KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI YOGYAKARTA
Sleman City Hall
Sejarah Kantor Imigrasi Yogyakarta
Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta berawal dari sejarah keimigrasian di Indonesia, ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Sekretaris Komisi Imigrasi pada tahun 1913 yang kemudian berkembang menjadi Immigratie Dienst pada tahun 1921 sebagai cikal bakal pelayanan keimigrasian di Nusantara. Setelah kemerdekaan, pada 1 April 1974 didirikan Kantor Imigrasi Yogyakarta di Jl. Solo Km. 10, Sleman, dengan status awal Kantor Imigrasi Kelas II. Seiring meningkatnya mobilitas internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, statusnya berkembang menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta yang berwenang melaksanakan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta terus mengembangkan jaringan layanan melalui Beranda Imigrasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Beranda Imigrasi pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta, Beranda Imigrasi pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman, Beranda Imigrasi pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul dan Beranda Imigrasi Sleman City Hall. Memasuki tahun 2026, kantor ini tidak hanya memberikan layanan paspor, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan orang asing, penegakan hukum keimigrasian, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, serta menjaga kedaulatan negara. Dengan dukungan transformasi digital dan inovasi pelayanan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta berkomitmen menghadirkan layanan keimigrasian yang profesional, modern, humanis, serta mudah diakses oleh masyarakat.
Ajukan permohonan paspor baru atau penggantian dengan mudah dan nyaman.
at the one and only official website
segera laporkan di APOA
Berita Terkini
- All
- Berita
- Informasi
Penyesuaian Nama Titik Layanan Keimigrasian Menjadi “Beranda Imigrasi”
Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01-129 Tahun 2026 tentang Penyeragaman Identitas Visual Unit dan Titik Layanan Keimigrasian menjadi Beranda Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta melakukan penyesuaian nomenklatur pada beberapa titik layanan keimigrasian yang berada di wilayah kerjanya. Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya penguatan identitas visual dan branding layanan keimigrasian secara nasional guna memberikan…
Imigrasi Yogyakarta Optimalkan Ketahanan Pangan dan Wayang Kulit untuk Cegah Migrasi Nonprosedural
YOGYAKARTA — Imigrasi Yogyakarta optimalkan ketahanan pangan dan pendekatan kultural untuk memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat akar rumput melalui sinergi peran Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), pendekatan budaya berbasis wayang kulit, serta penguatan ekonomi kerakyatan lewat program ketahanan pangan di Kabupaten Gunungkidul. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, yang hadir di momen Panen Raya Jagung Selasa, (29/9)…
Mulai 5 Oktober 2026, Kantor Imigrasi Yogyakarta Resmi Menjadi Kelas I Non TPI
YOGYAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta akan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Keputusan tersebut ditetapkan pada 6 Agustus 2026 dan mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal…
Tanya Keimigrasian Kini Lebih Mudah, Online atau Datang Langsung
Yogyakarta — Masih bingung soal layanan keimigrasian? Mau tahu persyaratan membuat paspor, cara mengganti paspor, apa yang harus dilakukan jika paspor hilang atau rusak, hingga cara menggunakan M-Paspor? Tenang, Sedulur Karyo tidak harus selalu datang langsung ke kantor untuk mendapatkan informasi. Kantor Imigrasi Yogyakarta menyediakan berbagai kanal informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, baik secara online maupun secara langsung di kantor.…
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktur Jenderal Imigrasi
Mewujudkan Pelayanan Prima dan Reformasi Birokrasi yang Nyata”
