Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan fungsi keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta meliputi 1 (satu) Kota dan 4 (empat) Kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mempunyai fungsi meliputi Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian; pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan; pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian; pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian; pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian; pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian; pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian; pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian; pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; danpelaksanaan pema ntauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Kanim Kelas I TPI Yogyakarta terdiri atas:

    1. Subbagian Tata Usaha;
    2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian;
    3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
    4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; dan
    5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usah memiliki Fungsi meliputi penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan dan pengendalian internal; pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangg

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

  • Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.

  • Urusan Keuangan

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

  • Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian memiliki fungsi meliputi penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian; pelayanan paspor; pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing; pelayanan pas lintas batas; pemeriksaan dokumen keimigrasian; pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terdiri atas:

  • Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan

Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas.

  • Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian.

Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai fungsi meliputi penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian; pelayanan izin tinggal; pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; pelayanan izin masuk kembali; penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas:

  • Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian

Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali.

  • Subseksi Status Keimigrasian

Subseksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidangpemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi meliputi penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian; pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan pelaksanaan hubungan masyarakatdan kerjasama antar instansi.

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri atas:

  • Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian

Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

  • Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai fungsi meliputi penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian; pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian; penyajian informasi produk intelijen; pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; penyidikan tindak pidana keimigrasian; pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

  • Subseksi Intelijen Keimigrasian

Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

  • Subseksi Penindakan Keimigrasian

Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.