Pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta Ikuti Pembahasan Draft Laporan Hasil Analisis Kebijakan dan Reporting Pemanfaatan SIPKUMHAM

Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengikuti kegiatan Pembahasan draft Laporan Hasil Analisis Kebijakan dan Reporting Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM) Triwulan IV tahun 2022 secara daring. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta dan diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis dibawahnya.Tema yang diambil dalam kegiatan ini adalah Efektivitas Sistem Whistle Blowing dalam mencegah pungutan liar berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2020.

Kegiatan ini dilatarbelakangi sehubungan dengan penyusunan laporan hasil analisis kebijakan dan reporting pemanfaatan SIPKUMHAM Triwulan IV Tahun 2022 terkait Isu Pelayanan Publik, permasalahan hukum dan HAM yang muncul dalam aplikasi dari media elektronik terdapat 15 (lima belas) berita,cuitan mengenai Gratifikasi atau Pungli di Daerah Istimewa Yogyakarta selama bulan Agustus-Oktober 2022.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, Imam Jauhari, membuka secara resmi kegiatan Pembahasan Draft Laporan Hasil Analisis Kebijakan dan Reporting pemanfaatan SIPKUMHAM Triwulan IV tahun 2022. Dalam sambutannya, Imam Jauhari menyampaikan SIPKUKHAM dibangun agar kebijakan, khususnya pada Kementerian Hukum dan HAM tepat sasaran dan mengena di masyarakat. “Aplikasi ini mampu menyajikan peta permasalahan hukum, HAM dan pelayanan publik yang ramai dibicarakan di media online, media sosial. Aplikasi ini dapat dipakai untuk membaca seluruh gejala sosial yang ada di tengah masyarakat. Kemudian Imam berharap narasumber dapat memberikan masukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. “‘Pemanfaatan aplikasi ini, yaitu Aplikasi SIPKUKHAM serta masukan dari narasumber sangat diharapkan dapat memberikan kajian yang mendalam dan dapat diimplementasikan guna peningkatan kualitas pelayanan tugas pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,” pesannya.

Pada kesempatan yang sama, Eno dari Tim SIPKUKHAM menyampaikan bahwa manfaat dari diadakannya kegiatan pembahasan draft Laporan Hasil Analisis Kebijakan dan Reporting Pemanfaatan SIPKUMHAM dengan tema Efektivitas Sistem Whistle Blowing adalah sebagai sarana untuk memperbaiki pelayanan publik. “Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan pemerintah atau instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ucapnya. Selain itu Eno juga mengatakan dengan kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi kepada pihak lain yang ingin meneliti pokok permasalahan yang sama.

Kemudian Eno menjabarkan Efektivitas Sistem Whistle Blowing di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sudah berjalan dengan efektif dan dapat mencegah pungli. “Penerapan pengawasan Whistle Blowing System dapat meminimalisir dugaan pungutan liar dimana hal ini terlihat tidak adanya kasus dugaan pungutan liar. Dari data yang diambil pada bulan Januari sampai dengan September 2022, tidak ada dugaan pungutan liar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta,” jelasnya.

Kegiatan Pembahasan Draft Laporan Hasil Analisis Kebijakan dan Reporting Pemanfaatan SIPKUMHAM Triwulan IV tahun 2022 juga melibatkan narasumber seperti dari perwakilan Ombudsman Republik Indonesia D.I. Yogyakarta, perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pakar Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Gadjah Mada, serta Analis Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Para narasumber- narasumber ini dilibatkan guna mereview draft Laporan Hasil Analisis Kebijakan dan Reporting Pemanfaatan SIPKUMHAM Triwulan IV dan memberikan masukan tentang apa saja yang perlu diperbaiki atau disempurnakan.