Peresmian “JOKTENG KARYO” dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI.

Sleman, Yogyakarta —Senin (17/09). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menerima kunjungan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej atau dipanggil Prof Edy dalam rangka Peresmian “JOKTENG KARYO” (Pojok Teng Mriki atau Pojok Tenggo Kantor Imigrasi Yogyakarta) yang artinya Ruang Tunggu, dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Yogyakarta dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta, Budi Argap Situngkir dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta, serta seluruh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Wamen Hukum dan HAM RI. tiba di halaman Kantor Imigrasi Yogyakarta disambut dengan tim yel-yel WBBM. Sebelum memulai memberikan arahan dalam acara penguatan Pembangunan Zona Integritas, Wamen Hukum dan HAM RI. meresmikan ruang tunggu bagi non pemohon “JOKTENG KARYO”, dengan diawali penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita.

Dalam kesempatan itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady menjelaskan bahwa “Ruang tunggu ini terinspirasi dari “Pojok Beteng” yang artinya Sudut Beteng Pertahanan Kraton Yogyakarta, dan merupakan salah satu inovasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebagai bentuk penghargaan kami kepada masyarakat yang disediakan bagi masyarakat yang tidak berkepentingan terkait proses pelayanan seperti pengantar atau pendamping, selain hal tersebut tujuan di dirikan “JOKTENG” ini agar dapat mambagi atara ruang tungu pelayanan dan ruang tunggu non pelayanan sesuai amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik  selain itu juga dapat mencegah kerumunan di dalam ruang tunggu pelayanan untuk menghindari penyebaran Covid-19.”Jelas Andry.

Setelah kegiatan peresmian “JOKTENG KARYO” Wamen Hukum dan HAM Ri. berkeliling kantor dan mengamati layanan di Kantor Imigrasi Yogyakarya, Wamen juga meninjau seluruh area pelayanan mulai dari bagian ruang informasi pemohon WNI dan WNA, ruang pengaduan dan informasi, ruang foto dan wawancara khusus, dan loket pelayanan ramah HAM, dan dalam sela-sela kunjungan tersebut Wamen menyampaikan bahwa ”Tahun lalu kantor ini sudah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), saya melihat ada upaya yang dilakukan untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan upaya itu sangat serius serta ada perubahan yang signifikan dalam satu tahun terkahir ini sehingga saya berharap tahun ini Kantor Imigrasi Yogyakarta dapat meraih WBBM untuk mengawali satuan kerja yang berada di DI. Yogyakarta”, Ucap Prof. Edy.

Puncak acara dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, yang diawali oleh sambutan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan  menegaskan bahwa “perjalanan yang sangat panjang tapi alhamdulillah kami mampu. Hal ini ingin kami berikan motivasi kepada para pegawai yang mungkin memiliki jiwa pesimisme akan adanya perubahan. Tapi kami berikan keyakinan sepanjang ada niat baik, ikhtiar dari kita mudah-mudahan Tuhan bersama kita”, Tegas Andry.

Dalam kesempatan ini juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta juga ikut memberikan penguatan Pembangunan ZI kepada seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, kemudian penguatan Pembangunan ZI dilanjutkan oleh Wamen Hukum dan HAM RI dengan menyampaikan bahwa “ada tiga kunci pokok untuk bisa mendapatkan WBBM, yaitu integrity (integritas), transparency (transparansi), dan accountability (akuntabilitas), itu yang hal yang paling penting untuk meraih predikat WBK dan WBBM”,ungkap Prof. Edy.

Sebagai penutup acara yaitu pemberian penghargaan oleh Wamen Hukum dan HAM RI. Kepada pegawai dan PPNPN teladan Kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta sebagai reward atas kinerja yang telah diberikan dan berharap bias menjadi motivasi bagi pegawai lainnya yang belum mendapatkan predikat tersebut.

 

SI MAS KARYO, Bentuk Sinergitas Kantor Imigrasi Yogyakarta Dengan Civitas Akademik Dalam Pengawasan Mahasiswa Asing

Sleman, Yogyakarta Senin (13/09) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Mahasiswa Asing dengan perwakilan civitas akademik yang ada di wilayah DI. Yogyakarta dengan tema “Menuju Kearah Pengawasan Keimigrasian Berbasis Community Engagement”, kegiatan ini diadakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan dihadiri oleh Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, perwakilan Divisi Kemigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta serta perwakilan dari Perguruan Tinggi yang ada di wilayah DI. Yogyakarta.

Dalam pembukaan acara tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady memberikan sambutan bahwa “di masa sekarang ini konsep pemerintahan harus berbasis kolaborasi dengan masyarakat, karena tugas-tugas dan fungsi pemerintah semakin kompleks, begitu juga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang merupakan salah satu institusi pemerintah yang perlu menerapkan konsep Community Engagement atau keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik serta pelaksanaan penegakan hukum seperti pengawasan terhadap warga negara asing, hal inilah yang melatarbelakangi diselenggarakan kegiatan ini”, jelas Andry.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa salah satu tugas dan fungsi Imigrasi adalah pengawasan terhadap warga negara asing termasuk mahasiswa asing yang sedang belajar di Perguruan Tinggi yang ada DI. Yogyakarta, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam melaksanakan tugas sangat membutuhkan mitra strategis dalam hal ini adalah pihak Perguruan Tinggi yang akan ikut membantu dalam mengawasi mahasiswa asingnya.”mitra strategis tersebut merupakan komunitas yang terdiri dari perwakilan disetiap Perguruan Tinggi yang berada di wilayah DI. Yogyakarta yang akan kita sebut sebagai Sedulur Karyo, Sedulur artinya saudara dan Karyo adalah singkatan dari Kantor Imigrasi Yogyakarta” ujar Andry.

Dengan terjalinnya persaudaraan maka diharapkan adanya saling keterbukaan dan komunikasi dua arah untuk memberikan masukan terkait dengan pengawasan mahasiswa asing secara terus menerus, selain itu diharapkan juga dengan kolaborasi ini maka pelanggaran-pelanggaran keimigrasian terhadap mahasiswa asing dapat dicegah.

Selain memaparkan konsep pengawasan keimigrasian berbasis Community Engagement Kepala Kantor juga memperkenalkan sekaligus mensosialisasikan inovasi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang dapat membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap mahasiswa asing yaitu “SI MAS KARYO” (Aplikasi Monitoring Mahasiswa Asing Kantor Imigrasi Yogyakarta). Aplikasi ini dikembangkan untuk mempermudah pihak Perguruan Tinggi dalam hal memberikan data dan keterangan untuk turut serta membantu Imigrasi dalam melakukan pengawasan mahasiswa asing baik keberadaannya maupun kegiatannya.”mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia harus memiliki izin tinggal terbatas dimana untuk mendapatkan izin tingal mahasiswa harus memiliki sponsor atau penjamin yaitu pihak Perguruan Tinggi, ketika pihak Perguruan Tinggi telah menjadi penjamin maka harus memahami kewajibannya sebagai penjamin sesuai dengan pasal 63 Undang-undang No. 6 tahun 2011 yaitu penjamin harus bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian dan perubahan alamat”, jelas Andry.

Tidak ketinggalan juga Pegawai Kantor Imigrasi ikut memaparkan cara penggunaan Aplikasi Monitoring Mahasiswa Asing Kantor Imigrasi Yogyakarta yang diharapkan dapat digunakan oleh pihak Perguruan Tinggi.

Sebagai penutup Kepala Kantor berharap dengan adanya kolaborasi dan sinergitas antara Kantor Imigrasi Yogyakarta dan pihak Perguruan Tinggi sebagai penjamin mahasiswa asing diharapkan dapat sama-sama menekan angka pelangaran-Keimigrasian yang selama ini telah dilakukan oleh mahasiswa asing.”saya berharap kita sama-sama melakukan yang tadinya off the track menjadi on the track, dan dari kolaborasi ini juga dapat menhasilkan output dan outcome yang jelas yaitu penjamin tidak hanya mengeluarkan surat jaminan namun penjamin mempunyai kewajiban melaporkan mahasiswa asingnya agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian melalui Aplikasi Monitoring Mahasisa Asing Kantor Imigrasi Yogyakarta sebagi salah satu alat dalam pengawasan keberadaan dan kegiatan.

Animo Pemohon Layanan Tinggi, Kantor Imigrasi Yogyakarta Buka Pelayanan Pada Masa PPKM Level 3

Sleman, Yogyakarta Jumat (10/09) Sehubungan dengan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta menjadi Level 3 dan animo masyarakat yang sangat tinggi untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta  sudah mulai membuka Pelayanan Keimigrasian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keimigrasian baik layanan pembuatan Paspor bagi Warga Negara Indonesia maupun layanan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing.

Walaupun telah dibuka pelayanan namun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dimana pemohon diwajibkan menggunakan masker,  mencuci tangan dan pengecekan suhu, selain itu bagi pengantar disediakan ruang tunggu pengantar agar kapasitas ruang tunggu bagi pemohon dapat dibatasi.

Selain menerapkan protokol kesehatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta masih membatasi kuota antrian pembuatan paspor. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Sigit Jatmiko menjelaskan bahwa “dikarenakan PPKM di Kabupaten Sleman masih level 3 maka sementara ini pembukaan kuota antrian Paspor melalui aplikasi APAPO masih dibatasi sebanyak 15 pemohon perhari di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Jl. Solo dan 10 pemohon perhari di Mall Pelayanan Publik Kulonprogo.”jelas Sigit.

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Antonius Frizky Saniscara CP. menyampaikan bahwa “selama masa PPKM izin tinggal warga negara asing sudah dapat dilayani melalui aplikasi izin tinggal secara online dan apabila ada kendala maka dapat datang langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta”,Ujar Frizky.

Wajib Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kantor Imigrasi Mengikuti Sosialisasi Penggunaan Sertifikat Elektronik

Sleman, Yogyakarta Kamis (09/09) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta  mengikuti kegiatan Sosialisasi Pemanfaat Serifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI secara virtual di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Acara yang dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Hermansyah Siregar, menyampaikan paparannya bahwa menindaklanjuti Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan HAM maka “kewajiban setiap orang melakukan pengamanan atas tanda tangan elektronik dan kewajiban penyelenggara Sistem Elektronik atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.” Jelas Hermansyah.

Ia menjelaskan juga bahwa memiliki Sertifikat Elektronik sangatlah penting karena Dokumen Elektronik yang ditanda tangani dengan Sertifikat Elektronik dapat dipastikan keasliannya dan anti nirsangkal, selain itu dapat diajukan sebagai subjek hukum dalam proses peradilan di Indonesia dan yang terakhir diharapkan seluruh Sistem Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib menerapkan Sertifikat Elektronik.

“dari 12.709 pemohon kepemilikan SE, ada 11.649 pemohon (91,6%) yang belum menyelesaikan proses pendaftaran pada tahap set passphrase. Kanwil agar mensosialisasikan kepemilikan dan pemanfaatan SE kepada jajaran Kanwil dan seluruh UPT,” lanjut Hermansyah.

Dalam kesempatan lain Kepala Bidang Data dan Pengamanan Jaringan, Chusni Thamrin, juga menyampaikan paparannya dan menjelaskan bahwa Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis untuk mengajukan permohonan implementasi Sertifikat Elektronik pada aplikasi di Satuan Kerja masing-masing.”Ujar Chusni.

 

Evaluasi Bersama Untuk Mencapai Target Kinerja Pada Kantor Imigrasi Yogyakarta

Sleman, Yogyakarta –(08/09) Pukul 09.00 WIB. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengikuti kegiatan persiapan target kinerja B09 Tahun Anggaran 2021 sekaligus Evaluasi Kinerja Semester 1 bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta secara virtual di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogykarta.

Dalam Arahan Kepala Kantor Wilayah, Budi Situngkir menegaskan bahwa seluruh UPT yang berada di linkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta harus segera melaksanakan kegiatan untuk memenuhi data dukung B09 sebagai pencapaian target kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021, begitu juga dengan penggunaan anggaran Tahun 2021 yang telah direncanakan sebelumnya agar dapat direalisasikan sehingga penyerapan anggaran dapat optimal dan mencapai target yang diharapkan.“Kami harapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta dapat memenuhi capaian realisasi anggaran yang telah ditentukan”, jelas Budi.

Dalam kesempatan yang sama Ia juga menyampaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, perlu adanya peningkatan fungsi kehumasan dengan cara memanfaatkan media sosial serta website setiap UPT untuk mempublikasikan berbagai berita dan informasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Retno Banowati juga diberi kesempatan untuk menyampaikan capaian kinerja , penyerapan anggaran serta kendala-kendala yang dihadapi selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), “selama masa PPKM realisasi anggaran tidak sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan, namun setelah ada pelonggaran PPKM kami akan mengejar ketertinggalan target kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditentukan sampai akhir tahun 2021.”jelas Retno.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta dan jajarannya, seluruh Kepala UPT beserta Jajaran dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI.Yogyakarta.

 

Webinar IMI-PROVEMENT Kantor Imigrasi Yogyakarta Belajar Menyajikan Informasi Terbaik Kepada Masyarakat

Sleman, Yogyakarta – Selasa (07/09)Untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan publikasi dan hubungan media yang baik sekaligus mendorong humas UPT Imigrasi dan perwakilan RI untuk semakin aktif berkontribusi dengan menyuarakan pesan positif bagi masyarakat, Humas Ditjen Imigrasi mengadakan acara webinar dengan tajuk IMI-PROVEMENT #1: Menuju Ruang Redaksi Digital.

Acara tersebut diadakan secara virtual dan diikuti oleh Pejabat Struktural Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian dan staf kehumasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Acara tersebut juga dihadiri kurang lebih 350 peserta, yang terdiri dari petugas imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi kehumasan di Unit Pelaksana Teknis Imigrasi seluruh Indonesia, perwakilan Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kemenkumham, perwakilan dari divisi imigrasi pada Kanwil Kemenkumham, perwakilan pejabat imigrasi di luar negeri serta perwakilan dari Politeknik Imigrasi.

Webinar ini mengundang empat narasumber antara lain, Bane Raja Manulu, Tim Strategi Komunikasi Kementerian Hukum dan Ham RI, Thobib Al-Asyhar, PLT Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama RI, Teddy Triatmojo, Kasi Strategi Komunikasi dan Opini Publik Ditjen Bea dan Cukai, serta Antony Lee, Kepala Desk Politik dan Hukum Harian Kompas.

Pada sesi pertama, Bane Raja Manulu membawakan materi berjudul “Think Like a Pubisher” yaitu membahas bagaimana Humas Ditjen Imigrasi dapat bertindak seperti penerbit ketika menyajikan suatu berita atau konten. Bane mengatakan bahwa “Ditjen Imigrasi sebagai salah satu wajah terdepan dari Kemenkumham, perlu bertindak untuk meningkatkan citra Kemenkumham itu sendiri” ujar Bane.

Salah satu caranya adalah dengan selalu bertindak cepat dalam menghadapi suatu persoalan. Selain itu, dengan memaksimalkan kanal informasi yang ada seperti website, media sosial dan Youtube dengan menyebarkan konten yang berisi informasi mengenai keingintahuan publik di bidang imigrasi dan mengurangi konten yang bersifat seremonial.

Kemudian pada sesi selanjutnya, hadir Thobib Al-Asyhar dan Teddy Triatmojo untuk membagikan materi bagaimana Kementerian Agama RI dan Ditjen Bea dan Cukai mengenai pengelolaan website Kementerian Agama RI dan pengelolaan media digital Ditjen Bea dan Cukai.

Thobib Al-Ahsyar, menjelaskan langkah taktis dan strategis dalam mengelola website dengan cara melakukan penyegaran website agar terlihat lebih milenial, menyiapkan editor handal, menyiapkan SDM produksi konten publikasi, menciptakan iklim kompetitif lintas satuan kerja, membuat panduan untuk pembuatan konten, berbagi berita di media sosial serta adanya dukungan dari para pimpinan. “Kehumasan pada prinsipnya  bukan hanya sebagai fungsi pendukung tapi menjadi bagian dari kebijakan yang perlu mendapatkan porsi anggaran, perhatian dan kebijakan,” ucap Thobib.

Selanjutnya dalam sesi kedua, Teddy Triatmojo menyajikan materi berupa bagaimana Ditjen Bea dan Cukai melakukan pengelolaan media digital. Ditjen Bea dan Cukai membangun suatu protokol bagaimana cara  bekerja mengolah suatu input kemudian diproses lebih lanjut untuk dihasilkan sebuah output, selanjutnya disebarluaskan dan terakhir diamati outcome dari output tersebut. Teddy memaparkan bahwa Ditjen Bea dan Cukai untuk menghasilkan konten secara berkelanjutan, ditjen bea cukai mengembangkan empat aplikasi yang bernama KETAPEL (Keranjang Berita dan Pelaporan) dimana aplikasi tersebut bertujuan mencapai sasaran dalam memberikan informasi dengan perencanaan serta penetapan target guna mendapat implementasi komunikasi dan publikasi yang terukur.

Terakhir pada sesi yang ketiga, Antony Lee membawakan materi dengan judul “Bercerita Lewat Tulisan” di mana pada sesi ini Antony lebih membagikan ke sisi teknis. Ia menjelaskan bahwa “tujuan menulis bermacam-macam bentuknya seperti memberikan informasi, untuk penugasan, memperkaya khazanah keilmuan serta mendorong perubahan.”jelas Antony

Selain itu Antony membagikan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menuliskan suatu tulisan yaitu, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan, apa tujuan saya menulis tulisan ini, untuk siapa tulisan ini ditujukan, dan apa yang akan pembaca dapatkan. Terakhir pada sesi ini, diadakan sesi tanya jawab serta pelatihan menulis bagi para peserta webinar.

Melalui kegiatan ini, panitia IMI-PROVEMENT berharap bahwa acara ini dapat membawa manfaat dan kebaikan untuk citra positif seluruh jajaran imigrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

 

Penguatan Tugas Dan Fungsi Pegawai Melalui Apel Virtual Oleh Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta

Sleman, Yogyakarta – Senin (06/9) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memimpin secara langsung apel virtual guna mengevaluasi kinerja pegawai selama masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta baik secara virtual maupun langsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Apel virtual kali ini setiap Kepala Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyampaikan terkait permasalahan tugas dan fungsi serta solusi yang dapat dilakukan selama masa PPKM, selain itu Kepala Seksi juga menyampaikan sejauh mana dalam pemenuhan target kinerja B09 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI., hal lain yang disampaikan yaitu terkait dengan penyerapan anggaran di setiap seksi masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor, Andry Indrady memberikan arahan “bahwa untuk target kinerja B09 harus segera dipenuhi dan segera menyiapkan data dukung yang diperlukan”,ujar Andry.

Terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta juga menyapaikan untuk mempersiapkan segala seuatunya terkait komponen pengungkit dan komponen hasil untuk menghadapi penilaian baik dari Tim Penilai Pusat maupun Tim Penilai Nasional. “tiap-tiap Pokja dan seluruh komponen pegawai harus selalu komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta sepenuh hati  kepada masyarakat.”lanjut Andry.

Dalam kesempatan itu juga Kepala Kantor Imigrasi memberikan arahan kepada pegawai bahwa walaupun angka kasus harian sudah mulai melandai namun pegawai harus tetap menjaga protokol kesehatan dalam melayani masyarakat dikantor. “Diharapkan dalam minggu ini level PPKM di DI. Yogyakarta menurun agar Kantor Imigrasi dapat segera melayani masyarakat yang sudah ingin mengajukan permohonan baik Paspor Maupin izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.” Jelas Andry.

Demi Puaskan Pengguna Layanan, Karyo Libatkan Stakeholder dalam Forum Group Discussion Penyusunan Standar Pelayanan

Sleman, Yogyakarta —Sabtu (21/8). Karyo menginisiasi Forum Group Discussion Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh stakeholder pelayanan keimigrasian yang ada di wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari masyarakat pengguna layanan seperti komunitas Perkawinan Campuran Yogyakarta, PPIH Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, hingga perwakilan Ombudsman. Kepuasan masyarakat dalam menerima layanan merupakan hal mutlak yang harus dicapai oleh setiap penyelenggara layanan publik, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Standar pelayanan pada tiap unit pelayanan merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lebih jauh, Undang-undang ini mengisyaratkan kepada setiap instansi pemerintah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, termasuk Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta ini bertujuan tidak hanya untuk menampung serta menyaring masukan-masukan dari stakeholder sehingga tercipta standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan, sekaligus sebagai alat yang digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat yang tentunya hal ini selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga tujuan akhirnya adalah guna mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Andry Indrady menegaskan bahwa FGD ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana setiap instansi pemerintah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. “Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengamanatkan pada penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan standar pelayanan publik yang diberikan kepada para pengguna layanan. Dan di “elaborasi” lagi oleh Permenpan No 15 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik, maka pemerintah dalam hal ini instansi pelayanan publik wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik,” tutur Andry.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Yayan Indriana dalam sambutannya juga mengapresiasi langkah strategis yang diambil Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta beserta jajaran dalam menyelenggarakan acara ini sebagai bentuk komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Acara ini begitu luar biasa karena bisa menggandeng semua stakeholder untuk memberikan masukan guna mendapat pelayanan yang terbaik,” ujar Yayan.

Selain itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Masturi dalam sambutannya mengharapkan bahwa FGD ini bisa menjadi pintu komunikasi antara penyelenggara dan penerima layanan sehingga tercipta pelayanan yang prima. “Acara ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni untuk memenuhi syarat formal tapi juga dapat dioptimalkan dalam penyusunan standar pelayanan sebagai titik tengah antara pemberi dan penerima layanan, mempertemukan ekspektasi terhadap pelayanan dan kemampuan penyelenggara layanan dalam melayani,” ucap Budi.

FGD yang dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta beserta beberapa pejabat struktural, Kepala Perwakilan Ombudsman Yogyakarta, serta seluruh pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta, baik pejabat struktural, pelaksana, maupun PPNPM, dan juga beberapa komponen masyarakat ini dibagi dalam beberapa sesi, yaitu sambutan-sambutan, paparan standar pelayanan di semua seksi pada Kantor Imigrasi Yogyakarta, dan sesi tanya-jawab dan dialog.

Pada sesi terakhir, sesi dialog dan tanya-jawab, ada banyak masukan, kritik dan saran, serta apresiasi dari masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwakili oleh beberapa tamu undangan dari Kementerian Agama, komunitas Perkawinan Campuran, serta akademisi Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, seperti apresiasi perubahan yang terjadi pada ruang-ruang pelayanan yang ada di Kantor Imigrasi Yogyakarta, beberapa masukan tentang pelayanan seperti lama waktu pelayanan yang diharapkan lebih pendek, serta harapan-harapan standar pelayanan publik yang baik dan konsisten.

Melalui FGD penyusunan standar pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kepuasan dan kepercayaan Masyarakat, diharapkan Kantor Imigrasi Yogyakarta akan semakin optimal di dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat, selain itu pelaksanaan reformasi birokrasi pada area pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Karyo Sosialisasikan Kebijakan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian Pada Masa PPKM Melalui Dua Kegiatan Talkshow Sekaligus

Sleman, Yogyakarta —Rabu (18/8). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta (KARYO) bekerja sama dengan AdiTv dan Radio Star Jogja menggelar dua kegiatan sosialisasi pelayanan keimigrasian pada masa  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali yang telah jauh di mulai sejak tanggal 03 Juli 2021 dan diperpanjang beberapa kali. Dengan menghadirkan beberapa narasumber yang begitu mengerti tentang hal-hal teknis hingga yang terkecil terkait pelayanan keimigrasian pada masa PPKM yaitu Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Yayan Indriana, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady, dan Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Chintia Dwi Putri.

Kegiatan sosialisasi pada dua talkshow ini dirasa amat penting guna menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait pelayanan keimigrasian pada masa PPKM, baik pelayanan keimigrasian untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun pelayanan keimigrasian untuk Warga Negara Asing (WNA). Diharapkan acara ini dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang layanan keimigrasian yang tetap berjalan sebagaimana mestinya, mengutamakan pelayanan prima yang berbasis pada kepuasan pemohon, namun juga tetap memperhatikan dengan seksama pelaksanaan protokol kesehatan sehingga penyebaran virus corona tetap dapat ditekan pada angka yang minimal, seperti tujuan utama pemerintah pusat menerapkan PPKM.

Pada talkshow yang digelar di AdiTv pada hari Selasa (10/8), kedua narasumber, Andry Indrady dan Chintia Dwi Putri secara bergantian menjawab pertanyaan pembawa acara terkait kebijakan-kebijakan baru pada pelayanan keimigrasian di masa penerapan PPKM. “Jadi pada intinya, pelayanan keimigrasian WNI ataupun WNA di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tidaklah tutup 100%. Kami tetap melayani permohonan dokumen keimigrasian, namun hanya yang bersifat mendesak dan darurat, dengan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang ditetapkan oleh pemerintah”, ucap Andry Indrady.

Narasumber memaparkan lebih jauh tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat pada tanggal 19 Juli 2021. “Ada beberapa kategori WNA yang bisa masuk ke Indonesia pada masa PPKM ini, yaitu pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas, pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas, pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap, tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya,” ucap Chintia Dwi Putri.

Di kesempatan yang lain, pada TalkShow di Radio Star Jogja (18/8) bertindak sebagai narasumber adalah Kadivim Kanwil Kemenkum Yogyakarta dan Kakanim Kantor Imigrasi Yogyakarta, juga memaparkan beberapa kebijakan pelayanan keimigrasian pada masa PPKM khususnya bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. “bentuk pelayanan keimigrasian pada masa PPKM ini harus lebih inovatif dan aman bagi pemohon serta petugas tentunya, tak lupa pula pengawasan keimigrasian bagi WNA di wilayah Yogyakarta harus tetap berjalan meskipun dalam masa PPKM,” tambah Yayan Indriana.

Andry Indrady menyebutkan bahwa permohonan perpanjangan Izin Tinggal (baik Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Terbatas dan pelayanan keimigrasian lainnya bagi WNA) selama masa PPKM Darurat/Level 4 dilakukan secara online dengan alamat website di izintinggal-online.imigrasi.go.id. Selain itu orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan mengajukan permohonan Visa Onshore wajib melakukan prosedur pengembalian Dokumen Keimigrasian (EPO) ke Kantor Imigrasi melalui Aplikasi Izin Tinggal Online selama masa PPKM Darurat/Level 4;

Sangat tinggi harapan KARYO agar masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya lebih mengetahui kebijakan-kebijakan baru terkait pelayanan keimigrasian WNI maupun WNA di masa PPKM dengan diadakannya dua talkshow ini karena cakupannya yang luas, baik melalui channel TV ataupun YouTube yang dimiliki oleh AdiTV maupun melalui Radio Star FM Jogja.

Peduli Nakes dan Masyarakat Terdampak Covid-19, Karyo Salurkan Paket Bantuan Multivitamin dan Suplemen Penambah Imunitas

Sleman, Yogyakarta —Rabu (28/7). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta (KARYO) melakukan berbagai macam upaya guna mengantisipasi serta mencegah penularan virus corona (Covid-19) yang telah menjadi bencana level dunia sejak awal bulan Maret tahun lalu. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah program Karyo Berbagi sebagai rangkaian Kumham Peduli, Kumham Berbagi, yaitu program penyerahan bantuan berupa bahan multivitamin, suplemen penambah imunitas, dan alat kebersihan dan pelindung diri bagi tenaga medis yang tengah berjuang di garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19 serta berbagai elemen masyarakat lain yang terdampak. Acara yang dipusatkan di beberapa tempat, yaitu  Posko Satgas Covid Kelurahan Condong Catur, Posko Satgas Covid Puskesmas Berbah, dan  Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.

Penyerahan 100 paket bantuan yang berisi masker, madu, minyak kayu putih, susu, hand sanitizer, dan suplemen vitamin C dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Yayan Indriyana dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady dan diikuti oleh beberapa pejabat struktural dan pegawai baik dari Divisi Keimigrasian Kanwil Yogyakarta maupun dari Kantor Imigrasi Yogyakarta dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan utamanya dalam penerapan masa PPKM level 4. Pada kesempatan itu, Andry Indrary mengatakan bahwa 100 paket bantuan tersebut dibagikan secara serentak kepada tenaga medis dan masyarakat terdampak yang bertugas di beberapa lokasi, yaitu Puskesmas Berbah Kabupaten Sleman, Posko Satgas Covid Kelurahan Condong Catur Kabupaten Sleman dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Kabupaten Bantul.

Bantuan langsung diterima oleh beberapa perwakilan, salah satunya adalah Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Puskesmas Berbah. Dalam sambutannya, Dr. Hari Pratono sangat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Yogyakarta dan Kantor Imigrasi Yogykarta. “Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. InsyaAllah sangat berguna mengingat ada beberapa pegawai disini yang juga terpapar Covid dikarenakan kami memang langsung berhadapan dengan penyakit ini. Bantuan ini juga akan kami salurkan kepada nakes yang sedang isoman, selain bagi nakes yang bertugas disini sekarang”, ucap Hari Pratono.

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Karyo kepada para petugas medis yang menangani COVID-19 dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan instansi kesehatan yang menjadi rujukan penagananan COVID-19 terutama untuk petugas medis sebagai garda depan penanganan COVID-19. “Bantuan yang kami salurkan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terhadap penanganan COVID-19 di Yogyakarta, khususnya untuk membantu pemenuhan nutrisi, multivitamin, masker, dan hand sanitizer bagi instansi kesehatan yang menjadi rujukan COVID – 19 serta masyarakat lain yang terdampak”, ujar Andry Indrady. Seluruh anggota Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Yogyakarta dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tidak hanya memberikan support berupa materi namun juga secara spiritual dengan terus mendoakan para tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan penanganan wabah covid.