KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
Sleman City Hall
Layanan Digital


Sejarah Kantor Imigrasi Yogyakarta
Perjalanan panjang Kantor Imigrasi Yogyakarta berawal dari sejarah keimigrasian di Indonesia. Pada tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda membentuk Sekretaris Komisi Imigrasi, yang kemudian berkembang menjadi Immigratie Dienst pada tahun 1921. Lembaga ini menjadi cikal bakal pelayanan lalu lintas orang antarnegara di Nusantara.
Menjawab kebutuhan setelah kemerdekaan, pada 1 April 1974 didirikan Kantor Imigrasi Yogyakarta di Jl. Solo Km. 10, Sleman, di atas tanah seluas ±2.329 m² dengan status awal Kantor Imigrasi Kelas II. Seiring meningkatnya mobilitas internasional di Yogyakarta, statusnya naik menjadi Kantor Imigrasi Kelas I, hingga akhirnya ditetapkan sebagai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, dengan kewenangan pemeriksaan di pintu masuk internasional.
Untuk semakin mendekatkan pelayanan, dibuka pula beberapa Unit Layanan Paspor (ULP) dan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di titik-titik strategis, di antaranya: ULP Bantul (DPMPTSP Bantul), ULP Lippo Plaza Yogyakarta, UKK UGM, UKK Kulon Progo, serta layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta. Kehadiran unit-unit ini memudahkan masyarakat mengurus paspor tanpa harus datang ke kantor pusat.
Kini, di tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tidak hanya menjadi tempat pembuatan paspor, tetapi juga berperan menjaga kedaulatan negara, mengawasi keberadaan orang asing, serta memberikan layanan modern dan humanis kepada masyarakat.
Ajukan permohonan paspor baru atau penggantian dengan mudah dan nyaman.
at the one and only official website
segera laporkan di APOA
Berita Terkini
- All
- Berita
Imigrasi Yogyakarta Perkuat Pengawasan Investasi Asing: Tegakkan Aturan di Tengah Dinamika Penegakan Hukum
YOGYAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Yogyakarta, secara resmi mengungkap hasil operasi pengawasan terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kolaborasi bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY, ditemukan praktik investasi fiktif yang dilakukan oleh sejumlah Warga Negara Asing (WNA).…
IMIGRASI YOGYAKARTA LAKSANAKAN OPERASI WIRAWASPADA 2026, PERKUAT PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING DI DIY
Yogyakarta – Dalam rangka pelaksanaan Operasi Wirawaspada Tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 7 hingga 10 April 2026, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif serta…
Imigrasi Terapkan WFH Hari Jumat, Layanan di Kanim Yogyakarta Tetap Berjalan Normal
Yogyakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi memberlakukan kebijakan Bekerja dari Rumah (Work From Home/WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan tugas dukungan manajemen dan/atau administratif. Kebijakan ini mulai berlaku pada Jumat (10/4/2026). Penerapan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 serta Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan…
Perkuat Pengawasan Orang Asing, Imigrasi Yogyakarta Tekankan Kewajiban Pelaporan Pengelola Penginapan via APOA
YOGYAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing (WNA) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah kewajiban bagi para pengelola penginapan untuk melaporkan tamu asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, Sefta Adrianus Tarigan, menjelaskan bahwa…
Unit Eselon I
Kolaborasi untuk Pelayanan Publik yang Prima
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktur Jenderal Imigrasi
Mewujudkan Pelayanan Prima dan Reformasi Birokrasi yang Nyata”


















