Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Poltekimipas Gelar Penyuluhan Hukum Keimigrasian “Penguatan Pengawasan Orang Asing Berbasis Masyarakat”

YOGYAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta bersama Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) menggelar Penyuluhan Hukum Keimigrasian bertema “Penguatan Pengawasan Orang Asing Berbasis Masyarakat”, Jumat (13/11/2026), di 1O1 URBAN Heritage Yogyakarta LYNN. Dalam kesempatan tersebut, Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Kelurahan Mantrijeron menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) program Desa Binaan Imigrasi.

Kegiatan ini diikuti perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pemerintah Kelurahan Mantrijeron, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Jagawarga, perangkat RT/RW, Karang Taruna, serta warga Kampung Ngadinegaran, Mangkuyudan, Jogokaryan, Mantrijeron, dan Danunegaran.

Wakil Direktur Poltekimipas menegaskan bahwa pengawasan orang asing tidak dapat hanya bertumpu pada petugas Imigrasi, tetapi membutuhkan kesadaran hukum masyarakat serta keberanian melaporkan indikasi pelanggaran kepada instansi berwenang. Lurah Mantrijeron menyambut baik PKS tersebut sebagai langkah strategis memperkuat sinergi kelurahan dan Imigrasi, sekaligus mencegah pelanggaran keimigrasian, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

PKS ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta, bersama Lurah Mantrijeron. Kerja sama ini menjadi landasan koordinasi, pertukaran informasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan orang asing. Acara juga diisi penyerahan cindera mata dari Poltekimipas kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Kelurahan Mantrijeron.

Pada sesi materi, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Benu Elamrusyia, S.H., M.H., memaparkan peran Kejaksaan dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), mulai dari koordinasi dan pertukaran data, analisis potensi kerawanan, hingga operasi gabungan. Ia juga menjelaskan ragam tindak pidana keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen, dan penyelundupan manusia, serta pentingnya koordinasi antara PPNS Keimigrasian dan Jaksa Penuntut Umum.

Sementara itu, dosen Poltekimipas Dr. Muhammad Arief Adillah, S.Sos., M.A.P., melalui materi “Desa Sadar Imigrasi, Masyarakat Terlindungi” mengajak warga mengenali potensi kerawanan di lingkungannya dan menyampaikan informasi awal kepada petugas Imigrasi, tanpa melakukan pemeriksaan atau penindakan sendiri. Ia juga mengingatkan warga agar waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural yang rawan TPPO dan TPPM.

Sesi tanya jawab berlangsung antusias, membahas mekanisme penyampaian informasi dan peran masyarakat dalam deteksi dini. Di sela kegiatan, Poltekimipas juga membagikan paket makanan kepada jamaah Salat Jumat di Masjid Mustaqim, Yogyakarta, sebagai wujud kepedulian sosial.

Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Yogyakarta berharap terbangun jejaring informasi yang kuat serta sinergi berkelanjutan antara Imigrasi, Poltekimipas, Kejaksaan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dalam mendukung pengawasan orang asing.

Pengawasan orang asing bukan hanya tanggung jawab Imigrasi, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Bersama, kita wujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan sadar hukum keimigrasian.