Posts

Penguatan Timpora Di Kabupaten Sleman Pada Kenormalan Baru Di Masa Pandemi Covid 19

Sleman, Yogyakarta—Kamis (11/6). Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, Heri Sutopo membuka Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Tingkat Kabupaten Sleman dengan tema Sinergitas tim dalam pengawasan orang asing pada masa pandemic Covid-19 di wilayah Kabupaten Sleman. Rapat yang diadakan di Gedung Pertemuan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman, JL. Candi Gebang, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti oleh instansi vertikal yang tergabung dalam Tim Pora Kabupaten Sleman serta pejabat structural, JFT, dan JFU Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.


Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Purwantono dalam laporannya menjelaskan maksud dari pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Tim Pora adalah melakukan pertukaran informasi antara anggota Tim Pora tentang perlintasan dan perbatasan yang sangat memerlukan perhatian khusus terkait dengan pelaksanaan pengawasan orang asing yang ada di wilayah Kabupaten Sleman pada masa pandemic Covid 19. Diharapkan melalui rapat ini, masing-masing instansi dapat aktif dalam mengambil peran dalam pengawasan orang asing sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau Lembaga.


Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta memaparkan beberapa hal terkait pengawasan orang asing pada masa pandemic Covid 19, salah satunya mengenai koordinasi instansi terkait bila ada wna yang terpapar virus. Yayan Indriana juga menyampaikan persiapan penerapan kenormalan baru pada pelayanan keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini harus disikapi cermat oleh seluruh stakeholder termasuk instansi yang tergabung dalam timpora Kabupaten Sleman agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar dengan mengedepankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan guna mencegah penularan virus corona.


Dalam rapat timpora yang di moderator oleh JFT Analis Keimigrasian Madya Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Yogyakarta, Agung Sampurno ini didapati isu strategis, yaitu Antisipasi potensi masalah yang akan berkembang setelah diberlakukan adaptasi tatanan normal baru dengan di buka kembali perlintasan antar negara serta mengantisipasi penanganan Orang asing yang terpapar Covid-19.

Kebijakan Imigrasi terkait Covid-19

Informasi Kebijakan Imigrasi terkait COVID-19

Pembatasan Perjalanan

Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia, Pemerintah RI melakukan pembatasan perjalanan bagi Orang Asing.

Pembatasan lalu lintas orang melalui pintu-pintu pemeriksaan Imigrasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 2 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

MASUK KE WILAYAH INDONESIA

Bagi Orang Asing

  • Orang Asing dilarang untuk masuk/transit di Wilayah Indonesia
  • Pengecualian diberikan kepada:
  1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Izin Tinggal Tetap (KITAP);
  2. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
  3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas
  4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan. (Dalam hal ini tenaga bantuan dan dukungan yang telah mendapatkan persetujuan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia)
  5. Awak alat angkut;
  6. Orang Asing yang akan bekerja pada Proyek Strategis Nasional.
  • Orang Asing yang mendapat pengecualian di atas harus melengkapi persyaratan:
  1. Surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara;
  2. Telah berada selama minimal 14 (empat belas) hari di wilayah/negara yang bebas virus COVID-19 sebelum tiba di Indonesia, dibuktikan dengan tiket perjalanan dan boarding pass, atau dilakukan wawancara oleh petugas dengan menyertakan bukti-bukti penunjang lain;
  3. Pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  • Permohonan Visa Republik Indonesia di Perwakilan RI untuk sementara dibatasi untuk Visa Diplomatik dan Visa Dinas.
  • Kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival) untuk sementara dihentikan, kecuali bagi tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan dengan menunjukkan surat keterangan atau rekomendasi dari Pemerintah Pusat RI.
  • Pemegang Visa Republik Indonesia di luar negeri yang masih berlaku tetap mengacu kepada aturan baru ini.

 

Bagi Warga Negara Indonesia

  • Warga Negara Indonesia yang masih berada di luar negeri diharapkan untuk dapat segera kembali ke Tanah Air untuk menghindari kemungkinan penutupan bandara dan ketiadaan alat angkut yang berangkat menuju Indonesia.
  • Pelayanan di seluruh perwakilan RI di luar negeri masih tetap berjalan untuk melayani Warga Negara Indonesia di luar negeri termasuk  untuk permohonan Paspor RI dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
  • Wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Sehat saat tiba di Indonesia sekaligus menjalani pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh petugas Karantina Kesehatan di tempat ketibaan.
  • Wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sejak ketibaan di tempat masing-masing.

 

KELUAR WILAYAH INDONESIA

Bagi Orang Asing yang akan segera berangkat

Pemeriksaan Keimigrasian tetap berjalan bagi Orang Asing yang hendak meninggalkan Wilayah Indonesia.

Bagi Orang Asing yang menunda/tertunda keberangkatannya dan masih berada di Indonesia

  • Bagi seluruh pemegang Izin Tinggal Kunjungan (B211, B212, Bebas Visa Kunjungan, dan Visa on Arrival) yang akan/telah berakhir, baik dapat diperpanjang maupun tidak dapat diperpanjang, akan diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi.
  • Bagi seluruh pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang akan/telah berakhir, baik dapat diperpanjang maupun tidak dapat diperpanjang, akan diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi.
  • Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa tidak dipungut biaya apapun.

 

Bagi Warga Negara Indonesia

  • Pemeriksaan Keimigrasian tetap berjalan bagi Warga Negara Indonesia yang hendak meninggalkan Wilayah Indonesia.
  • Bagi mereka yang akan meninggalkan wilayah Indonesia diharapkan untuk memperhatikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah RI terkait COVID-19
  • Pengajuan permohonan Paspor RI di kantor imigrasi dibatasi hanya bagi pemohon yang memiliki kebutuhan mendesak melalui nomor helpdesk yang disediakan. Antara lain bagi:
  1. Orang sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya ata rujukan dokter, dan
  2. Orang dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda dengan melengkapi surat pernyataan yang berisi alasan keberangkatan.

 

Penutupan perbatasan RI

Bandara dan pelabuhan internasional tetap berjalan untuk perjalanan yang sifatnya penting atau mendesak, dan pengangkutan barang.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di beberapa provinsi di bawah ini ditutup atau dibatasi bagi para pelintas yang akan masuk maupun keluar wiayah Indonesia.

  1. PLBN wilayah Kalimantan Barat (Aruk, Entikong, Putussibau) hanya dibuka bagi WNI yang akan pulang dari Malaysia dan WN Malaysia yang akan kembali ke negaranya.
  2. PLB wilayah Sulawesi Utara (Miangas dan Marore) telah ditutup.
  3. PLBN wilayah Papua (Skouw dan Sota) telah ditutup.
  4. PLBN wilayah Nusa Tenggara Timur (Motaain, Motamasin, Wini) melakukan pembatasan perlintasan.

Transit dan pindah pesawat/alat angkut lainnya

  • Seluruh penumpang Orang Asing dilarang untuk transit atau pindah pesawat/alat angkut lain di seluruh bandara dan pelabuhan internasional di Indonesia.
  • Seluruh awak alat angkut diizinkan untuk transit atau pindah pesawat/alat angkut lain lain di seluruh bandara dan pelabuhan internasional di Indonesia.

Deportasi, detensi, dan penyidikan

  • Seluruh Kantor imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi selama pembatasan pelayanan masih tetap melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian dan pendeportasian.
  • Rumah Detensi Imigrasi hanya akan menerima kunjungan yang sifatnya penting dan mendesak.
  • Proses penyidikan bagi Orang Asing yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian tetap akan dilaksanakan sesuai dengan aturan berlaku.
  • Penegakan hukum  keimigrasian masih berjalan sebagaimana mestinya sementara menunggu aturan berikutnya terkait perkembangan COVID-19.

 

INFO TERBARU

PERS RILIS PERMENKUMHAM NO. 11 TAHUN 2020

Daftar peraturan selengkapnya

Tanggal dikeluarkan

Judul 

31 Maret 2020 Permenkumham No. 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia
23 Maret 2020 Surat Edaran Plt. Dirjen Imigrasi Tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian dalam rangka Mencegah Penyebaran  Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kantor Imigrasi
18 Maret 2020 Permenkumham No. 8 Th. 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (TELAH DICABUT)
17 Maret 2020 Surat Edaran Menlu RI tentang Kebijakan Tambahan Pemerintah Indonesia Terkait Perlintasan Orang dari dan ke Indonesia
28 Februari 2020 Permenkumham No.7 Th. 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona (TELAH DICABUT)