KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
Sleman City Hall
Layanan Digital


Sejarah Kantor Imigrasi Yogyakarta
Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta berawal dari sejarah keimigrasian di Indonesia, ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Sekretaris Komisi Imigrasi pada tahun 1913 yang kemudian berkembang menjadi Immigratie Dienst pada tahun 1921 sebagai cikal bakal pelayanan keimigrasian di Nusantara. Setelah kemerdekaan, pada 1 April 1974 didirikan Kantor Imigrasi Yogyakarta di Jl. Solo Km. 10, Sleman, dengan status awal Kantor Imigrasi Kelas II. Seiring meningkatnya mobilitas internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, statusnya berkembang menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang berwenang melaksanakan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terus mengembangkan jaringan layanan melalui UKK Universitas Gadjah Mada (UGM), Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman, dan Immigration Lounge Sleman City Hall. Memasuki tahun 2026, kantor ini tidak hanya memberikan layanan paspor, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan orang asing, penegakan hukum keimigrasian, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, serta menjaga kedaulatan negara. Dengan dukungan transformasi digital dan inovasi pelayanan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta berkomitmen menghadirkan layanan keimigrasian yang profesional, modern, humanis, serta mudah diakses oleh masyarakat.
Ajukan permohonan paspor baru atau penggantian dengan mudah dan nyaman.
at the one and only official website
segera laporkan di APOA
Berita Terkini
- All
- Berita
- Informasi
- Kegiatan
Penting! Anak Berkewarganegaraan Ganda Wajib Daftar Ulang Melalui eVisa
YOGYAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengimbau masyarakat, khususnya orang tua atau penjamin Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG), untuk segera melakukan pendaftaran ulang melalui laman evisa.imigrasi.go.id. Imbauan ini menyusul pengalihan layanan status keimigrasian secara daring yang mulai berlaku sejak 12 Maret 2026 sebagai bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengalihan layanan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh layanan visa,…
Di Tengah Tantangan Global, PNBP Sektor Visa Naik 6,42 Persen pada Semester I 2026
JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan kinerja positif pada semester I Tahun 2026 dengan membukukan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor visa sebesar 6,42 persen. Hingga akhir Juni 2026, PNBP sektor visa mencapai Rp2.815.639.500.000, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp2.645.712.900.000. Peningkatan tersebut berhasil diraih meskipun kondisi global masih diwarnai berbagai tantangan dan…
Imigrasi Perkuat Integritas, Gandeng KPK dalam Pembenahan Instansi
SURABAYA – Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan budaya integritas di lingkungan kerja. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal Terintegrasi yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, pada 1–3 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 272 peserta yang terdiri atas…
Imigrasi Gandeng ITB Kembangkan “Pagar Digital” untuk Perkuat Pengawasan Perbatasan
YOGYAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat pengawasan wilayah perbatasan melalui pemanfaatan teknologi. Salah satu inovasi yang tengah diinisiasi adalah “Pagar Digital”, sistem pengawasan keimigrasian berbasis drone hasil kolaborasi dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB). Inisiasi tersebut dibahas dalam rapat antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan perwakilan FTMD ITB yang berlangsung di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi,…
Unit Eselon I
Kolaborasi untuk Pelayanan Publik yang Prima
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktur Jenderal Imigrasi
Mewujudkan Pelayanan Prima dan Reformasi Birokrasi yang Nyata”
















