Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Strategi Nasional Keimigrasian pada Forum DGICM ASEAN 2026 di Kamboja

Yogyakarta – Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memaparkan tiga pilar strategi nasional keimigrasian Indonesia dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung pada 23–25 Juni 2026 di Siem Reap, Kamboja. Tiga pilar tersebut meliputi penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital.

Dalam paparan pembukaannya, Hendarsam menegaskan bahwa ketiga pilar tersebut menjadi fondasi utama dalam mendukung sistem keimigrasian Indonesia yang modern dan adaptif terhadap berbagai tantangan global.

“Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia. Didukung dengan kolaborasi lintas instansi, kami telah mampu mendeteksi dini pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, baik sebelum, saat, maupun setelah pemeriksaan dilakukan,” ujar Hendarsam.

Pada sektor pengamanan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi terus mengoptimalkan analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) yang beroperasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat. Kedua sistem tersebut berperan penting dalam mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian maupun ancaman kejahatan lintas negara.

Sementara itu, dalam aspek pengawasan orang asing, Hendarsam menyoroti efektivitas Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang telah terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Integrasi ini terbukti mendukung upaya penegakan hukum, salah satunya dalam penangkapan 210 WNA yang terlibat kasus penipuan investasi daring di Batam pada awal Mei 2026 sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan izin tinggal.

Selain menghadiri forum DGICM, Dirjen Imigrasi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia mengusulkan perubahan mekanisme penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa) bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Saya hari ini berkesempatan berdialog dengan DHA Australia. Kebetulan momennya pas, kami usulkan agar untuk prosedur penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa) untuk WNI, dapat secara proporsional dikelola oleh pemerintah Australia. Usulan kami adalah dengan Sistem Undian (Ballot System) yang lebih sesuai untuk menjamin aspek keadilan, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan kuota pendaftar yang tinggi dari Indonesia,” jelas Hendarsam.

Pada forum regional tersebut, Indonesia juga mendapatkan kepercayaan sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu Penyelundupan Manusia (People Smuggling) dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM ASEAN. Adapun area kerja sama lainnya dipimpin oleh Kamboja untuk Intelligence Data Sharing Protocol, Malaysia untuk isu Foreign Terrorist Fighters Movement, Singapura untuk Fraudulent Travel Documents, serta Brunei Darussalam untuk urusan konsuler.

Menutup rangkaian pertemuan, Hendarsam menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara ASEAN dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.

“Tantangan kejahatan lintas negara memerlukan penyelesaian yang terintegrasi. Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh,” tutupnya.

Forum DGICM ASEAN merupakan wadah strategis bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerja sama di bidang keimigrasian dan urusan konsuler. Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mendukung keamanan kawasan, memperkuat pengawasan keimigrasian, serta mengembangkan transformasi digital guna mewujudkan sistem keimigrasian yang modern, efektif, dan responsif terhadap tantangan global. Penunjukan Indonesia sebagai Voluntary Lead Shepherd untuk isu penyelundupan manusia juga menjadi wujud kepercayaan negara-negara ASEAN terhadap peran strategis Indonesia dalam mendorong kolaborasi regional guna menghadapi berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.