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta serta adik-adik taruna politeknik keimigrasian yang sedang melakukan praktik kerja lapangan mengikuti kegiatan penguatan hukum administrasi negara guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Hadir sebagai pembicara adalah Tri Atmojo Sejati yang merupakan Kepala Biro Hukum dan Humas pada Lembaga Administrasi Negara. Acara yang digelar di aula yang dilaksanakan di aula Kantor Imigrasi Yogyakarta ini juga dihadiri oleh Kepala Divis Keimigrasian dan Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Yogyakarta, Yayan Indriana dan Saiful Bahtiar.

Acara yang diselenggarakan sebagai bentuk pelaksanaan Corporate University yang ada di Kantor Imigrasi Yogyakarta ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pejabat struktural dan pegawai tentang hukum adminitrasi negara khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Dalam paparannya, Tri Atmojo Sejati menyampaikan beberapa hal, yaitu Keimigrasian sebagai Fungsi Administrasi Pemerintahan, implementasi Undang-undang administrasi pemerintahan termasuk konsekuensi penyalahgunaan wewenang yang harus dihindari.

“Sebagai pejabat publik yang bekerja dalam pemerintahan, setiap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan terkait bidang keimigrasian pasti memiliki potensi risiko hukum. Apabila sejak awal kita berlaku abai, maka akan terjadi permasalahan di belakang yang semakin membesar yang menyebabkan kita kesulitan untuk melakukan trace back, pemenuhan persyaratan, dan sebagainya”, ungkap Tri.

Tri Atmojo juga menjelaskan pentingnya bagi pejabat publik untuk memperhatikan bahwa pemahaman akan permasalahan hukum administrasi. Harapan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah para pejabat dan pegawai dapat sedikit lebih mengetahui bagaimana memahami semua keputusan dan tindakan yang kita lakukan itu baik secara wewenang, substansi, dan prosedur adalah benar. Sebelum diakhiri dengan foto bersama, ada beberapa pertanyaan yang diajukan pegawai dan taruna politeknik keimigrasian terkait hukum administrasi pemerintahan.

Eazy Passport, Cara Baru Bikin Paspor Di Tengah Pandemi Covid-19

Sleman, Yogyakarta – Kamis (13/8) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melaksanakan layanan jemput bola pembuatan paspor di masa pandemi Covid-19 yang dinamakan Eazy Passport yaitu Pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dan menuju lokasi pemohon dengan menggunakan mobile unit Passport, kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Bank Syariah Mandiri Yogyakarta dan dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham DI. Yogyakarta, Yayan Indriana, Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Andry Indrady dan Area Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta, Agung Nugroho Dewantoro.

Dalam Kegiatan tersebut Kepala Divisi beserta rombongan langsung melihat proses layanan Eazy Passport dan menyampaikan bahwa “Kegiatan ini adalah sebuah gagasan dari Kantor Imigrasi Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Yogyakarta dan merupakan inovasi serta terobosan lainnya yang sebetulnya layanan ini adalah kelanjutan dari program layanan paspor simpatik dan dikembangkan menjadi program layanan Eazy Passport yang telah digagas oleh Direktorat Jenderal Imigrasi serta dilaksanakan oleh semua Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia”, ujar Yayan.

Dalam kesempatan itu pula Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Andry Indrady menjelaskan bahwa “Kegiatan layanan Eazy Passport ini merupakan inovasi dan kolaborasi dengan Bank Syariah Mandiri dalam pemberian layanan paspor kepada keluarga, teman dan karyawan dari Bank Syariah Mandiri Yogyakarta, terobosan ini merupakan implementasi dari kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendekatkan pelayanan pembuatan paspor kepada masyarakat, Kegiatan Eazy Passport ini juga merupakan kegiatan yang menjangkau masyarakat yang berada di luar lingkungan Kantor Imigrasi dimana masyarakat tidak perlu mendatangi Kantor Imigrasi namun petugas akan mendatangi, jelas Andry.

“Selain itu kegiatan ini juga merupakan terobosan Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam mengurangi kontak fisik antara pemohon satu dengan pemohon lainnya sehingga dapat mencegah penularan atau penyebaran Covid-19”, lanjut Andry.

Layanan Eazy Passport ini bisa diajukan secara kolektif untuk perkantoran, instansi pemerintah, Institusi pendidikan, komunitas atau organisasi serta komplek perumahan. Kuota maksimal pengajuan diberikan Kantor Imigrasi Yogyakarta adalah 30 sampai dengan 50 orang dengan pelayanan pembuatan paspor baru dan penggantian, sedangkan untuk jenis permohonan paspor hilang dan rusak tetap harus dilakukan di Kantor Imigrasi setempat.

Andry memastikan petugas yang akan datang memenuhi permohonan layanan Eazy Passport memenuhi protokol kesehatan, begitu juga masyarakat yang mengajukan pelayanan tersebut untuk tetap mengikuti protokol kesehatan.

“Apabila masyarakat ingin mengajukan permohonan layanan Easy Passport dapat mengajukan permohonannya kepada Kantor Imigrasi Yogyakarta serta dalam pelaksanaannya nanti baik petugas maupun pemohon harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah,” tutur Andry.

Ikuti FGD Dengan Balitbang Hukum dan HAM Untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sleman, Yogyakarta—Senin (10/8). Kepala Kantor dan Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andri Indrady dan Siti Wirdayantih menghadiri undangan acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta jalan Gedongkuning, Yogyakarta. Acara yang dipandu langsung oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis dibawah Kanwil Kemenkumham DIY.

FGD ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan survey IPK dan IKM yang hasilnya dijadikan tolak ukur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Acara ini dibuka langsung oleh Kantor Wilayah, Indro Purwoko yang mengatakan bahwa penyelenggaraan FGD terkait IPK dan IKM ini merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta beserta Unit Pelaksana Teknis dibawahnya untuk dapat mewujudkan impiannya yaitu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020. Indro mengharapkan acara ini dapat memberikan penguatan dan pengarahan untuk peningkatan kualitas pelayanan public sebagai tolak ukur utama dalam penilaian WBK.

Yayah Mariani sebagai Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM memberikan paparan data hasil survey IPK dan IKM seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sehingga diharapkan adanya perbaikan yang dianggap perlu. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dibawah komando baru Andri Indrady yang merupakan satu dari 11 satuan kerja di lingkup Kanwil DIY yang lolos penilaian eksternal untuk dicalonkan menjadi kantor dengan predikat WBK pada tahun 2020 berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya.

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Ajak Untuk Terus Benahi Diri Guna Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat

Sleman, Yogyakarta—Senin (10/8). Ketua tim pokja dan beberapa perwakilan ZI dan WBK mengikuti video conference “Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Jajaran Imigrasi” di ruang secretariat ZI dan WBK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Jalan Solo. Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM ini menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan, Ambeg Paramarta sebagai narasumber.

Acara penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBM) bertujuan untuk memberikan masukan, arahan, dan motivasi kepada seluruh jajaran keimigrasian untuk terus berbenah diri guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga dapat meraih gelar Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBM). Ambeg menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM dalam paparannya agar tidak ada praktek percaloan, bebas pungli, petugas memberikan pelayanan secara responsive, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Menteri Hukum dan HAM memerintahkan kepada seluruh kepala kantor wilayah, kepala divisi, kepala UPT untuk:berperan aktif dan saling bersinergi untuk terus meningkatkan pemahaman internalisasi pembangunan zona integritas seluruh satuan kerja di wilayahnya,” imbuh Ambeg. Selanjutnya Ambeg mengungkapkan dalam video conference bahwa Anggota kelompok kerja unit pelaksana teknis harus paham tentang komponen WBK/WBBM dalam penerapannya. Tim ZI dari Kantor Imigrasi bisa solid dengan melakukan penguatan baik internal maupun eksternal antar instansi.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta merupakan satu dari 85 satuan kerja dari Direktorat Jenderal Imigrasi dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang diusulkan sebagai kantor dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Dibawah pimpinan yang baru, Andri Indrady, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta berkomitmen tinggi untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan inovasi-inovasi dibidang pelayanan seperti Unit Kerja Keimigrasian di Universitas Gadjah Mada yang telah beroperasi dan EazyPassport.

Andry Indrady Resmi Gantikan Yusup Umardani Sebagai Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta

Sleman, Yogyakarta—Selasa (14/7). Setelah menjabat sebagai Wakil Direktur I bidang Akademik dan Peserta Didik pada Politeknik Imigrasi, BPSDM Hukum dan HAM RI sejak bulan November 2018, Andry Indrady resmi menggantikan Yusup Umardani sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta setelah dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Yusup Umardani mendapat amanah baru menjadi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Indro Purwoko bertindak sebagai pejabat yang melantik. Kegiatan yang bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta ini dihadiri oleh Kepala UPT di lingkungan Kemenkumham Yogyakarta dan beberapa pejabat structural dan pegawai pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Yogyakarta dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Setelah pengambilan sumpah pejabat administrasi yang baru, dilanjutkan dengan Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Mengawali sambutannya, Indro Purwoko mengucapkan selamat pada para pejabat yang baru saja dilantik dalam jabatan barunya, Selanjutnya, Kakanwil berharap agar para pejabat yang baru dapat bekerja dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab. “Rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dalam suatu organisasi. Saya berharap dengan adanya r  otasi dan promosi akan menumbuhkan semangat yang terbarukan sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab”, ujar Indro. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa Tugas dan jabatan yang diamanahkan adalah kepercayaan dan kehormatan, tetapi disisi lain, merupakan tantangan, ujian dan cobaan sekaligus godaan.

Kakanwil juga mengingatkan agar seluruh jajaran dapat melakukan percepatan dalam pelaksanaan tugasnya dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan seperti arahan Presiden, Menteri PANRB, dan Menteri Hukum dan HAM.

Uji Petik Penilaian WBK/WBBM oleh Tim Penilai Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI.

Sleman,Yogyakarta – Senin (22/06)Tim penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI berkunjung ke Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk melakukan Uji Petik penilaian dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi tahun ini, uji petik tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Yogyakarta yang diikuti seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Kedatangan TPI yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah V, Budi Ateh dan jajarannya, Uji petik ini juga dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham DI Yogyakarta, Indro Purwoko beserta Kepala Divisi Keimigrasian, Yayan Indriana. Kedatangan Budi Ateh dan jajaran disambut dengan yel-yel WBK/WBBM dilanjutkan dengan peninjauan kelengkapan fasilitas, sarana prasarana serta inovasi pelayanan pada Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Uji petik ini bertujuan untuk memverifikasi kembali data dukung yang telah di upload pada aplikasi e-RB Kemenkumham serta pada saat pemaparan On Desk Evaluation oleh Tim penilai Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI pada tanggal 29 Mei 2020. Uji petik ini juga sebagai evaluasi kembali bagi Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk melengkapi kekurangan-kekurangan data dukung serta saran-saran yang menjadi perbaikan untuk melangkah ke penilaian tingkat Nasional yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional.

Budi Ateh menyampaikan pesan “bahwa pembangunan menuju WBK/WBBM bukan hanya dilakukan oleh Pimpinan saja tetapi harus ada komitmen dari seluruh anggota selain internalisasi juga sosialisasi kepada masyarakat, dan berharap Kantor Imigrasi Yogyakarta mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi tahun ini”.

Setelah melakukan uji petik di Kantor Imigrasi Yogyakarta, Tim penilai mengunjungi salah satu inovasi Kantor Imigrasi Yogyakarta sebagai Inovasi Unggulan untuk memperoleh predikat WBK yaitu Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Universitas Gadjah Mada yang menjadi UKK pertama di Indonesia bekerjasama dengan pihak Universitas serta lokasinya berada diarea kampus Universitas Gadjah Mada.

Audensi Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta dan Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta Dengan Bupati Bantul

Bantul, Yogyakarta – Senin (15/06) Bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Bantul pertemuan rapat tersebut membahas terkait keberlanjutan Unit Layanan Paspor dan rencana untuk mendirikan Unit Kerja Keimigrasian di wilayah kabupaten Bantul.

Kepala Kantor Imigrasi, Yusup Umardani menyampaikan adanya Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang berlokasi di jalan Nasional III geblakan Tamantirto Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta, yang saat ini hanya melayani pemohon Paspor yang rata-rata dari wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah antara lain Purworejo, Magelang dan sebagian Wonosobo, dimana ULP Bantul juga setiap tahunnya menjadi pusat pembuatan Paspor bagi Calon Jemaah Haji. “Namun pada bulan September 2020 ULP Bantul akan berakhir sewa gedungnya sehingga Kantor Imigrasi Yogyakarta mengajukan permohonan pinjam pakai gedung dan tanah ke pemerintah Kabupaten Bantul agar pelayanan paspor kepada masyarakat khususnya diwilayah Bantul dan sekitarnya dapat tetap dilakukan “ jelas Yusup Umardani.

Kepala Divisi Imigrasi, Yayan Indriana dan Agung Sampurno sebagai Analis Keimigrasian Ahli Madya ikut menyampaikan juga bahwa kedepannya ULP Bantul dapat dijadikan embrio untuk didirikan Unit Kerja Keimigrasian ataupun Kantor Imigrasi yang ada diwilayah Kabupaten Bantul, hal itu didukung karena daerah Kabupaten Bantul dekat dengan Bandar Udara Internasional Yogyakarta International Airport (YIA) sehingga akan semakin tinggi lalu lintas warga negara asing yang tentunya membutuhkan pelayanan izin Keimigrasian dan pengawasan bagi keberadaan serta kegiatan orang asing tersebut.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Bantul, Suharsono menyambut baik apa yang telah disampaikan dari pihak Imigrasi. Kami dapat menyediakan tempat berupa gedung dan tanah yang merupakan asset Pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang dahulu dipergunakan untuk SMA PGRI yang letaknya di jalan Sradakan km 8 dan pihak Imigrasi dapat mensurvey terlebih dahulu gedung tersebut yang lokasinya sangat strategis untuk dibukanya pelayanan Keimigrasian di daerah Kabupaten Bantul”, ungkap Suharsono.

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020 Secara Daring

Sleman – Senin (01/06) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memperingati Hari Lahir Pancasila. Walaupun masih dalam masa pandemi Covid-19, seluruh pegawai dan pejabat struktural tetap mengikuti upacara yang dilakukan secara daring atau mengikuti di channel TVRI sesuai dengan himbauan pemerintah. Upacara tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada pendiri bangsa yang telah berpikir merumuskan dasar-dasar negara sehingga lahirlah Pancasila. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2020 ini bertema “Pancasila Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju”.

Ikuti Apel Pagi Pegawai dan Halal bi Halal secara Daring dengan Kanwil DIY

Sleman – Selasa (26/05) Hari pertama kerja setelah libur lebaran Kantor Imigrasi Yogyakarta mengikuti Apel Pagi dan Halal bi halal yg diadakan oleh Kanwil Kemenkumham DIY dan ikuti oleh seluruh jajaran UPT dilingkungannya. Apel pagi ini bertujuan untuk melakukan silaturahmi walaupun tidak dapat bertemu langsung tetapi masih dapat menyambung silaturahmi karena terhalang oleh protokol kesehatan Covid-19.

Kepala Kantor WIilayah juga memastikan tidak ada pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY dan UPT yang melaksanakan mudik sesuai dengan surat edaran dari Sekertaris Jenderal Kemenkumham RI.

Selain itu, kepala kantor wilayah kemenkumham DIY menekankan bahwa himbauan untuk Work From Home (WFH) tetap diartikan untuk melaksakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, bukan berarti liburan.

Apel Pagi ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah dan didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham DIY.

Pelantikan Kepala Pusat Data dan Informasi (KAPUSDATIN) Kemenkumham RI

Yogyakarta – (04/05) Kepala Kantor imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta beserta jajaran mengucapkan selamat kepada Kepala Divisi Imigrasi kanwil kemenkumham DIY  yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatan barunya sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. Semoga selalu diberi perlindungan oleh Tuhan YME dalam menjalankan amanah yang diembannya.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dilaksanakan hari Senin (04/05), bertempat di aula Kanwil Kemenkumham DIY, yang dilantik langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, secara virtual melalui media teleconference dan disaksikan oleh jajaran Divisi Keimigrasian Kemenkumham DIY dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.