KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI YOGYAKARTA
Sleman City Hall
Sejarah Kantor Imigrasi Yogyakarta
Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta berawal dari sejarah keimigrasian di Indonesia, ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Sekretaris Komisi Imigrasi pada tahun 1913 yang kemudian berkembang menjadi Immigratie Dienst pada tahun 1921 sebagai cikal bakal pelayanan keimigrasian di Nusantara. Setelah kemerdekaan, pada 1 April 1974 didirikan Kantor Imigrasi Yogyakarta di Jl. Solo Km. 10, Sleman, dengan status awal Kantor Imigrasi Kelas II. Seiring meningkatnya mobilitas internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, statusnya berkembang menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta yang berwenang melaksanakan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta terus mengembangkan jaringan layanan melalui Beranda Imigrasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Beranda Imigrasi pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta, Beranda Imigrasi pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman, Beranda Imigrasi pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul dan Beranda Imigrasi Sleman City Hall. Memasuki tahun 2026, kantor ini tidak hanya memberikan layanan paspor, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan orang asing, penegakan hukum keimigrasian, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, serta menjaga kedaulatan negara. Dengan dukungan transformasi digital dan inovasi pelayanan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta berkomitmen menghadirkan layanan keimigrasian yang profesional, modern, humanis, serta mudah diakses oleh masyarakat.
Ajukan permohonan paspor baru atau penggantian dengan mudah dan nyaman.
at the one and only official website
segera laporkan di APOA
Berita Terkini
- All
- Berita
Imigrasi Indonesia Lampaui Target PNBP 2026, Realisasi Capai Rp8,68 Triliun
YOGYAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,68 triliun hingga Senin (12/10/2026) pukul 07.30 WIB. Capaian tersebut setara dengan 101,88 persen dari target PNBP tahun 2026 yang telah ditetapkan pemerintah. Pencapaian ini menunjukkan kinerja positif penyelenggaraan layanan keimigrasian di tengah dinamika geopolitik global. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, realisasi PNBP tersebut juga mengalami peningkatan…
Imigrasi Yogyakarta Musnahkan 5 Printer Paspor Rusak Berat
YOGYAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) berfungsi khusus berupa 5 unit printer cetak paspor yang sudah dalam kondisi rusak berat dan usang sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Pemusnahan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 8 Oktober 2026, di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta.…
32 Kantor Imigrasi Berganti Nama, Optimalkan Layanan kepada Masyarakat
JAKARTA — Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melakukan penataan kelembagaan terhadapkantor imigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Penataan tersebut mencakup perubahannomenklatur atau nama pada 32 Kantor Imigrasi serta penyesuaian tipologi pada 14 KantorImigrasi.Perubahan nomenklatur tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui surat Nomor B/923/M.KT.01/2026tanggal 30 Juni 2026. Selanjutnya, penataan Kantor Imigrasi ditetapkan melalui KeputusanMenteri Imigrasi dan Pemasyarakatan…
Penyesuaian Nama Titik Layanan Keimigrasian Menjadi “Beranda Imigrasi”
Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01-129 Tahun 2026 tentang Penyeragaman Identitas Visual Unit dan Titik Layanan Keimigrasian menjadi Beranda Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta melakukan penyesuaian nomenklatur pada beberapa titik layanan keimigrasian yang berada di wilayah kerjanya. Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya penguatan identitas visual dan branding layanan keimigrasian secara nasional guna memberikan…
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktur Jenderal Imigrasi
Mewujudkan Pelayanan Prima dan Reformasi Birokrasi yang Nyata”
