KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
Sleman City Hall
Layanan Digital


Sejarah Kantor Imigrasi Yogyakarta
Perjalanan panjang Kantor Imigrasi Yogyakarta berawal dari sejarah keimigrasian di Indonesia. Pada tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda membentuk Sekretaris Komisi Imigrasi, yang kemudian berkembang menjadi Immigratie Dienst pada tahun 1921. Lembaga ini menjadi cikal bakal pelayanan lalu lintas orang antarnegara di Nusantara.
Menjawab kebutuhan setelah kemerdekaan, pada 1 April 1974 didirikan Kantor Imigrasi Yogyakarta di Jl. Solo Km. 10, Sleman, di atas tanah seluas ±2.329 m² dengan status awal Kantor Imigrasi Kelas II. Seiring meningkatnya mobilitas internasional di Yogyakarta, statusnya naik menjadi Kantor Imigrasi Kelas I, hingga akhirnya ditetapkan sebagai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, dengan kewenangan pemeriksaan di pintu masuk internasional.
Untuk semakin mendekatkan pelayanan, dibuka pula beberapa Unit Layanan Paspor (ULP) dan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di titik-titik strategis, di antaranya: ULP Bantul (DPMPTSP Bantul), ULP Lippo Plaza Yogyakarta, UKK UGM, UKK Kulon Progo, serta layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta. Kehadiran unit-unit ini memudahkan masyarakat mengurus paspor tanpa harus datang ke kantor pusat.
Kini, di tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tidak hanya menjadi tempat pembuatan paspor, tetapi juga berperan menjaga kedaulatan negara, mengawasi keberadaan orang asing, serta memberikan layanan modern dan humanis kepada masyarakat.
Ajukan permohonan paspor baru atau penggantian dengan mudah dan nyaman.
at the one and only official website
segera laporkan di APOA
Berita Terkini
- All
- Berita
- Informasi
- Kegiatan
Imigrasi Perkuat Integritas, Gandeng KPK dalam Pembenahan Instansi
SURABAYA – Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan budaya integritas di lingkungan kerja. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal Terintegrasi yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, pada 1–3 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 272 peserta yang terdiri atas…
Imigrasi Gandeng ITB Kembangkan “Pagar Digital” untuk Perkuat Pengawasan Perbatasan
YOGYAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat pengawasan wilayah perbatasan melalui pemanfaatan teknologi. Salah satu inovasi yang tengah diinisiasi adalah “Pagar Digital”, sistem pengawasan keimigrasian berbasis drone hasil kolaborasi dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB). Inisiasi tersebut dibahas dalam rapat antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan perwakilan FTMD ITB yang berlangsung di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi,…
Penguatan Integritas dan Profesionalisme Pegawai, Imigrasi Yogyakarta Gelar Edukasi Kesehatan Mental
YOGYAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terus berkomitmen membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional melalui kegiatan Penguatan Integritas dan Profesionalisme Pegawai yang mengangkat tema “Sehat Mental, Kinerja Optimal: Fondasi Integritas dan Profesionalisme Kerja”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 30 Juni 2026, di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan diikuti oleh seluruh pegawai. Kegiatan menghadirkan narasumber…
Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Strategi Nasional Keimigrasian pada Forum DGICM ASEAN 2026 di Kamboja
Yogyakarta – Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memaparkan tiga pilar strategi nasional keimigrasian Indonesia dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung pada 23–25 Juni 2026 di Siem Reap, Kamboja. Tiga pilar tersebut meliputi penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi…
Unit Eselon I
Kolaborasi untuk Pelayanan Publik yang Prima
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktur Jenderal Imigrasi
Mewujudkan Pelayanan Prima dan Reformasi Birokrasi yang Nyata”


















